Berita

Presiden Joko Widodo bersama Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh/Net

Politik

Kasus Johnny Plate Bisa jadi Momentum Jokowi Mendepak Nasdem dari Kabinet

SABTU, 20 MEI 2023 | 08:24 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Kasus hukum yang menjerat Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate bisa berdampak buruk bagi seluruh menteri asal Nasdem yang berada di pemerintahan.

Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago mengatakan, Presiden Joko Widodo sebagai pemegang kendali kabinet bisa saja mendepak seluruh menteri asal Nasdem dari pemerintahan.

"Ada peluangnya Nasdem akan dikeluarkan dari kabinet secara otomatis ketika Johnny tersangka," kata Arifki kepada redaksi, Sabtu (20/5).


Opsi kedua yang kemungkinan besar dilakukan presiden adalah dengan hanya mendepak "jatah" Nasdem dari kursi Kemenkominfo. Hal ini dilakukan melalui perombakan kabinet setelah Johnny Plate menjadi tahanan Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi pengadaan BTS 4G Bakti Kominfo.

"Tentu juga akan ada pergantian kursi kabinet, apakah pergantian kursi kabinet masih dari Nasdem atau pindah ke yang lain," lanjut Arifki.

Setelah ditinggal Johnny, praktis partai pimpinan Surya Paloh tinggal menyisakan Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Siti Nurbaya Bakar di Kabinet Indonesia Maju.

Sementara posisi Johnny Plate kini diisi oleh Menko Polhukam, Mahfud MD yang telah ditunjuk sebagai Plt Menkominfo.

Kejaksaan Agung RI sebelumnya menetapkan Johnny sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G Bakti Kominfo. Tak hanya ditetapkan sebagai tersangka, Johnny yang juga Sekjen Nasdem itu langsung ditahan.

Johnny diduga melakukan korupsi proyek penyediaan BTS 4G infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, 5 Bakti Kominfo tahun 2020-2022 yang diduga merugikan negara mencapai Rp 8 triliun.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya