Berita

Ilustrasi/RMOLNetwork

Politik

Bisa Picu Perpecahan Bangsa, Masyarakat Diharapkan Jauhi Politik Identitas Jelang Pemilu 2024

MINGGU, 21 MEI 2023 | 05:17 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Menjelang kontestasi Pemilu 2024, diprediksi ada banyak hal yang bisa memicu perpecahan bangsa. Salah satunya politik identitas.

Hal tersebut terus diingatkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah agar semua kalangan bisa menjauhi praktik politik identitas menjelang Pemilu.

Ketua MUI Jateng, KH Ahmad Darodji menyampaikan, bahaya dari politik identitas ini yakni bisa memecah belah persatuan bangsa ini.


Padahal, pemilu merupakan pesta demokrasi masyarakat yang seharusnya tidak ada hal negatif yang muncul.

"Politik identitas No! Intoleransi juga No!" kata Darodji, dikutip Kantor Berita RMOLJateng, Sabtu (20/5).

Ia menambahkan, semua pihak yang terlibat dalam Pemilu seharusnya bisa memberikan pengetahuan terkait politik identitas kepada masyarakat. Harapannya, masyarakat bisa memahami dan bisa diajak untuk menjauhi politik identitas.

"Siapapun kandidat dalam Pemilu 2024, politik identitas jangan muncul," jelasnya.

Darodji juga berharap kepada semua pemuka agama agar tidak menyiarkan politik identitas saat khutbah dalam kegiatan keagamaan. Menurutnya, politik identitas bisa merusak persatuan masyarakat.

“Politik identitas ini bahaya, bisa memecah belah persatuan," tegasnya.

Dirinya juga berpesan kepada capres-cawapres, caleg, dan lainnya untuk bisa menyampaikan program-program yang akan dijalankan ketika terpilih, dan bukan menyampaikan politik identitas.

“Sampaikan apa saja programnya. Jangan politik identitas. Karena ini pesta demokrasi, jangan sampai berujung pada petaka," tuturnya.

Ia menyebut saat ini politik identitas belum muncul. Namun perlu diantisipasi mengingat sebentar lagi masuk masa kampanye.

"Kalau dibiarkan, bisa muncul," pungkasnya.

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Terlibat TPPU, Gus Yazid Ditangkap dan Ditahan Kejati Jawa Tengah

Rabu, 24 Desember 2025 | 14:13

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya