Berita

Menkeu Sri Mulyani saat serahkan KEM-PPKF ke Ketua DPR RI, Puan Maharani/Repro

Politik

Belanja Negara di 2024 Difokuskan ke Pembangunan IKN dan Pemilu 2024

JUMAT, 19 MEI 2023 | 15:41 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kebijakan belanja negara pada tahun 2024, pemerintah akan fokus pada pembangunan infrastruktur di ibu kota nusantara (IKN) dan pelaksanaan pesta demokrasi tahun 2024.

Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPR RI, Puan Maharani, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (19/5).

Sri Mulyani menjelaskan, kebijakan belanja negara tahun 2024 diarahkan untuk memastikan pencapaian sasaran dan target prioritas nasional. Selain itu, penuntasan Proyek Prioritas Strategis (major projects) dan/atau Proyek Strategis Nasional (PSN).


“Antara lain pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, pembangunan IKN, dan mendukung pelaksanaan Pemilu tahun 2024,” ujar Sri Mulyani.

Ia menjelaskan, pemerintah memandang penuntasan pembangunan infrastruktur dan pembangunan IKN merupakan upaya untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif.

“Yakni dengan menyebarluaskan magnet pertumbuhan ekonomi baru, sehingga tidak hanya bertumpu di Pulau Jawa ,” tuturnya.

Sejalan dengan target tersebut, Sri Mulyani juga menyatakan pentingnya dukungan pendanaan dari pemerintah untuk pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.

“Sementara itu, dukungan pelaksanaan Pemilu tahun 2024 diharapkan dapat mewujudkan iklim demokrasi di Indonesia agar semakin sehat dan kondusif,” tandasnya.

Terkait anggaran Pemilu Serentak 2024, pemerintah memberikan anggaran yang lebih besar kepada dua lembaga, yakni Komisi Pemiilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Pemerintah telah menganggarkan Rp 76,6 triliun untuk KPU. Sementara, sebesar Rp 33,8 triliun untuk Bawaslu.

Sementara untuk pembangunan IKN, saat ini pemerintah sudah menganggarkan sekitar 30 persen dari perkiraan total anggaran proyek, yakni sebesar Rp 466 triliun akan ditanggung dari APBN.

Adapun sisanya, yaitu sebesar 70 persen atau sekitar Rp 300 triliun lebih nilai anggaran pembangunan IKN, diklaim akan diperoleh pemerintah melalui investor baik dari dalam maupun luar negeri.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

UPDATE

Kuota Internet Hangus Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Jumat, 27 Februari 2026 | 00:01

Mantan Personel Militer Filipina Ungkap Skandal Politik Uang Pejabat Negara

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:56

Penanganan Kasus Lapangan Padel Jangan hanya Reaktif Usai Muncul Polemik

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:38

Legislator PKS Soroti Ketimpangan Politik Hukum Laut Nasional

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:22

PLN Enjiniring Raih Dua Penghargaan ITAY 2026

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:17

Tiga Syarat ‘State Capitalism’

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:04

CMNP Minta Sita Jaminan Rumah Hary Tanoe di Beverly Hills

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:47

IPK 2025 Anjlok ke 34, Rudy Darsono: Efek Jera Cuma Jualan Politik

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:37

Konektivitas Nasional di Daerah Bencana Pulih 100 Persen

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:32

BPKH Perkuat Sinergi Investasi Nasional dan Internasional Lewat Revisi UU

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:18

Selengkapnya