Berita

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam, Pham Thu Hang/Net

Dunia

Vietnam Protes Keras, Aktivitas China dan Filipina di Laut China Selatan Makin Meresahkan

SENIN, 22 MEI 2023 | 12:56 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Sengketa wilayah Laut China Selatan di antara negara Asia Tenggara dan Asia Timur terus menjadi isu yang menarik perhatian internasional.

Baru-baru ini, Vietnam mengungkapkan kekesalannya pada China dan Filipina karena aktivitas keduanya yang meresahkan di wilayah Laut China Selatan.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam Pham Thu Hang dalam sebuah pernyataan merinci apa saja tindakan Filipina dan China yang dinilai telah melanggar hak kedaulatan dan yurisdiksi negaranya.


Jubir Vietnam itu mengecam penyebaran pelampung navigasi berbendera Filipina pada pada 14 Mei lalu di perairan dekat Kepulauan Spratly yang disengketakan.

"Vietnam menentang keras semua tindakan yang melanggar hak kedaulatan kami. Kami memiliki dasar hukum dan bukti sejarah yang memadai untuk menegaskan kedaulatan kami atas kepulauan Paracel dan Spratly," tegas Pham, seperti dikutip dari ANI News pada Senin (22/5).

Sementara dengan China, Pham menyoroti aksi saling serang antara kapal dua negara, yang terjadi setelah kapal penelitian Beijing memasuki zona ekonomi eksklusif (ZEE) Hanoi untuk melakukan survei.

Penelitian China dilakukan menyusul rencana Vietnam untuk memperluas operasi pengeboran minyaknya di Vanguard Bank, situs yang dimiliki pemerintah Hanoi namun diklaim juga oleh Beijing.

Sebelum polemik itu, China dilaporkan membuka restoran hot-pot di Pulau Woody, Kepulauan Paracel. Sebuah kebijakan yang sangat ditentang oleh kaum nasional Vietnam.

Pernyataan Pham, menunjukkan bahwa pada penggugat Asia Tenggara di Laut China Selatan seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei, masih memiliki segudang sengketa maritim dan teritorial yang kompleks dan belum terselesaikan hingga saat ini.

Mereka sepakat menentang sembilan garis putus-putus China, tetapi negara-negara itu memiliki klaim lain yang tumpang tindih atas teritori di kawasan tersebut. Upaya untuk membuat front persatuan Asia Tenggara dalam menentang klaim sepihak China masih sulit dilakukan.

Populer

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

Gibran Jadi Kartu Mati Prabowo di Pilpres 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 03:02

UPDATE

RI Tak Boleh Tunduk atas Bea Masuk 104,38 Persen Produk Surya oleh AS

Jumat, 27 Februari 2026 | 10:16

DPR: Penagihan Pajak Tanpa Dasar Hukum yang Jelas Namanya Perampokan

Jumat, 27 Februari 2026 | 10:09

Suara Rakyat Terancam Hilang Jika PT Dinaikkan

Jumat, 27 Februari 2026 | 10:09

Bursa Cabut Status Pemantauan Khusus 14 Saham, Resmi Keluar dari Mekanisme FCA

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:57

IHSG Dibuka ke Zona Merah, Anjlok ke Level Terendah 8.093 Pagi Ini

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:41

Komisi III DPR Ingatkan Aparat Tak Main Hukum Terhadap ABK Fandi

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:38

Perjanjian Dagang RI-AS Perkuat Hilirisasi

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:36

Laba Bersih Astra International Turun 3,3 Persen di 2025, Jadi Rp32,77 Triliun

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:31

185 Lapangan Padel Belum Berizin, Pemprov DKI Segera Bertindak

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:16

Bursa Asia Melempem Jelang Akhir Pekan

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:06

Selengkapnya