Berita

Politisi Perindo, Tuan Guru Bajang Zainul Majdi/Net

Publika

Data BPS Lebih Akurat Daripada Data TGB Soal Jalan Nasional dan Jalan Desa

SELASA, 23 MEI 2023 | 13:22 WIB | OLEH: ACHMAD NUR HIDAYAT

AKHIR-AKHIR ini muncul polemik seputar data jalan nasional. Polemik tersebut muncul karena kritik Anies Baswedan yang mengatakan bahwa Pembangunan jalan Nasional era Jokowi masih kalah dengan era SBY.

Anies menggunakan data BPS yang menyebutkan benar bahwa SBY membangun jalan nasional lebih panjang daripada Jokowi.

Bila menggunakan data BPJT PUPR yaitu data yang dipaparkan jalan tol berbayar, maka Jokowi lebih banyak membangun jalan TOL Berbayar daripada Era SBY.

Data BPS Sebut Jalan Nasional Era SBY Lebih Banyak Dibangun daripada Era Jokowi, Terbukti!

Dikutip dari BPS disebutkan bahwa jalan nasional per tahun 2004 (tahun pertama SBY) ada 372.928 kilometer jalan nasional. Terdiri dari jalan negara sepanjang 34.628 kilometer, jalan provinsi 40.125 kilometer, dan jalan kabupaten/kota sepanjang 298.175 kilometer.

Per 2024 (sepuluh tahun kemudian) jumlah jalan nasional bertambah menjadi 517.753 kilometer. Terdiri dari jalan negara sepanjang 46.432 kilometer, jalan provinsi 53.528 kilometer, dan jalan kabupaten/kota sepanjang 417.793 kilometer.

Hal ini artinya SBY menambah total jalan nasional sebanyak 144.825 kilometer. Bila dirata-rata per tahunnya ada sekitar 14.482 kilometer jalan nasional yang berhasil dibangun SBY.

Sementara data BPS sampai tahun 2021 jalan nasional bertambah menjadi 546.116 kilometer. Jalan negara menjadi sepanjang 47.017 kilometer, jalan provinsi menjadi sepanjang 54.551 kilometer, dan jalan kabupaten/kota sepanjang 444.548 kilometer.

Artinya, sejak tahun 2014, Jokowi hanya berhasil menambah jalan nasional sepanjang 28.363 kilometer. Artinya, per tahunnya Jokowi hanya mampu menambah sekitar 3.545 kilometer jalan nasional saja.

SBY membangun 14,482 km/tahun dan Jokowi membangun 3,545 km/tahun. Rasio membangun jalan gratis rakyat SBY dibandingkan Jokowi adalah 4 kali per tahun.

Era Jokowi Gemar Bangun Tol Berbayar, Datanya Tepat!

Data tol diambil dari data BPJT PUPR. Era Jokowi per Oktober 2014-Maret 2023 membangun jalan tol 1.848,1 km dan pemerintahan SBY kurun 2004-2014 Tol berbayar hanya 212 km.

Ini menunjukan bahwa Jokowi lebih senang membangun jalan berbayar daripada jalan nasional yang gratis.

Sungguh tepat yang dikritik oleh Anies Baswedan bahwa Zaman SBY lebih banyak jalan nasional yang gratis yang dibangun daripada Zaman Jokowi.

Data TGB Soal Jalan Desa Bukan Diskresi Jokowi Namun Kepala Desa

Sementara itu, Tuan Guru Bajang (TGB), Ketua Harian Nasional Partai Perindo mengatakan bahwa bila digabung dengan jalan desa maka Era Jokowi lebih banyak membangun jalan nasional daripada era SBY.

Pernyataan TGB ini keliru sesungguhnya jalan desa bukan diskresi (pilihan kebijakan) Presiden Jokowi.

Pemerintah Jokowi memberikan dana desa yang kemudian kepala desa menggunakan sebagian saja untuk jalan desa, sebagian lain untuk membantu pemulihan ekonomi dan penanganan COVID di desa.

Pilihan membangun jalan desa tergantung kepada kepala desanya termasuk juga berapa panjangnya dan berapa lebarnya.

Jelas total panjang jalan desa tidak bisa dinilai sebagai diskresi Jokowi namun prestasi para kepala desa secara nasional.??Bersambung...

Penulis adalah ekonom dan pakar kebijakan Publik Narasi Institute

Populer

Pesawat Nepal Jatuh, Hanya Satu Orang yang Selamat

Rabu, 24 Juli 2024 | 15:16

Walikota Semarang dan 3 Lainnya Dikabarkan Berstatus Tersangka

Rabu, 17 Juli 2024 | 13:43

KPK Juga Tetapkan Suami Walikota Semarang dan Ketua Gapensi Tersangka

Rabu, 17 Juli 2024 | 16:57

Walikota Semarang dan Suami Terlibat 3 Kasus Korupsi

Rabu, 17 Juli 2024 | 17:47

Pimpinan DPRD hingga Ketua Gerindra Sampang Masuk Daftar 21 Tersangka Korupsi Dana Hibah Jatim

Selasa, 16 Juli 2024 | 19:56

KPK Bakal Audit Semua Rumah Sakit Telusuri Dugaan Fraud BPJS Kesehatan

Rabu, 24 Juli 2024 | 18:51

Kantor Rahim di Depok Ternyata Rumah Tinggal, Begini Kondisinya

Rabu, 17 Juli 2024 | 11:05

UPDATE

LKPP Dorong UMKK di NTT Masuki Pasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Jumat, 26 Juli 2024 | 22:07

Dubes Terpilih AS Kamala Lakhdhir Ngaku Senang Ditugaskan di Indonesia

Jumat, 26 Juli 2024 | 22:06

Sofyan Tan: Hindari Pinjol dan Judi Online dengan 4 Pilar Kebangsaan

Jumat, 26 Juli 2024 | 22:00

Iklan Judi Online Racuni Masyarakat, Ini Langkah Konkret Kominfo

Jumat, 26 Juli 2024 | 21:53

Ikut Sekolah Pemimpin Perubahan, Gus Nung Makin Pede Tarung di Jepara

Jumat, 26 Juli 2024 | 21:52

Nasfryzal Carlo Ingin Fokus Perkuat Kearifan Lokal

Jumat, 26 Juli 2024 | 21:35

Bawaslu Berhasil Raih WTP Kesembilan Kali dari BPK

Jumat, 26 Juli 2024 | 21:27

PAN Tak Ambil Pusing Soal Tarik-Menarik RK di Jakarta atau Jabar

Jumat, 26 Juli 2024 | 21:08

PPATK: 1.160 Anak di Bawah 11 Tahun Main Judi Online

Jumat, 26 Juli 2024 | 21:07

Jajaki Dukungan PKB di Pilkada Medan, Prof Ridha Temani Cak Imin Jalan Sore di Berastagi

Jumat, 26 Juli 2024 | 21:01

Selengkapnya