Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

WHA Kembali Tolak Partisipasi Taiwan, Beijing: Bukti Dunia Mendukung Prinsip Satu China

SELASA, 23 MEI 2023 | 08:22 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Majelis Kesehatan Dunia (WHA) ke-76 kembali menolak memasukkan proposal tentang partisipasi Taiwan di WHA sebagai pengamat. Hal ini langsung mendapat perhatian dari Kementerian Luar Negeri China pada Senin (22/5).

Dalam pernyataannya, Kementerian mengatakan bahwa Komite Umum dan Sidang Pleno WHA ke-76 memutuskan untuk menolak apa yang disebut proposal 'mengundang Taiwan untuk berpartisipasi dalam WHA sebagai pengamat" yang diajukan oleh negara-negara tertentu.

"Ini sepenuhnya menunjukkan bahwa prinsip satu-Cina mendapat dukungan internasional dan mewakili tren yang berlaku yang tidak dapat ditentang," kata seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri China, seperti dikutip dari Xinhua, Selasa (23/5).


Menurutnya, otoritas Partai Progresif Demokratik (DPP) telah menempatkan negara-negara yang disebut mempunyai hubungan diplomatik dengan Taiwan untuk membuat proposal. Negara-negara tertentu baik terang-terangan maupun diam-diam, mendorong dan mendukung langkah ini.

"Tindakan mengerikan ini bertentangan dengan tren sejarah dan dengan sengaja melemahkan aturan internasional. Mereka dengan suara bulat ditolak oleh negara-negara yang mengambil sikap adil," katanya.

Pada saat majelis dimulai, hampir 100 negara mengirim surat ke WHO untuk menyatakan komitmen mereka terhadap prinsip satu-China dan menentang partisipasi Taiwan dalam WHA.

"Pemerintah pusat China sangat mementingkan kesehatan dan kesejahteraan rekan kami di wilayah Taiwan, dan telah membuat pengaturan yang tepat untuk partisipasi Taiwan dalam urusan kesehatan global di bawah prasyarat bahwa prinsip satu-China dijunjung tinggi," kata juru bicara itu.

Pemerintah pusat China, katanya, telah memperbarui wilayah Taiwan lebih dari 500 kali tentang situasi epidemi sejak dimulainya Covid-19, dan menyetujui partisipasi dalam kegiatan teknis WHO oleh 26 pakar kesehatan Taiwan dalam 24 kelompok selama setahun terakhir.

Menurutnya, ada 'Titik Kontak Peraturan Kesehatan Internasional' di wilayah Taiwan untuk segera mengakses dan melaporkan informasi terkait keadaan darurat kesehatan.

"Klaim adanya celah dalam upaya anti-pandemi global tidak berdasar," kata juru bicara itu.

China ingin sekali lagi menjelaskan kepada otoritas DPP bahwa opini publik tidak dapat ditentang dan mereka yang bermain api akan terbakar.

"Kami juga mendesak negara-negara tertentu untuk berhenti mendukung narasi palsu mengenai masalah ini, berhenti mempolitisasi masalah kesehatan, berhenti menggunakan persoalan Taiwan untuk mencampuri urusan dalam negeri China dan berhenti menggunakan Taiwan untuk menahan China," ujarnya.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

Trump Ancam Kenakan Tarif 25 Persen ke Delapan Negara Eropa

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:48

Arsitektur Hukum Pilkada Sudah Semakin Terlembaga

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:40

Serpihan Badan Pesawat ATR 42-500 Berhasil Ditemukan

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:08

Rekonstruksi Kontrol Yudisial atas Diskresi Penegak Hukum

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:00

KAI Commuter Rekayasa Pola Operasi Imbas Genangan di Kampung Bandan

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:51

Seluruh Sumber Daya Harus Dikerahkan Cari Pesawat ATR yang Hilang Kontak

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:45

Tujuh Kali Menang Pilpres, Museveni Lanjutkan Dominasi Kekuasaan di Uganda

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:20

Belasan RT dan Ruas Jalan di Jakarta Terendam Banjir

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:13

Ongkos Pilkada Langsung Tak Sebesar MBG

Minggu, 18 Januari 2026 | 07:50

Delik Hukum Pandji Tak Perlu Dicari-cari

Minggu, 18 Januari 2026 | 07:45

Selengkapnya