Berita

Ilustrasi/RMOLNetwork

Politik

Bisa Picu Perpecahan Bangsa, Masyarakat Diharapkan Jauhi Politik Identitas Jelang Pemilu 2024

MINGGU, 21 MEI 2023 | 05:17 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Menjelang kontestasi Pemilu 2024, diprediksi ada banyak hal yang bisa memicu perpecahan bangsa. Salah satunya politik identitas.

Hal tersebut terus diingatkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah agar semua kalangan bisa menjauhi praktik politik identitas menjelang Pemilu.

Ketua MUI Jateng, KH Ahmad Darodji menyampaikan, bahaya dari politik identitas ini yakni bisa memecah belah persatuan bangsa ini.


Padahal, pemilu merupakan pesta demokrasi masyarakat yang seharusnya tidak ada hal negatif yang muncul.

"Politik identitas No! Intoleransi juga No!" kata Darodji, dikutip Kantor Berita RMOLJateng, Sabtu (20/5).

Ia menambahkan, semua pihak yang terlibat dalam Pemilu seharusnya bisa memberikan pengetahuan terkait politik identitas kepada masyarakat. Harapannya, masyarakat bisa memahami dan bisa diajak untuk menjauhi politik identitas.

"Siapapun kandidat dalam Pemilu 2024, politik identitas jangan muncul," jelasnya.

Darodji juga berharap kepada semua pemuka agama agar tidak menyiarkan politik identitas saat khutbah dalam kegiatan keagamaan. Menurutnya, politik identitas bisa merusak persatuan masyarakat.

“Politik identitas ini bahaya, bisa memecah belah persatuan," tegasnya.

Dirinya juga berpesan kepada capres-cawapres, caleg, dan lainnya untuk bisa menyampaikan program-program yang akan dijalankan ketika terpilih, dan bukan menyampaikan politik identitas.

“Sampaikan apa saja programnya. Jangan politik identitas. Karena ini pesta demokrasi, jangan sampai berujung pada petaka," tuturnya.

Ia menyebut saat ini politik identitas belum muncul. Namun perlu diantisipasi mengingat sebentar lagi masuk masa kampanye.

"Kalau dibiarkan, bisa muncul," pungkasnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Diburu Kolektor, BI Cetak Lagi Rupiah Tanda Tangan Purbaya

Jumat, 25 September 2026 | 00:17

DPRD DKI: Perkuat Fungsi Edukasi dan Kebudayaan di TIM

Jumat, 25 September 2026 | 00:04

Pelunasan BLBI Jadi Tonggak Penyelesaian Krisis 1997-1998

Kamis, 24 September 2026 | 23:37

Tim Hukum: Tak Ada Saksi Sebut Heri Susanto Terima Suap

Kamis, 24 September 2026 | 23:19

Sufmi Dasco akan Kukuhkan Pengurus APKLI Merah Putih

Kamis, 24 September 2026 | 23:00

Tagihan Cicilan Kopdes Merah Putih Rp37,7 Triliun Jatuh Tempo Besok

Kamis, 24 September 2026 | 22:59

Warisan Kwik Kian Gie untuk Indonesia

Kamis, 24 September 2026 | 22:48

DPR Minta Basarnas Lanjutkan Pencarian Jurnalis Hilang di Selat Sunda

Kamis, 24 September 2026 | 22:26

Tokoh Adat Papua Kecam Penembakan Tiga Warga Sipil di Muliama

Kamis, 24 September 2026 | 22:23

Menko Yusril Pastikan Media Bebas Meliput di Lapas Cibinong

Kamis, 24 September 2026 | 22:11

Selengkapnya