Berita

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira/Net

Politik

Rencana APBN 2024 Fokus IKN dan Pemilu 2024, Utang Rezim Jokowi Makin Numpuk

JUMAT, 19 MEI 2023 | 22:25 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Salah satu fokus pembiayaan pemerintah pada 2024, yang akan disusun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), adalah untuk pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN) dan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.

Rencana tersebut, dinilai oleh Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira memprediksi bakal menimbulkan dampak yang signifikan mempengaruhi perekonomian Indonesia.

Ia menjelaskan, defisit APBN akibat rasio utang meningkat juga tidak akan tercapai, yaitu angkanya berkisar 2,16 persen hingga 2,64 persen dari PDB (produk domestik bruto).


“Jadi agak pesimis ya defisit anggaran per tahun, bisa ditekan di kisaran itu,” kata Bhima saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (19/5).

Ia menjelaskan, alasan pemerintah fokus pada pembiayaan uang negara dalam RAPBN 2024 ke dua pos tersebut, karena pembangunan IKN dan Pemilu 2024 memberikan dampak perputaran uang diupayakan merata, serta bisa meningkatkan konsumsi rumah tangga.

“Karena tahun politik biasanya pemerintah membaca dari 2014, 2019 ada kecenderungan kebijakan fiskalnya agak populis, yang berarti anggaran bansos akan dinaikkan, anggaran infrastruktur dikebut, tetapi itu bisa berdampak pada pelebaran defisit anggaran,” urainya.

Selain itu, kalau dilihat dari laju penambahan utang yang cukup tinggi di 2019 hingga April 2023, ada penambahan utang pemerintah lebih dari Rp 3 ribu triliun.

“Atau tumbuh 68 persen. Dari penambahan utang itu juga akan ada konsekuensi belanja bunga utangnya akan berat di 2024,” sambungnya menerangkan.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Naming Rights Halte untuk Parpol Dinilai Politisasi Ruang Publik

Rabu, 15 April 2026 | 12:19

Iran Taksir Kerugian Akibat Serangan AS-Israel Capai Rp4.300 Triliun

Rabu, 15 April 2026 | 12:13

Prima Sebut Wacana PDIP Gaji Guru Rp5 Juta Ekspektasi Semu

Rabu, 15 April 2026 | 12:12

Kasus Pelecehan di FHUI Jadi Ujian Integritas Kampus

Rabu, 15 April 2026 | 12:06

Temui Dubes UEA, Waka MPR Pacu Investasi dan Transisi Energi

Rabu, 15 April 2026 | 11:52

IPC TPK Sukses Kelola 850 Ribu TEUs di Awal 2026

Rabu, 15 April 2026 | 11:41

Diduga Dianiaya Senior, Anggota Samapta Polda Kepri Tewas

Rabu, 15 April 2026 | 11:34

Auditor BPKP Ungkap Kerugian Pengadaan Chromebook Terjadi Selama 3 Tahun

Rabu, 15 April 2026 | 11:32

Soal Kasus Bea Cukai, Faizal Assegaf Ungkap Kronologi Hubungan dengan Rizal

Rabu, 15 April 2026 | 11:21

Zelensky Sindir AS Kehilangan Fokus ke Ukraina Akibat Perang Iran

Rabu, 15 April 2026 | 11:03

Selengkapnya