Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni/Net
Italia diyakini akan segera mengumumkan keputusan untuk keluar dari megaproyek Xi Jinping, Belt and Road Initiatives (BRI). Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni juga disebut akan membahas hal ini selama pertemuan G7 di Jepang.
Mengutip seorang diplomat senior, Politico menyebut Meloni belum mengambil keputusan akhir terkait hal tersebut. Namun diskusi di Roma tengah difokuskan pada bagaimana Italia keluar dari BRI.
Italia sendiri menjadi negara G7 pertama yang bergabung dengan BRI China. Keputusan yang diumumkan pada 2029 itu tentu mengejutkan sekutu-sekutu Barat.
Italia, di bawah pemerintahan Giuseppe Conte, meneken kesepakatan saat Presiden Xi Jinping mengunjungi Roma pada 2019. Ketika itu Xi disambut seperti raja, dengan disuguhi konser Andrea Bocelli di istana kepresidenan.
BRI sendiri merupakan megaproyek pembangunan Xi untuk berinvestasi di 150 negara dan entitas internasional. Di bawah program tersebut, China membiayai pembangunan pelabuhan, jembatan, rel kereta api, dan gedung pencakar langit, di antara proyek-proyek lain di seluruh dunia.
Meski begitu, banyak pihak menilai investasi China lewat BRI justru menjadi perangkap utang atau
debt trap, khususnya bagi negara-negara berkembang.
Keputusan Italia untuk keluar dari BRI akan menjadi perubahan dramatis dalam hubungan kedua negara. Bahkan langkah itu juga akan menandai pukulan terhadap kebijakan unggulan Xi, berpotensi mendorong negara lain untuk mengikuti Italia.
Kesepakatan Roma-Beijing akan diperbarui secara otomatis selama lima tahun lagi pada Maret 2024, jika tidak ada pihak yang menarik diri. Kesepakatan itu dirancang untuk meningkatkan perdagangan dan meningkatkan konektivitas antara Italia dan China.
Tapi itu gagal memenuhi ambisinya karena Beijing gagal mengurangi hambatan bagi bisnis Italia dan pemerintahan di Roma mengambil sikap yang semakin keras terhadap pemerintahan Xi.
Di samping itu, Uni Eropa juga telah membentuk prakarsa Global Gateway untuk melawan BRI China. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen akan bekerja sama dengan Presiden AS Joe Biden dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida untuk janji infrastruktur trilateral di sela-sela pertemuan G7 di Hiroshima.
