Berita

Wakil Menteri Pertahanan Kebijakan Pentagon, Colin Kahl/Net

Dunia

Kerap Nyinyir Soal Partai Republik, Kepala Kebijakan Pentagon akan Mundur dari Jabatan

KAMIS, 18 MEI 2023 | 14:26 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Dalam beberapa pekan terakhir, banyak pejabat administrasi Presiden AS Joe Biden yang mengumumkan rencana pengunduran diri dari posisi mereka saat ini.

Baru-baru ini, Wakil Menteri Pertahanan Kebijakan Pentagon, Colin Kahl, berencana mengundurkan diri dari jabatannya pada musim panas atau pertengahan Juli mendatang.

Kabar mengejutkan itu diumbar oleh Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin, dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip dari Al-Arabiya pada Kamis (18/5).


Austin memuji kinerja Kahl dan kontribusinya dalam memperkuat pertahanan nasional AS selama bekerja di Pentagon.

“Sejak pengangkatannya, Dr. Kahl telah menjadi penasihat tepercaya dan pemimpin yang tegas dalam misi kami untuk melindungi kepentingan Amerika, baik di dalam Pentagon maupun antar lembaga,” kata Austin.

Austin menyebut Kahl sebagai salah satu orang penting yang terlibat dalam kebijakan AS di Ukraina sejak konflik militer meletus Februari tahun lalu.

Karena pengunduran dirinya bersamaan dengan persiapan Biden untuk mencalonkan diri kembali, media lokal menganjurkan agar Kahl kembali bertugas di Pentagon saat kemenangan berada di tangan Demokrat.

Kahl dikenal sebagai salah satu kritikus partai Republik yang dua tahun lalu sempat mendapat kecaman karena postingan media sosialnya tentang partai pengusung Donald Trump tersebut.

Saat itu, Kahl menyebut Partai Republik sebagai "partai pembersihan etnis".  Ia sempat menjalani proses audiensi dan meminta maaf atas pernyataan tersebut.

Senator Republik,Ted Cruz mentweet sebuah artikel tentang pengunduran diri Kahl dengan mengatakan: " Ini adalah hari yang baik untuk Amerika".

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya