Berita

Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, dalam jumpa pers merespon penangkapan dan penetapan tersangka Johnny G Plate, di Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu malam (17/5)/RMOL

Politik

Kalau Merasa Kasus Johnny Plate Intervensi Politik, Nasdem Harus Tegas Mundur dari Kabinet

KAMIS, 18 MEI 2023 | 14:05 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Partai Nasdem disarankan bersikap tegas dengan mundur dari Kabinet Indonesia Maju atau koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pasalnya, muncul isu intervensi politik di balik kasus dugaan korupsi di Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menjerat sang menteri, Johnny G Plate.

Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza menilai, sikap Nasdem masih belum cukup tegas. Di satu sisi menghormati proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung, namun di sisi yang lain meminta aparat penegak hukum ini untuk membuktikan dugaan korupsi yang potensi kerugian negaranya mencapai Rp 8 triliun.

"Nasdem sebaiknya bersikap ksatria, mengundurkan diri sebagai pendukung pemerintahan Jokowi," ujar Efriza kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (18/5).


Pengajar Ilmu Pemerintahan di Universitas Sutomo itu tak memungkiri, isu intervensi politik dalam kasus Johnny Plate mengemuka lantaran yang ditindak adalah salah seorang pimpinan struktural Partai Nasdem.

Maka dari itu, Efriza juga tidak heran pascakejadian penangkapan Johnny Plate, sosok calon presiden (capres) yang diusung oleh Partai Nasdem, yakni Anies Baswedan, menyambangi Surya Paloh di Nasdem Tower.

"Kepercayaan masyarakat terhadap Nasdem diyakini akan terpengaruh oleh proses hukum dari Sekjen Partai Nasdem tersebut," sambungnya.

Karena potensi tersebut, Efriza mengamati Anies juga khawatir peluangnya sebagai capres 2024 dari barisan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) bakal ikut terpengaruh.

Alhasil, Efriza melihat pernyataan Anies usai bertemu Surya Paloh cenderung mengarah pada dugaan intervensi politik, dalam kasus hukum Johnny Plate.

Oleh karena itu, ia mendorong agar Nasdem mundur dari kabinet. Daripada membuat Anies tak nyaman dan akhirnya mengkampanyekan isu intervensi politik dari kasus hukum Johnny Plate.

"Bukan malah membiarkan capresnya, Anies Baswedan berteriak politisasi hukum. Begitu juga Nasdem sendiri berusaha berkomentar terhadap kemungkinan intervensi. Ini malah menunjukkan Nasdem baper tapi tidak punya sikap tegas menyikapi kasus ini," ucapnya.

"Jika kecewa dan merasa benar, yang terbaik solusinya adalah keluar dari pendukung pemerintahan, bukan menggerutu tetapi tetap bertahan. Ini namanya losser," demikian Efriza.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

UPDATE

Perlindungan Orang Utan Kalimantan dari Karhutla Terus Diperkuat

Rabu, 14 Oktober 2026 | 03:43

Benarkah Hari Kliwon Lebih Rawan Kecelakaan?

Rabu, 14 Oktober 2026 | 03:17

Lindungi Kehidupan Nelayan, KKP Segel Tambak Udang Tak Berizin di Karimunjawa

Rabu, 14 Oktober 2026 | 02:46

Pasis Dikreg Seskoad Peroleh Doktrin Kepemimpinan dari Wapang TNI

Rabu, 14 Oktober 2026 | 02:20

Dampak MBG Bikin Konsumsi Protein Anak Naik hingga Hampir 80 Persen

Rabu, 14 Oktober 2026 | 01:57

Ekonomi Biru Dijaga, Nelayan Disejahterakan

Rabu, 14 Oktober 2026 | 01:40

Peradi Profesional Dukung Langkah Presiden Bersih-bersih Mafia Tambang

Rabu, 14 Oktober 2026 | 01:16

DPR Minta PLN Percepat Pemulihan Listrik di Batam-Bintan

Rabu, 14 Oktober 2026 | 00:59

Staf Ahli Kapolri Pastikan Penanganan Maksimal Kabut Asap di Kalteng

Rabu, 14 Oktober 2026 | 00:43

Kepala BRAN dan Menteri PKP Bidik Percepatan Lahan untuk Rumah Rakyat

Rabu, 14 Oktober 2026 | 00:20

Selengkapnya