Berita

Menkeu Sri Mulyani saat serahkan KEM-PPKF ke Ketua DPR RI, Puan Maharani/Repro

Politik

Belanja Negara di 2024 Difokuskan ke Pembangunan IKN dan Pemilu 2024

JUMAT, 19 MEI 2023 | 15:41 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kebijakan belanja negara pada tahun 2024, pemerintah akan fokus pada pembangunan infrastruktur di ibu kota nusantara (IKN) dan pelaksanaan pesta demokrasi tahun 2024.

Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPR RI, Puan Maharani, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (19/5).

Sri Mulyani menjelaskan, kebijakan belanja negara tahun 2024 diarahkan untuk memastikan pencapaian sasaran dan target prioritas nasional. Selain itu, penuntasan Proyek Prioritas Strategis (major projects) dan/atau Proyek Strategis Nasional (PSN).


“Antara lain pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, pembangunan IKN, dan mendukung pelaksanaan Pemilu tahun 2024,” ujar Sri Mulyani.

Ia menjelaskan, pemerintah memandang penuntasan pembangunan infrastruktur dan pembangunan IKN merupakan upaya untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif.

“Yakni dengan menyebarluaskan magnet pertumbuhan ekonomi baru, sehingga tidak hanya bertumpu di Pulau Jawa ,” tuturnya.

Sejalan dengan target tersebut, Sri Mulyani juga menyatakan pentingnya dukungan pendanaan dari pemerintah untuk pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.

“Sementara itu, dukungan pelaksanaan Pemilu tahun 2024 diharapkan dapat mewujudkan iklim demokrasi di Indonesia agar semakin sehat dan kondusif,” tandasnya.

Terkait anggaran Pemilu Serentak 2024, pemerintah memberikan anggaran yang lebih besar kepada dua lembaga, yakni Komisi Pemiilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Pemerintah telah menganggarkan Rp 76,6 triliun untuk KPU. Sementara, sebesar Rp 33,8 triliun untuk Bawaslu.

Sementara untuk pembangunan IKN, saat ini pemerintah sudah menganggarkan sekitar 30 persen dari perkiraan total anggaran proyek, yakni sebesar Rp 466 triliun akan ditanggung dari APBN.

Adapun sisanya, yaitu sebesar 70 persen atau sekitar Rp 300 triliun lebih nilai anggaran pembangunan IKN, diklaim akan diperoleh pemerintah melalui investor baik dari dalam maupun luar negeri.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

UPDATE

Komisi I DPR: Kisruh Rating IGRS di Steam Picu Kegaduhan

Rabu, 08 April 2026 | 19:50

JK Jangan jadi Martir Pemecah Belah Bangsa

Rabu, 08 April 2026 | 19:41

Narasi Pesimis di Tengah Gejolak Global Ganggu Stabilitas Nasional

Rabu, 08 April 2026 | 19:19

Ulama Dukung Wacana BNN Larang Vape

Rabu, 08 April 2026 | 19:18

KAMMI: Kerusakan Lingkungan Tidak Bisa Selesai di Ruang Diskusi

Rabu, 08 April 2026 | 19:05

WFH Momentum Perkuat Layanan Digital

Rabu, 08 April 2026 | 19:02

Motor Listrik Operasional SPPG Sudah Direncanakan Sejak 2025

Rabu, 08 April 2026 | 19:00

Harus Melayani, Kader PKB Jangan jadi Tamu 5 Tahunan

Rabu, 08 April 2026 | 18:51

JK Minta Jokowi Tunjukkan Ijazah Asli Buat Akhiri Polemik

Rabu, 08 April 2026 | 18:44

7 Menu Warteg Paling Dicari Orang Indonesia

Rabu, 08 April 2026 | 18:42

Selengkapnya