Berita

Mantan Ketum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, usai menerima kunjungan Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, Selasa (23/5)/RMOL

Politik

Sesalkan Ada Upaya Penjegalan Capres, Din Syamsuddin: Perbuatan Tercela yang Jauh dari Etika Politik

RABU, 24 MEI 2023 | 10:10 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Adanya gelagat upaya penjegalan salah satu calon presiden (Capres) tertentu melalui manuver politik yang tidak sportif disesalkan tokoh senior Muhammadiyah, Din Syamsuddin. Upaya tersebut dinilai telah merusak iklim politik demokrasi di Tanah Air.

"Patut disesalkan dan sangat memprihatinkan. Ada gelagat dan gejala praktik politik yang tidak positif, atau negatif, dan bahkan bersifat dekonstruktif merusak, yaitu politik penjegalan," tegas Din Syamsuddin usai menerima silaturahmi Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, di kediamannya Jalan Margasatwa, Jakarta Selatan, Selasa (23/5).

Menurut mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini, upaya penjegalan itu merupakan tanda tidak siapnya kelompok tertentu dalam menghadapi pertarungan Pemilu 2024 melawan calon presiden dari koalisi lain.


"(Mereka) tidak siap bersaing dan bertanding secara fair, secara positif dan konstruktif. Atau dalam bahasa agama Islam, fashabul khoirot, dengan upaya mencoba mencari-cari kesalahan dari lawan politik dan menggunakan isu serta narasi yang sebenarnya negatif untuk mendiskreditkan lawan politik," tuturnya.

Din melihat ada upaya untuk melanggengkan kekuasaan dari kalangan incumbent sehingga menempuh segala cara yang tidak halal. Seperti yang terjadi kepada partai politik pendukung Anies Baswedan, kata Din Syamsuddin.

"Saya rasakan, dan banyak dirasakan Anies Baswedan, diupayakan untuk dijegal baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap partai-partai pengusungnya. Ini sungguh perbuatan tercela yang jauh dari etika politik," demikian Din.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya