Berita

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam, Pham Thu Hang/Net

Global

Vietnam Protes Keras, Aktivitas China dan Filipina di Laut China Selatan Makin Meresahkan

SENIN, 22 MEI 2023 | 12:56 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Sengketa wilayah Laut China Selatan di antara negara Asia Tenggara dan Asia Timur terus menjadi isu yang menarik perhatian internasional.

Baru-baru ini, Vietnam mengungkapkan kekesalannya pada China dan Filipina karena aktivitas keduanya yang meresahkan di wilayah Laut China Selatan.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam Pham Thu Hang dalam sebuah pernyataan merinci apa saja tindakan Filipina dan China yang dinilai telah melanggar hak kedaulatan dan yurisdiksi negaranya.


Jubir Vietnam itu mengecam penyebaran pelampung navigasi berbendera Filipina pada pada 14 Mei lalu di perairan dekat Kepulauan Spratly yang disengketakan.

"Vietnam menentang keras semua tindakan yang melanggar hak kedaulatan kami. Kami memiliki dasar hukum dan bukti sejarah yang memadai untuk menegaskan kedaulatan kami atas kepulauan Paracel dan Spratly," tegas Pham, seperti dikutip dari ANI News pada Senin (22/5).

Sementara dengan China, Pham menyoroti aksi saling serang antara kapal dua negara, yang terjadi setelah kapal penelitian Beijing memasuki zona ekonomi eksklusif (ZEE) Hanoi untuk melakukan survei.

Penelitian China dilakukan menyusul rencana Vietnam untuk memperluas operasi pengeboran minyaknya di Vanguard Bank, situs yang dimiliki pemerintah Hanoi namun diklaim juga oleh Beijing.

Sebelum polemik itu, China dilaporkan membuka restoran hot-pot di Pulau Woody, Kepulauan Paracel. Sebuah kebijakan yang sangat ditentang oleh kaum nasional Vietnam.

Pernyataan Pham, menunjukkan bahwa pada penggugat Asia Tenggara di Laut China Selatan seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei, masih memiliki segudang sengketa maritim dan teritorial yang kompleks dan belum terselesaikan hingga saat ini.

Mereka sepakat menentang sembilan garis putus-putus China, tetapi negara-negara itu memiliki klaim lain yang tumpang tindih atas teritori di kawasan tersebut. Upaya untuk membuat front persatuan Asia Tenggara dalam menentang klaim sepihak China masih sulit dilakukan.

Populer

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

Mantan Kadivhubinter Polri Napoleon Bonaparte Meninggal Dunia

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:30

UPDATE

Ketua KNPI Merauke Ajak Generasi Muda Berkontribusi bagi Kemajuan Daerah

Kamis, 29 Oktober 2026 | 04:19

Kedaulatan Teknologi Faktor Penting Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia

Kamis, 29 Oktober 2026 | 03:55

PKS Desak Pemerintah Bersikap Proporsional Terkait MSCI

Kamis, 29 Oktober 2026 | 03:25

Solusi Kasus Business Judgement Rule Sektor Perumahan

Kamis, 29 Oktober 2026 | 02:57

Waka BRIN Pimpin Delegasi RI Perjuangkan Space Economic di Konferensi PBB

Kamis, 29 Oktober 2026 | 02:32

Pertamina Didorong Ambil Alih Proyek Migas Mangkrak Demi Genjot Produktivitas

Kamis, 29 Oktober 2026 | 02:12

KPK Endus Ada Kickback Vendor kepada Pejabat BNPB

Kamis, 29 Oktober 2026 | 01:59

Presiden PKS Wanti-wanti Bahaya AI sebagai Senjata Fitnah

Kamis, 29 Oktober 2026 | 01:34

Masih Atur Waktu, KPK Bantah Ada Kendala dalam Pemanggilan Nusron

Kamis, 29 Oktober 2026 | 01:04

Polri Utamakan Pendekatan Humanis dan Edukatif Selama Operasi Patuh 2026

Kamis, 29 Oktober 2026 | 00:42

Selengkapnya