Berita

Ilustrasi/RMOLNetwork

Politik

Bisa Picu Perpecahan Bangsa, Masyarakat Diharapkan Jauhi Politik Identitas Jelang Pemilu 2024

MINGGU, 21 MEI 2023 | 05:17 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Menjelang kontestasi Pemilu 2024, diprediksi ada banyak hal yang bisa memicu perpecahan bangsa. Salah satunya politik identitas.

Hal tersebut terus diingatkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah agar semua kalangan bisa menjauhi praktik politik identitas menjelang Pemilu.

Ketua MUI Jateng, KH Ahmad Darodji menyampaikan, bahaya dari politik identitas ini yakni bisa memecah belah persatuan bangsa ini.


Padahal, pemilu merupakan pesta demokrasi masyarakat yang seharusnya tidak ada hal negatif yang muncul.

"Politik identitas No! Intoleransi juga No!" kata Darodji, dikutip Kantor Berita RMOLJateng, Sabtu (20/5).

Ia menambahkan, semua pihak yang terlibat dalam Pemilu seharusnya bisa memberikan pengetahuan terkait politik identitas kepada masyarakat. Harapannya, masyarakat bisa memahami dan bisa diajak untuk menjauhi politik identitas.

"Siapapun kandidat dalam Pemilu 2024, politik identitas jangan muncul," jelasnya.

Darodji juga berharap kepada semua pemuka agama agar tidak menyiarkan politik identitas saat khutbah dalam kegiatan keagamaan. Menurutnya, politik identitas bisa merusak persatuan masyarakat.

“Politik identitas ini bahaya, bisa memecah belah persatuan," tegasnya.

Dirinya juga berpesan kepada capres-cawapres, caleg, dan lainnya untuk bisa menyampaikan program-program yang akan dijalankan ketika terpilih, dan bukan menyampaikan politik identitas.

“Sampaikan apa saja programnya. Jangan politik identitas. Karena ini pesta demokrasi, jangan sampai berujung pada petaka," tuturnya.

Ia menyebut saat ini politik identitas belum muncul. Namun perlu diantisipasi mengingat sebentar lagi masuk masa kampanye.

"Kalau dibiarkan, bisa muncul," pungkasnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya