Menkominfo sekaligus Sekjen Partai Nasdem, Johnny G Plate, usai ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung BAKTI Kementerian Kominfo/Ist
Dinamika Pemilu 2024 makin memanas. Dimulai sejak Partai Nasdem mencalonkan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024. Sejak itu Nasdem menjadi target operasi kekuasaan untuk menjegal Anies Baswedan agar tidak ikut dalam kontestasi Pilpres 2024.
Demikian pandangan Direktur Litbang Institut Jakarta, Agung Nugroho, melalui keterangannya yang diterima Kantor Berita RMOLJakarta, Jumat (19/5).
Puncaknya adalah penetapan tersangka Menkominfo yang juga Sekjen Partai Nasdem, Johnny G Plate, dalam dugaan korupsi pembangunan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung BAKTI Kementerian Kominfo.
Dituturkan Agung, Pemerintah berkali-kali membantah bahwa penetapan tersangka kepada Johnny Plate dalam kasus proyek BTS sebesar Rp8,32 triliun bukan intervensi politik kekuasan terhadap Kejaksaan Agung.
"Namun publik justru melihat sebaliknya, yaitu politik penggal yang sedang dijalankan oleh penguasa terhadap Partai Nasdem," jelas Agung.
Apalagi proyek BTS ini sejak awal memang memicu kontroversi, sejak proses tender dalam proyek tersebut.
Agung Nugroho yang juga aktivis 98 dari kampus IISIP Jakarta ini menilai, dalam proses lelang, patut diduga manipulatif mulai sejak perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.
Menurut Agung, dalam perencanaan proyek BTS, konsultan tidak benar dalam melakukan perencanaan. Di mana harganya lebih mahal dari harga pasar. Belum lagi tendernya diduga diarahkan kepada perusahaan tertentu dan dimonopoli, sehingga penawaran harganya tinggi karena tidak ada kompetisi dalam lelang.
Agung menambahkan, dalam pelaksanaannya pun dilaksanakan semau-maunya karena merasa di bawah perlindungan kekuasaan.
"Sehingga diduga fiktif, terlambat, bahkan diduga kuat dikerjakan di tahun yang sudah jatuh tempo dan tidak lagi bisa dilakukan pembayaran," papar Agung.
Sehingga Agung menilai, kasus dugaan korupsi proyek BTS ini tidak berdiri sendiri. Artinya, memungkinkan keterlibatan elite politik lain dalam aliran uang dalam proyek tersebut.
"Kemungkinan keterlibatan elite politik lainnya selain Johnny G Plate, terutama aliran uang dalam pembayaran pemasok barang-barang yang harganya mahal," kata Agung.
Dengan demikian, sangat tepat ketika Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mendorong kasus dugaan korupsi proyek BTS ini untuk dibongkar semuanya.
"Karena diduga kuat ada keterlibatan parpol lain dalam kasus dugaan korupsi proyek BTS ini. Dan Presiden Jokowi harus bisa membongkar semua aliran uang yang didapat dari proyek ini, untuk membuktikan bahwa dia tidak sedang melakukan politik penggal terhadap Partai Nasdem," demikian Agung.
