Berita

Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, dalam jumpa pers merespon penangkapan dan penetapan tersangka Johnny G Plate, di Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu malam (17/5)/RMOL

Politik

Kalau Merasa Kasus Johnny Plate Intervensi Politik, Nasdem Harus Tegas Mundur dari Kabinet

KAMIS, 18 MEI 2023 | 14:05 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Partai Nasdem disarankan bersikap tegas dengan mundur dari Kabinet Indonesia Maju atau koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pasalnya, muncul isu intervensi politik di balik kasus dugaan korupsi di Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menjerat sang menteri, Johnny G Plate.

Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza menilai, sikap Nasdem masih belum cukup tegas. Di satu sisi menghormati proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung, namun di sisi yang lain meminta aparat penegak hukum ini untuk membuktikan dugaan korupsi yang potensi kerugian negaranya mencapai Rp 8 triliun.

"Nasdem sebaiknya bersikap ksatria, mengundurkan diri sebagai pendukung pemerintahan Jokowi," ujar Efriza kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (18/5).


Pengajar Ilmu Pemerintahan di Universitas Sutomo itu tak memungkiri, isu intervensi politik dalam kasus Johnny Plate mengemuka lantaran yang ditindak adalah salah seorang pimpinan struktural Partai Nasdem.

Maka dari itu, Efriza juga tidak heran pascakejadian penangkapan Johnny Plate, sosok calon presiden (capres) yang diusung oleh Partai Nasdem, yakni Anies Baswedan, menyambangi Surya Paloh di Nasdem Tower.

"Kepercayaan masyarakat terhadap Nasdem diyakini akan terpengaruh oleh proses hukum dari Sekjen Partai Nasdem tersebut," sambungnya.

Karena potensi tersebut, Efriza mengamati Anies juga khawatir peluangnya sebagai capres 2024 dari barisan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) bakal ikut terpengaruh.

Alhasil, Efriza melihat pernyataan Anies usai bertemu Surya Paloh cenderung mengarah pada dugaan intervensi politik, dalam kasus hukum Johnny Plate.

Oleh karena itu, ia mendorong agar Nasdem mundur dari kabinet. Daripada membuat Anies tak nyaman dan akhirnya mengkampanyekan isu intervensi politik dari kasus hukum Johnny Plate.

"Bukan malah membiarkan capresnya, Anies Baswedan berteriak politisasi hukum. Begitu juga Nasdem sendiri berusaha berkomentar terhadap kemungkinan intervensi. Ini malah menunjukkan Nasdem baper tapi tidak punya sikap tegas menyikapi kasus ini," ucapnya.

"Jika kecewa dan merasa benar, yang terbaik solusinya adalah keluar dari pendukung pemerintahan, bukan menggerutu tetapi tetap bertahan. Ini namanya losser," demikian Efriza.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya