Berita

Din Syamsuddin usai disambangi Presiden PKS, Ahmad Syaikhu/RMOL

Politik

Kritik Pemangku Kebijakan Ikut Campur Politik, Din Syamsuddin: Jangan-jangan Ada Sesuatu

RABU, 24 MEI 2023 | 09:13 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemangku kebijakan dalam hal ini pemerintah, terutama presiden, seharusnya tidak melibatkan diri dalam peta politik partai terkait Pilpres 2024. Karena hal itu bisa memicu pandangan masyarakat bahwa ada kepentingan kelompok atau pribadi yang ingin diselipkan.

"Siaplah bersaing dengan fair, dengan jujur dan adil. Saya memperingatkan pemangku amanat, pemegang kekuasaan sekarang, jangan melibatkan diri dalam politik pencapresan," kata mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, di kediamannya, Jalan Margasatwa, Jakarta Selatan, Selasa (23/5).

Menurutnya, jika pemangku kebijakan melibatkan diri dalam politik, maka membuka anggapan masyarakat bahwa presiden boleh melibatkan diri dalam pencapresan.


Din menambahkan, keterlibatan pemerintah dalam peta politik partai akan menimbulkan spekulasi liar di tengah masyarakat tentang adanya kepentingan kelompok tertentu. Bakan hendak mempertahankan kekuasaannya.

"Ini jangan-jangan ada sesuatu yang ingin diraihnya. Ini akan menguatkan dugaan dari rakyat ya. Jangan-jangan dalam rangka untuk menyelamatkan diri. Jangan-jangan untuk menyelamatkan keluarga," ucapnya.

"Jangan-jangan untuk menyelamatkan kepentingan, khususnya bisnis," demikian Din Syamsuddin.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya