Berita

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam, Pham Thu Hang/Net

Dunia

Vietnam Protes Keras, Aktivitas China dan Filipina di Laut China Selatan Makin Meresahkan

SENIN, 22 MEI 2023 | 12:56 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Sengketa wilayah Laut China Selatan di antara negara Asia Tenggara dan Asia Timur terus menjadi isu yang menarik perhatian internasional.

Baru-baru ini, Vietnam mengungkapkan kekesalannya pada China dan Filipina karena aktivitas keduanya yang meresahkan di wilayah Laut China Selatan.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam Pham Thu Hang dalam sebuah pernyataan merinci apa saja tindakan Filipina dan China yang dinilai telah melanggar hak kedaulatan dan yurisdiksi negaranya.


Jubir Vietnam itu mengecam penyebaran pelampung navigasi berbendera Filipina pada pada 14 Mei lalu di perairan dekat Kepulauan Spratly yang disengketakan.

"Vietnam menentang keras semua tindakan yang melanggar hak kedaulatan kami. Kami memiliki dasar hukum dan bukti sejarah yang memadai untuk menegaskan kedaulatan kami atas kepulauan Paracel dan Spratly," tegas Pham, seperti dikutip dari ANI News pada Senin (22/5).

Sementara dengan China, Pham menyoroti aksi saling serang antara kapal dua negara, yang terjadi setelah kapal penelitian Beijing memasuki zona ekonomi eksklusif (ZEE) Hanoi untuk melakukan survei.

Penelitian China dilakukan menyusul rencana Vietnam untuk memperluas operasi pengeboran minyaknya di Vanguard Bank, situs yang dimiliki pemerintah Hanoi namun diklaim juga oleh Beijing.

Sebelum polemik itu, China dilaporkan membuka restoran hot-pot di Pulau Woody, Kepulauan Paracel. Sebuah kebijakan yang sangat ditentang oleh kaum nasional Vietnam.

Pernyataan Pham, menunjukkan bahwa pada penggugat Asia Tenggara di Laut China Selatan seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei, masih memiliki segudang sengketa maritim dan teritorial yang kompleks dan belum terselesaikan hingga saat ini.

Mereka sepakat menentang sembilan garis putus-putus China, tetapi negara-negara itu memiliki klaim lain yang tumpang tindih atas teritori di kawasan tersebut. Upaya untuk membuat front persatuan Asia Tenggara dalam menentang klaim sepihak China masih sulit dilakukan.

Populer

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Modal Asing Keluar Rp7,71 Triliun, BI Catat Tekanan di SBN pada Pertengahan Januari 2026

Jumat, 16 Januari 2026 | 08:05

Dolar AS Menguat ke Level Tertinggi Enam Pekan

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:56

Kejauhan Mengaitkan Isu Ijazah Jokowi dengan SBY–AHY

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:48

RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Alat Menyandera Lawan Politik

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:40

Jenazah 32 Tentara Kuba Korban Serangan AS di Venezuela Dipulangkan

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:33

Bursa Eropa: Efek Demam AI Sektor Teknologi Capai Level Tertinggi

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:16

Emas Tak Lagi Memanas, Tertekan Data Tenaga Kerja AS dan Sikap Moderat Trump

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:06

Wajah Ideal Desa 2045

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:50

TPU Tegal Alur Tak Tersangkut Lahan Bersengketa

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:23

Kemenkes Siapkan Rp1,2 Triliun untuk Robotik Medis

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:04

Selengkapnya