Pertemuan bilateral dilakukan Ketua Delegasi Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana bersama Plt Ketua Nasional Parlemen Papua Nugini, Hon Johnson Wapunai di Museum Rudana, Bali/Net

Politik

Plt Ketua Parlemen Papua Nugini Diajak ke Museum Rudana, Ketua BKSAP: Diplomasi Bilateral Dibuat Informal

RABU, 24 MEI 2023 | 01:57 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

rmol.id Pertemuan bilateral dilakukan Ketua Delegasi Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana bersama Plt Ketua Nasional Parlemen Papua Nugini, Hon Johnson Wapunai di Museum Rudana, Bali, Senin (22/5).

Putu menjelaskan, pertemuannya dengan pimpinan parlemen Papua Nugini tersebut membicarakan soal budaya yang menurutnya penting dalam mengawal diplomasi.

“Karena kita ketahui, soft diplomacy melalui seni dan budaya merupakan pengikat persamaan dan persaudaraan antar bangsa,” ujar Putu melalui keterangan tertulisnya, Selasa (23/5).

Dia menjelaskan, salah satu alasan Museum Rudana dipilih sebagai tempat pertemuan, yaitu karena merupakan rumah tertinggi kebudayaan dan juga rumah abadi peradaban bangsa.

Menurutnya, jika diplomasi dilakukan di sebuah museum seni seperti Museum Rudana, akan menambah berbagai perspektif dan kekuatan diplomasi yang dilakukan.

Selain itu, katanya, diplomasi yang selama ini dilakukan secara rutin dengan cara yang tradisional, yakni melalui pertemuan bilateral yang hanya sebuah diskusi dan pertemuan formal saja.

“Lalu dikembangkan lagi dengan menambah menghadirkan seni lukis, seni tari, seni tabuh dan digabungkan menjadi pagelaran pertunjukan penerimaan tamu kenegaraan,” sambungnya menegaskan.

Dalam momentum pertemuan dengan Hon Johnson, salah satu agendanya adalah untuk membahas pembuatan sebuah patung yang didedikasikan untuk founding father Papua Nugini.

“Patung ini didedikasikan kepada Papua New Guinea's 'Father of a Nation' Sir Michael Somare, yang merupakan Grand Chief dan Prime Minister dengan masa bakti terlama yaitu 17 tahun,” urai Putu.

“Mereka akan membuat patung itu untuk diletakkan di halaman Gedung Parlemen Papua Nugini, di mana Gedung Parlemen mereka sudah siap,” tambahnya.

Karena itu, Putu mengusulkan Pemerintah Indonesia maupun DPR RI turut membantu memfasilitasi agar pembuatan patung Pahlawan Negara Papua Nugini bisa tercapai, agar meningkatkan hubungan bilateral yang telah terjalin.

“Kita harap ketua parlemen, pemerintah kita mengambil aksi ini. Mungkin hanya sebagian tapi jika kita mampu, sumbangkan ini ke mereka. Sehingga, mereka akan ingat bahwa ini adalah sumbangan dari rakyat Indonesia,” pungkasnya. rmol.id

Populer

Sesuai Perintah Prabowo, KPK Harus Usut Mafia Bawang Putih

Minggu, 02 Maret 2025 | 17:41

Digugat CMNP, Hary Tanoe dan MNC Holding Terancam Bangkrut?

Selasa, 04 Maret 2025 | 01:51

Lolos Seleksi TNI AD Secara Gratis, Puluhan Warga Datangi Kodim Banjarnegara

Minggu, 02 Maret 2025 | 05:18

CMNP Minta Pengadilan Sita Jaminan Harta Hary Tanoe

Selasa, 04 Maret 2025 | 03:55

Nyanyian Riza Chalid Penting Mengungkap Pejabat Serakah

Minggu, 09 Maret 2025 | 20:58

Polda Metro Didesak Segera Periksa Pemilik MNC Asia Holding Hary Tanoe

Minggu, 09 Maret 2025 | 18:30

Bos Sritex Ungkap Permendag 8/2024 Bikin Industri Tekstil Mati

Senin, 03 Maret 2025 | 21:17

UPDATE

Korupsi Menggila, Bangsa Ini Dibawa ke Mana?

Selasa, 11 Maret 2025 | 17:31

Resesi AS Cuma Omon-Omon, Dolar Tembus Rp16.400

Selasa, 11 Maret 2025 | 17:29

Legislator PAN Ungkap Ada Perang Mafia di Tubuh Pertamina

Selasa, 11 Maret 2025 | 17:16

DPR: Kehadiran Pak Simon di Pertamina Getarkan Indonesia

Selasa, 11 Maret 2025 | 17:07

BI dan State Bank of Vietnam Sepakat Perkuat Kerja Sama Bilateral

Selasa, 11 Maret 2025 | 16:56

Masa Jabatan Ketum Partai Digugat di MK, Waketum PAN: Itu Masalah Internal

Selasa, 11 Maret 2025 | 16:54

Anggaran FOLU Net Sink 2030 Non APBN Bisa Masuk Kategori Suap

Selasa, 11 Maret 2025 | 16:54

Pandawara Group Sampaikan Kendala ke Presiden, Siap Berkolaborasi Atasi Sampah

Selasa, 11 Maret 2025 | 16:39

DPR Pertanyakan Pertamina soal ‘Grup Orang-orang Senang’

Selasa, 11 Maret 2025 | 16:37

Menhan: 3 Pasal UU TNI Bakal Direvisi

Selasa, 11 Maret 2025 | 16:24

Selengkapnya