Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

WHA Kembali Tolak Partisipasi Taiwan, Beijing: Bukti Dunia Mendukung Prinsip Satu China

SELASA, 23 MEI 2023 | 08:22 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Majelis Kesehatan Dunia (WHA) ke-76 kembali menolak memasukkan proposal tentang partisipasi Taiwan di WHA sebagai pengamat. Hal ini langsung mendapat perhatian dari Kementerian Luar Negeri China pada Senin (22/5).

Dalam pernyataannya, Kementerian mengatakan bahwa Komite Umum dan Sidang Pleno WHA ke-76 memutuskan untuk menolak apa yang disebut proposal 'mengundang Taiwan untuk berpartisipasi dalam WHA sebagai pengamat" yang diajukan oleh negara-negara tertentu.

"Ini sepenuhnya menunjukkan bahwa prinsip satu-Cina mendapat dukungan internasional dan mewakili tren yang berlaku yang tidak dapat ditentang," kata seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri China, seperti dikutip dari Xinhua, Selasa (23/5).


Menurutnya, otoritas Partai Progresif Demokratik (DPP) telah menempatkan negara-negara yang disebut mempunyai hubungan diplomatik dengan Taiwan untuk membuat proposal. Negara-negara tertentu baik terang-terangan maupun diam-diam, mendorong dan mendukung langkah ini.

"Tindakan mengerikan ini bertentangan dengan tren sejarah dan dengan sengaja melemahkan aturan internasional. Mereka dengan suara bulat ditolak oleh negara-negara yang mengambil sikap adil," katanya.

Pada saat majelis dimulai, hampir 100 negara mengirim surat ke WHO untuk menyatakan komitmen mereka terhadap prinsip satu-China dan menentang partisipasi Taiwan dalam WHA.

"Pemerintah pusat China sangat mementingkan kesehatan dan kesejahteraan rekan kami di wilayah Taiwan, dan telah membuat pengaturan yang tepat untuk partisipasi Taiwan dalam urusan kesehatan global di bawah prasyarat bahwa prinsip satu-China dijunjung tinggi," kata juru bicara itu.

Pemerintah pusat China, katanya, telah memperbarui wilayah Taiwan lebih dari 500 kali tentang situasi epidemi sejak dimulainya Covid-19, dan menyetujui partisipasi dalam kegiatan teknis WHO oleh 26 pakar kesehatan Taiwan dalam 24 kelompok selama setahun terakhir.

Menurutnya, ada 'Titik Kontak Peraturan Kesehatan Internasional' di wilayah Taiwan untuk segera mengakses dan melaporkan informasi terkait keadaan darurat kesehatan.

"Klaim adanya celah dalam upaya anti-pandemi global tidak berdasar," kata juru bicara itu.

China ingin sekali lagi menjelaskan kepada otoritas DPP bahwa opini publik tidak dapat ditentang dan mereka yang bermain api akan terbakar.

"Kami juga mendesak negara-negara tertentu untuk berhenti mendukung narasi palsu mengenai masalah ini, berhenti mempolitisasi masalah kesehatan, berhenti menggunakan persoalan Taiwan untuk mencampuri urusan dalam negeri China dan berhenti menggunakan Taiwan untuk menahan China," ujarnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya