Militer Myanmar mengimpor setidaknya satu miliar dolar (sekitar Rp 14 triliun) untuk pasokan senjatanya sejak mereka mengambil alih pemerintahan di negara itu pada 2021.
Laporan itu dirilis oleh PBB, yang berjudul "Perdagangan Kematian Miliar Dolar: Jaringan Senjata Internasional yang Mengaktifkan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Myanmar".
Dalam laporan tersebut, menurut Pelapor Khusus PBB Tom Andrews, bahwa Rusia, China, Singapura, Thailand, dan India, telah aktif berkontribusi sebagai negara pemasok utama perdagangan senjata di Myanmar.
“Rusia dan China terus menjadi pemasok utama sistem senjata canggih untuk militer Myanmar, masing-masing menyumbang lebih dari 400 juta dolar (Rp 5,9 triliun), dan 260 juta (Rp 3,8 triliun) sejak kudeta, dengan sebagian besar perdagangan berasal dari entitas milik negara,” kata Andrews dalam sebuah pernyataan.
Selain itu, pasokan senjata senilai 254 juta dolar juga telah dikirim kepada lusinan entitas di Singapura dengan transaksi menggunakan bank-bank Singapura.
Sementara puluhan juta dolar lainnya juga telah mengalir kepada entitas perusahaan senjata di Thailand dan India yang mengizinkan militer yang berkuasa di Myanmar itu untuk memiliki senjata dari negara mereka.
Berdasarkan laporan yang dimuat
TRT World, Kamis (18/5), senjata yang diimpor itu telah digunakan junta untuk melakukan kekerasan dan penyerangan kepada warga negaranya sendiri, yang telah menyebabkan banyaknya kasus pelanggaran HAM di negara itu.
Menurut kelompok pemantau lokal Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik di Myanmar, sejak militer menggulingkan kekuasaan pemerintah terpilih, mereka terus melancarkan serangannya dengan membunuh lebih dari 1.500 orang, dan memenjarakan belasan ribu penduduk yang anti-junta.
Untuk itu, dalam laporan tersebut Andrew mendesak kepada negara-negara anggota PBB untuk meningkatkan pantauannya di Myanmar dan membantu menghentikan aliran senjata di negara itu.
