Berita

Menkeu Sri Mulyani saat serahkan KEM-PPKF ke Ketua DPR RI, Puan Maharani/Repro

Politik

Belanja Negara di 2024 Difokuskan ke Pembangunan IKN dan Pemilu 2024

JUMAT, 19 MEI 2023 | 15:41 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kebijakan belanja negara pada tahun 2024, pemerintah akan fokus pada pembangunan infrastruktur di ibu kota nusantara (IKN) dan pelaksanaan pesta demokrasi tahun 2024.

Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPR RI, Puan Maharani, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (19/5).

Sri Mulyani menjelaskan, kebijakan belanja negara tahun 2024 diarahkan untuk memastikan pencapaian sasaran dan target prioritas nasional. Selain itu, penuntasan Proyek Prioritas Strategis (major projects) dan/atau Proyek Strategis Nasional (PSN).

“Antara lain pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, pembangunan IKN, dan mendukung pelaksanaan Pemilu tahun 2024,” ujar Sri Mulyani.

Ia menjelaskan, pemerintah memandang penuntasan pembangunan infrastruktur dan pembangunan IKN merupakan upaya untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif.

“Yakni dengan menyebarluaskan magnet pertumbuhan ekonomi baru, sehingga tidak hanya bertumpu di Pulau Jawa ,” tuturnya.

Sejalan dengan target tersebut, Sri Mulyani juga menyatakan pentingnya dukungan pendanaan dari pemerintah untuk pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.

“Sementara itu, dukungan pelaksanaan Pemilu tahun 2024 diharapkan dapat mewujudkan iklim demokrasi di Indonesia agar semakin sehat dan kondusif,” tandasnya.

Terkait anggaran Pemilu Serentak 2024, pemerintah memberikan anggaran yang lebih besar kepada dua lembaga, yakni Komisi Pemiilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Pemerintah telah menganggarkan Rp 76,6 triliun untuk KPU. Sementara, sebesar Rp 33,8 triliun untuk Bawaslu.

Sementara untuk pembangunan IKN, saat ini pemerintah sudah menganggarkan sekitar 30 persen dari perkiraan total anggaran proyek, yakni sebesar Rp 466 triliun akan ditanggung dari APBN.

Adapun sisanya, yaitu sebesar 70 persen atau sekitar Rp 300 triliun lebih nilai anggaran pembangunan IKN, diklaim akan diperoleh pemerintah melalui investor baik dari dalam maupun luar negeri.

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

Prabowo Harus Pecat Bahlil Imbas Bikin Gaduh LPG 3 Kg

Senin, 03 Februari 2025 | 15:45

Bahlil Gembosi Wibawa Prabowo Lewat Kebijakan LPG

Senin, 03 Februari 2025 | 13:49

UPDATE

Kebijakan Bahlil Ugal-ugalan Bikin Susah Rakyat

Selasa, 04 Februari 2025 | 17:27

Bahlil Dampingi Prabowo Bertemu JK di Istana

Selasa, 04 Februari 2025 | 17:23

Legislator PKB Bingung Bulog DKI Mau Serap Ribuan Ton Beras

Selasa, 04 Februari 2025 | 17:13

BPH Curhat soal Dana Rp50 Miliar Masih Nyangkut di Kemenag

Selasa, 04 Februari 2025 | 17:02

Dewan Kebon Sirih Apresiasi Bantuan Modal UMKM Buat Program MBG

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:51

Kompromi Trump Basa-Basi, Dolar AS Masih di Atas Rp16.300

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:50

Pengecer Bisa Jual LPG 3 Kg, Eddy Soeparno: Prabowo Mendengar Aspirasi Masyarakat

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:47

Ferry Juliantono Dorong Alumni Fresh Unpad Buktikan Ilmu ke Rakyat

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:45

UU BUMN Sah, DPR: Penunjukan Direksi Tetap Domain Kementerian BUMN

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:29

Tidak Mau Disalahkan, Bapanas Sebut Kebijakan Impor Daging Ranah Kementan

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:28

Selengkapnya