Berita

Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, dalam jumpa pers merespon penangkapan dan penetapan tersangka Johnny G Plate, di Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu malam (17/5)/RMOL

Politik

Kalau Merasa Kasus Johnny Plate Intervensi Politik, Nasdem Harus Tegas Mundur dari Kabinet

KAMIS, 18 MEI 2023 | 14:05 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Partai Nasdem disarankan bersikap tegas dengan mundur dari Kabinet Indonesia Maju atau koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pasalnya, muncul isu intervensi politik di balik kasus dugaan korupsi di Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menjerat sang menteri, Johnny G Plate.

Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza menilai, sikap Nasdem masih belum cukup tegas. Di satu sisi menghormati proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung, namun di sisi yang lain meminta aparat penegak hukum ini untuk membuktikan dugaan korupsi yang potensi kerugian negaranya mencapai Rp 8 triliun.

"Nasdem sebaiknya bersikap ksatria, mengundurkan diri sebagai pendukung pemerintahan Jokowi," ujar Efriza kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (18/5).

Pengajar Ilmu Pemerintahan di Universitas Sutomo itu tak memungkiri, isu intervensi politik dalam kasus Johnny Plate mengemuka lantaran yang ditindak adalah salah seorang pimpinan struktural Partai Nasdem.

Maka dari itu, Efriza juga tidak heran pascakejadian penangkapan Johnny Plate, sosok calon presiden (capres) yang diusung oleh Partai Nasdem, yakni Anies Baswedan, menyambangi Surya Paloh di Nasdem Tower.

"Kepercayaan masyarakat terhadap Nasdem diyakini akan terpengaruh oleh proses hukum dari Sekjen Partai Nasdem tersebut," sambungnya.

Karena potensi tersebut, Efriza mengamati Anies juga khawatir peluangnya sebagai capres 2024 dari barisan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) bakal ikut terpengaruh.

Alhasil, Efriza melihat pernyataan Anies usai bertemu Surya Paloh cenderung mengarah pada dugaan intervensi politik, dalam kasus hukum Johnny Plate.

Oleh karena itu, ia mendorong agar Nasdem mundur dari kabinet. Daripada membuat Anies tak nyaman dan akhirnya mengkampanyekan isu intervensi politik dari kasus hukum Johnny Plate.

"Bukan malah membiarkan capresnya, Anies Baswedan berteriak politisasi hukum. Begitu juga Nasdem sendiri berusaha berkomentar terhadap kemungkinan intervensi. Ini malah menunjukkan Nasdem baper tapi tidak punya sikap tegas menyikapi kasus ini," ucapnya.

"Jika kecewa dan merasa benar, yang terbaik solusinya adalah keluar dari pendukung pemerintahan, bukan menggerutu tetapi tetap bertahan. Ini namanya losser," demikian Efriza.

Populer

Sesuai Perintah Prabowo, KPK Harus Usut Mafia Bawang Putih

Minggu, 02 Maret 2025 | 17:41

Duit Sitaan Korupsi di Kejagung Tak Pernah Utuh Kembali ke Rakyat

Senin, 10 Maret 2025 | 12:58

Menag Masih Pelajari Kasus Pelarangan Ibadah di Bandung

Senin, 10 Maret 2025 | 20:00

Digugat CMNP, Hary Tanoe dan MNC Holding Terancam Bangkrut?

Selasa, 04 Maret 2025 | 01:51

Polda Metro Didesak Segera Periksa Pemilik MNC Asia Holding Hary Tanoe

Minggu, 09 Maret 2025 | 18:30

Lolos Seleksi TNI AD Secara Gratis, Puluhan Warga Datangi Kodim Banjarnegara

Minggu, 02 Maret 2025 | 05:18

Nyanyian Riza Chalid Penting Mengungkap Pejabat Serakah

Minggu, 09 Maret 2025 | 20:58

UPDATE

Minta Maaf, Dirut Pertamina: Ini Tanggung Jawab Saya

Rabu, 12 Maret 2025 | 13:37

Perempuan Bangsa PKB Bantu Korban Banjir di Bekasi

Rabu, 12 Maret 2025 | 13:33

Perang Tarif Kian Panas, Volkswagen PHK Ribuan Karyawan

Rabu, 12 Maret 2025 | 13:25

Kabar Baik, Paus Fransiskus Tidak Lagi Terkena Serangan Pneumonia Ganda

Rabu, 12 Maret 2025 | 13:23

Pertamina: Harga Avtur Turun, Diskon Pelita Air, Promo Hotel

Rabu, 12 Maret 2025 | 13:23

Rumah Diobok-obok KPK: Apakah Ini Ujung Karier Ridwan Kamil?

Rabu, 12 Maret 2025 | 13:12

Tenaga Ahli Heri Gunawan Hingga Pegawai Bank BJB Dipanggil KPK

Rabu, 12 Maret 2025 | 13:06

KPK: Ridwan Kamil Masih Berstatus Saksi

Rabu, 12 Maret 2025 | 12:47

Raja Adil: Disembah atau Disanggah?

Rabu, 12 Maret 2025 | 12:45

Buntut Efisiensi Trump, Departemen Pendidikan PHK 1.300 Staf

Rabu, 12 Maret 2025 | 12:41

Selengkapnya