Berita

Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate saat ditahan Kejagung/Net

Publika

Harga Melawan Presiden Itu Berat, Waspadalah Baik Pengusung Maupun Oposisi! (Bagian 2)

Sikap Surya Paloh Tidak Gentar Untungkan Nasdem di 2024
JUMAT, 19 MEI 2023 | 13:03 WIB | OLEH: ACHMAD NUR HIDAYAT

SURYA Paloh (SP) memilih mempertahankan soliditas Koalisi Perubahan dan tidak gentar dan siap hadapi serangan hukum terhadap Nasdem dan serangan bisnis terhadap dirinya.

Soal penahanan Johnny G Plate, Surya Paloh memilih menghormati hukum.

SP tetap solid mencalonkan Anies Baswedan sebagai Capres Nasdem dan  meminta Anies Baswedan datang ke kantor Nasdem beberapa saat setelah berita penahanan Johnny G Plate dilakukan.


Sikap mempertahankan Anies Baswedan sebagai capres pilihan Nasdem di tengah gempuran dan ancaman penguasa merupakan sikap nasionalisme sejati yang patut diapresiasi.

Ternyata, SP tidak gentar dan tidak mudah menyerah dengan tindakan yang diterimanya. Kelihatannya SP dan Nasdem malah diuntungkan karena publik yang ingin perubahan kini tidak ragu dengan komitmen perubahannya Nasdem meski dengan harga yang mahal.

Banyak memprediksi Nasdem di 2024 nanti akan mendapakan gain maksimal dari penahanan Sekjennya tersebut.

Tebang Pilih di Antara Menteri Jokowi Terjerat Korupsi

Sesaat setelah Johnny G Plate ditahan, muncul pernyataan resmi Kejagung yang disampaikan oleh Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus Kejagung), Kuntadi.

Kejagung akan mendalami aliran dana proyek pembangunan BTS 4G Bakti Kominfo ke Partai Nasdem.

Pernyataan Kuntadi tersebut terkesan aneh, karena dalam kasus penegakan hukum terhadap Juliari Batubara Mensos asal PDIP dan Edhy Prabowo Menteri KKP Asal Gerindra, tidak ada statement resmi akan mengembangkan kepada partai pendukung asal menteri tersebut berasal.

Menteri Jokowi lain yang terjerat korupsi seperti Idrus Marham, Mensos awal Partai Golkar dan Imam Nahrawi, Menpora asal PKB juga tidak dikembangkan kepada partai pengusungnya.

Pernyataan tersebut terkesan tebang pilih dan sudah ada niat dari institusi Kejagung untuk menguliti Nasdem.

Patut diingat kejagung dipimpin oleh Jaksa Agung ST Hasanuddin, sosok yang diendorse oleh PDIP yang juga merupakan adik TB Hasanuddin, politisi PDIP. Jaksa Agung adalah anak buah presiden langsung, sehingga pengembangan kepada Nasdem sulit ditolak jika tidak diorkestrasi oleh Istana.

Bersambung....

Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya