Kritik Pemangku Kebijakan Ikut Campur Politik, Din Syamsuddin: Jangan-jangan Ada Sesuatu

Pemangku kebijakan dalam hal ini pemerintah, terutama presiden, seharusnya tidak melibatkan diri dalam peta politik partai terkait Pilpres 2024. Karena hal itu bisa memicu pandangan masyarakat bahwa ada kepentingan kelompok atau pribadi yang ingin diselipkan.

"Siaplah bersaing dengan fair, dengan jujur dan adil. Saya memperingatkan pemangku amanat, pemegang kekuasaan sekarang, jangan melibatkan diri dalam politik pencapresan," kata mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, di kediamannya, Jalan Margasatwa, Jakarta Selatan, Selasa (23/5).

Menurutnya, jika pemangku kebijakan melibatkan diri dalam politik, maka membuka anggapan masyarakat bahwa presiden boleh melibatkan diri dalam pencapresan.

Din menambahkan, keterlibatan pemerintah dalam peta politik partai akan menimbulkan spekulasi liar di tengah masyarakat tentang adanya kepentingan kelompok tertentu. Bakan hendak mempertahankan kekuasaannya.

"Ini jangan-jangan ada sesuatu yang ingin diraihnya. Ini akan menguatkan dugaan dari rakyat ya. Jangan-jangan dalam rangka untuk menyelamatkan diri. Jangan-jangan untuk menyelamatkan keluarga," ucapnya.

"Jangan-jangan untuk menyelamatkan kepentingan, khususnya bisnis," demikian Din Syamsuddin.