Berita

Ilustrasi/RMOLNetwork

Politik

Bisa Picu Perpecahan Bangsa, Masyarakat Diharapkan Jauhi Politik Identitas Jelang Pemilu 2024

MINGGU, 21 MEI 2023 | 05:17 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Menjelang kontestasi Pemilu 2024, diprediksi ada banyak hal yang bisa memicu perpecahan bangsa. Salah satunya politik identitas.

Hal tersebut terus diingatkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah agar semua kalangan bisa menjauhi praktik politik identitas menjelang Pemilu.

Ketua MUI Jateng, KH Ahmad Darodji menyampaikan, bahaya dari politik identitas ini yakni bisa memecah belah persatuan bangsa ini.


Padahal, pemilu merupakan pesta demokrasi masyarakat yang seharusnya tidak ada hal negatif yang muncul.

"Politik identitas No! Intoleransi juga No!" kata Darodji, dikutip Kantor Berita RMOLJateng, Sabtu (20/5).

Ia menambahkan, semua pihak yang terlibat dalam Pemilu seharusnya bisa memberikan pengetahuan terkait politik identitas kepada masyarakat. Harapannya, masyarakat bisa memahami dan bisa diajak untuk menjauhi politik identitas.

"Siapapun kandidat dalam Pemilu 2024, politik identitas jangan muncul," jelasnya.

Darodji juga berharap kepada semua pemuka agama agar tidak menyiarkan politik identitas saat khutbah dalam kegiatan keagamaan. Menurutnya, politik identitas bisa merusak persatuan masyarakat.

“Politik identitas ini bahaya, bisa memecah belah persatuan," tegasnya.

Dirinya juga berpesan kepada capres-cawapres, caleg, dan lainnya untuk bisa menyampaikan program-program yang akan dijalankan ketika terpilih, dan bukan menyampaikan politik identitas.

“Sampaikan apa saja programnya. Jangan politik identitas. Karena ini pesta demokrasi, jangan sampai berujung pada petaka," tuturnya.

Ia menyebut saat ini politik identitas belum muncul. Namun perlu diantisipasi mengingat sebentar lagi masuk masa kampanye.

"Kalau dibiarkan, bisa muncul," pungkasnya.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Korea Selatan Diisukan Bersiap Kerahkan Pasukan ke Selat Hormuz

Jumat, 04 September 2026 | 14:18

Purbaya Pamer Penerimaan Pajak Tumbuh 30 Persen Tanpa Naikkan Tarif

Jumat, 04 September 2026 | 13:59

Target Lifting 2027 Diproyeksi Tercapai, Sumur Rakyat Jadi Penopang

Jumat, 04 September 2026 | 13:33

Prabowo Tawarkan 138 Blok Energi Indonesia kepada Investor Rusia

Jumat, 04 September 2026 | 13:33

Gus Kikin Mulai Susun Kepengurusan PBNU di Hari Perdana Ngantor

Jumat, 04 September 2026 | 13:31

Label “No Pork, No Lard” Tak Otomatis Berarti Halal

Jumat, 04 September 2026 | 13:20

Kenaikan Tarif Masuk Ragunan Masih Ramah di Kantong

Jumat, 04 September 2026 | 13:12

Legislator Soroti Anggaran Pemulihan Kantor DPRD NTB-Sulsel Pasca Demo Agustus 2025

Jumat, 04 September 2026 | 13:08

Pembangunan Dapur MBG Pakai APBN Jangan Jadi Beban Negara

Jumat, 04 September 2026 | 13:06

Pemerintah Diminta Evaluasi Harga Eceran Tertinggi Beras

Jumat, 04 September 2026 | 13:01

Selengkapnya