Berita

Ilustrasi/RMOLNetwork

Politik

Bisa Picu Perpecahan Bangsa, Masyarakat Diharapkan Jauhi Politik Identitas Jelang Pemilu 2024

MINGGU, 21 MEI 2023 | 05:17 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Menjelang kontestasi Pemilu 2024, diprediksi ada banyak hal yang bisa memicu perpecahan bangsa. Salah satunya politik identitas.

Hal tersebut terus diingatkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah agar semua kalangan bisa menjauhi praktik politik identitas menjelang Pemilu.

Ketua MUI Jateng, KH Ahmad Darodji menyampaikan, bahaya dari politik identitas ini yakni bisa memecah belah persatuan bangsa ini.


Padahal, pemilu merupakan pesta demokrasi masyarakat yang seharusnya tidak ada hal negatif yang muncul.

"Politik identitas No! Intoleransi juga No!" kata Darodji, dikutip Kantor Berita RMOLJateng, Sabtu (20/5).

Ia menambahkan, semua pihak yang terlibat dalam Pemilu seharusnya bisa memberikan pengetahuan terkait politik identitas kepada masyarakat. Harapannya, masyarakat bisa memahami dan bisa diajak untuk menjauhi politik identitas.

"Siapapun kandidat dalam Pemilu 2024, politik identitas jangan muncul," jelasnya.

Darodji juga berharap kepada semua pemuka agama agar tidak menyiarkan politik identitas saat khutbah dalam kegiatan keagamaan. Menurutnya, politik identitas bisa merusak persatuan masyarakat.

“Politik identitas ini bahaya, bisa memecah belah persatuan," tegasnya.

Dirinya juga berpesan kepada capres-cawapres, caleg, dan lainnya untuk bisa menyampaikan program-program yang akan dijalankan ketika terpilih, dan bukan menyampaikan politik identitas.

“Sampaikan apa saja programnya. Jangan politik identitas. Karena ini pesta demokrasi, jangan sampai berujung pada petaka," tuturnya.

Ia menyebut saat ini politik identitas belum muncul. Namun perlu diantisipasi mengingat sebentar lagi masuk masa kampanye.

"Kalau dibiarkan, bisa muncul," pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya