Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Perpus Hong Kong Tak Lagi Tampilkan Buku-buku Berbau Politik yang Sensitif

KAMIS, 18 MEI 2023 | 19:04 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Perpustakaan umum Hong Kong tidak akan lagi menampilkan buku-buku politik yang sensitif karena dianggap melanggar aturan dengan menyebar "ideologi buruk".

Pernyataan itu dikeluarkan oleh Pemimpin Hong Kong, John Lee setelah pihak berwenang menarik semua judul-judul buku yang berkaitan dengan penumpasan Lapangan Tiananmen 1989 dan tokoh politik tertentu.

“Buku-buku yang kami tawarkan untuk dipinjam warga adalah hanya yang kami rekomendasikan. Kami tidak akan pernah merekomendasikan buku yang ilegal dan melanggar hak cipta. Kami tidak akan pernah merekomendasikan yang kami anggap menampilkan ideologi buruk," ujar Lee.


Berdasarkan laporan yang dimuat Associated Press pada Kamis (18/5), di bawah UU keamanan nasional yang ketat dan diberlakukan pada 2020 lalu, kebebasan Hong Kong dinilai terus menyusut.

Saat ini, komunitas seni sampai penulis di Hong Kong telah belajar untuk berhati-hati dalam melewati garis merah yang samar-samar dalam memproduksi seni dan konten mereka yang mungkin akan dianggap menantang oleh Partai Komunis China.

Atas penarikan yang disetujui oleh pemimpin Hong Kong itu, para kritikus berpendapat bahwa penarikan buku-buku itu dinilai telah mencoreng kebebasan mendapatkan informasi dan berekspresi di wilayahnya.

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Terlibat TPPU, Gus Yazid Ditangkap dan Ditahan Kejati Jawa Tengah

Rabu, 24 Desember 2025 | 14:13

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya