Berita

Presiden Rusia, Vladimir Putin/Net

Dunia

Kremlin: KTT G7 Sengaja Dipolitisasi untuk Promosikan Gagasan Anti-China dan Rusia

SENIN, 22 MEI 2023 | 08:45 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pertemuan negara-negara anggota Kelompok 7 (G7) di Hiroshima, Jepang, dinilai telah dipolitisasi oleh Barat, terlihat dari keputusan mereka yang cenderung menampilkan sentimen anti-Rusia dan anti-China.

Begitu yang disampaikan Kementerian Luar Negeri Rusia pada Minggu (21/5), menyusul kehadiran Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang diundang dalam pertemuan G7.

Kremlin menyebut hegemoni Barat berusaha memanfaatkan kekuatannya di G7 untuk memaksakan inisiatif anti China dan Rusia pada seluruh negara anggota NATO, Uni Eropa, dan negara kecil lainnya.


"Hegemoni Amerika-sentris memaksa anggota (G7) untuk mengarahkan semua upaya mereka untuk memicu histeria Russophobia dan Sinophobia," bunyi pernyataan tersebut, seperti dimuat Pravda 23.

Merujuk pada keputusan yang dikeluarkan G7, Kremlin yakin organisasi antar negara itu benar-benar telah terdegradasi sepenuhnya. Jika dibiarkan, ini dinilai mampu mengikis stabilitas keamanan global.

"Akibatnya, sekali lagi hasil dari pertemuan G7 adalah sejumlah keputusan politisasi yang bertujuan menarik garis kesalahan dalam hubungan internasional," tambah pernyataan tersebut.

Rusia pernah menjadi anggota G7 yang sebelumnya dikenal sebagai G8. Namun akhirnya negara itu diusir pada 2014, setelah mencaplok wilayah Krimea Ukraina.

Kemlu Rusia mengaku tak masalah keluar dari G7, karena selama menjadi anggota, G8 telah gagal mengatasi krisis keuangan tahun 2008-2009.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

UPDATE

Mantan Menpora Dito Ariotedjo Hadir Bersama Habib Jindan di Safari Sholawat Lombok

Senin, 12 Oktober 2026 | 22:08

PLN Siapkan Integrasi EBT PLTP Wayang Windu Unit 3 ke Sistem Kelistrikan Jabar

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:54

Gaduh Dugaan Aturan Selundupan, Doli Sentil Hasyim: Jabatan Komisaris Hadiah dari Siapa?

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:44

Sertijab Menlu, Arrmanatha Tegaskan Arah Polugri Indonesia Tidak Berubah

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:28

Kades Ciangsana Bakal Mediasi Polemik Bangunan 480 Meter Persegi di Coatesville

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:07

Bank Jakarta dan PAM Jaya akan Melantai di Bursa, Ini Respons Senator Fahira

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:37

Berat Langkah IHSG Kembali ke 9.000, Saham Konglo Tak Akan Bangkit?

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:28

Danantara Diandalkan Pacu Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:22

AMDK dan Komoditas Mamin Harus Dikecualikan dalam Pelarangan Truk Sumbu 3

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:21

Komisi II Buka Peluang RDP Bahas Putusan MK pada Gibran

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:02

Selengkapnya