Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Perpus Hong Kong Tak Lagi Tampilkan Buku-buku Berbau Politik yang Sensitif

KAMIS, 18 MEI 2023 | 19:04 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Perpustakaan umum Hong Kong tidak akan lagi menampilkan buku-buku politik yang sensitif karena dianggap melanggar aturan dengan menyebar "ideologi buruk".

Pernyataan itu dikeluarkan oleh Pemimpin Hong Kong, John Lee setelah pihak berwenang menarik semua judul-judul buku yang berkaitan dengan penumpasan Lapangan Tiananmen 1989 dan tokoh politik tertentu.

“Buku-buku yang kami tawarkan untuk dipinjam warga adalah hanya yang kami rekomendasikan. Kami tidak akan pernah merekomendasikan buku yang ilegal dan melanggar hak cipta. Kami tidak akan pernah merekomendasikan yang kami anggap menampilkan ideologi buruk," ujar Lee.


Berdasarkan laporan yang dimuat Associated Press pada Kamis (18/5), di bawah UU keamanan nasional yang ketat dan diberlakukan pada 2020 lalu, kebebasan Hong Kong dinilai terus menyusut.

Saat ini, komunitas seni sampai penulis di Hong Kong telah belajar untuk berhati-hati dalam melewati garis merah yang samar-samar dalam memproduksi seni dan konten mereka yang mungkin akan dianggap menantang oleh Partai Komunis China.

Atas penarikan yang disetujui oleh pemimpin Hong Kong itu, para kritikus berpendapat bahwa penarikan buku-buku itu dinilai telah mencoreng kebebasan mendapatkan informasi dan berekspresi di wilayahnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya