Berita

Menkeu Sri Mulyani saat serahkan KEM-PPKF ke Ketua DPR RI, Puan Maharani/Repro

Politik

Belanja Negara di 2024 Difokuskan ke Pembangunan IKN dan Pemilu 2024

JUMAT, 19 MEI 2023 | 15:41 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kebijakan belanja negara pada tahun 2024, pemerintah akan fokus pada pembangunan infrastruktur di ibu kota nusantara (IKN) dan pelaksanaan pesta demokrasi tahun 2024.

Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPR RI, Puan Maharani, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (19/5).

Sri Mulyani menjelaskan, kebijakan belanja negara tahun 2024 diarahkan untuk memastikan pencapaian sasaran dan target prioritas nasional. Selain itu, penuntasan Proyek Prioritas Strategis (major projects) dan/atau Proyek Strategis Nasional (PSN).


“Antara lain pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, pembangunan IKN, dan mendukung pelaksanaan Pemilu tahun 2024,” ujar Sri Mulyani.

Ia menjelaskan, pemerintah memandang penuntasan pembangunan infrastruktur dan pembangunan IKN merupakan upaya untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif.

“Yakni dengan menyebarluaskan magnet pertumbuhan ekonomi baru, sehingga tidak hanya bertumpu di Pulau Jawa ,” tuturnya.

Sejalan dengan target tersebut, Sri Mulyani juga menyatakan pentingnya dukungan pendanaan dari pemerintah untuk pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.

“Sementara itu, dukungan pelaksanaan Pemilu tahun 2024 diharapkan dapat mewujudkan iklim demokrasi di Indonesia agar semakin sehat dan kondusif,” tandasnya.

Terkait anggaran Pemilu Serentak 2024, pemerintah memberikan anggaran yang lebih besar kepada dua lembaga, yakni Komisi Pemiilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Pemerintah telah menganggarkan Rp 76,6 triliun untuk KPU. Sementara, sebesar Rp 33,8 triliun untuk Bawaslu.

Sementara untuk pembangunan IKN, saat ini pemerintah sudah menganggarkan sekitar 30 persen dari perkiraan total anggaran proyek, yakni sebesar Rp 466 triliun akan ditanggung dari APBN.

Adapun sisanya, yaitu sebesar 70 persen atau sekitar Rp 300 triliun lebih nilai anggaran pembangunan IKN, diklaim akan diperoleh pemerintah melalui investor baik dari dalam maupun luar negeri.

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Changhong Perpanjang Garansi Produk Elektronik hingga 25 Tahun, Ini Rinciannya

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:22

Tim Satgas Hanura Mulai Safari Panaskan Mesin Partai Menuju Pemilu 2026

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 21:58

Jangan Cuma Pembeli, Indonesia harus jadi Pusat Ekonomi Syariah Dunia

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 21:51

Bank Lokal Tumbuh Pesat, Citi Pilih Tinggalkan Bisnis Ritel Global

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 21:38

Investasi Danantara Jadi Kunci Serap Tenaga Kerja

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 20:47

Seskab Teddy Tiga Besar Jajaran Menteri dengan Kinerja Terbaik

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 20:14

Elite PBNU Sibuk Urus Tambang, Gagal Pimpin Jam'iyah

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 19:30

Banteng Jakarta FC Bidik Juara Soekarno Cup 2026

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 19:26

30 Eks Bankir Citibank Wariskan Pelajaran Karier Lewat Buku Growing with Purpose

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 18:50

Besok, Dishub DKI Jakarta Launching 3 Terobosan Mobilitas Warga

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 18:18

Selengkapnya