Penangkapan Johnny G Plate yang terjadi jelang Pemilu 2024 tak bisa lepas dari unsur politis/Net
Penetapan status tersangka terhadap Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate, dalam kasus dugaan korupsi pembangunan BTS 4G dan infrastruktur pendukung BAKTI Kominfo oleh Kejaksaan Agung mengundang perhatian berbagai pihak. Salah satunya pengamat politik, Yusfitriadi.
Yusfitriadi menduga kasus dugaan korupsi Menkominfo dalam proyek pembangunan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung BAKTI Kominfo tampaknya sudah lama, namun baru sekarang ditetapkan sebagai tersangka.
Selain itu, karena menjelang Pemilu 2024, ia juga melihat ada banyak pihak yang mengaitkan kasus Menkominfo dengan pencapresan Anies Baswedan. Pasalnya, Johnny G Plate merupakan petinggi Partai Nasdem yang sudah jauh-jauh hari mengusung Anies Baswedan.
"Sama-sama kita ketahui Anies Baswedan sangat satir disebut-sebut sebagai antitesanya Jokowi. Mungkin dengan harapan Nasdem melepas Anies dan kembali bersama-sama kekuasaan dalam mengusung capres pada tahun 2024. Maka Pemilu Presiden dan Wakil Presiden membuat pihak-pihak yang menginginkan diikuti oleh dua pasangan calon saja," katanya, dikutip
Kantor Berita RMOLJabar, Rabu (17/5).
Menurut Yus, sapaannya, dengan dua pasangan calon bisa menguntungkan salah satu kekuatan politik pengusung calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, banyak juga yang melihat keterlibatan Johnny Plate dalam kasus ini murni masalah hukum dan tidak ada kaitannya dengan urusan pemilu 2024.
"Namun tidak bisa dipungkiri perspektif publik dan kekuatan-kekuatan politik akan punya beragam penafsiran ketika ada hal-hal yang terjadi dalam waktu yang semakin mendekati momentum elektoral tersebut. Sehingga susah jika tidak mengaitkan proses hukum dengan dialektika politik," paparnya.
"Sehingga tidak bisa juga kita menyalahkan publik yang berspekulasi macam-macam terkait dengan kasus Johnny G. Plate ini. Karena seringkali publik disajikan perilaku-perilaku hukum dicampuradukkan dengan politik," tambah dia.
Namun, kata Yus, pandangan opini publik seperti ini tidak sehat dan tidak baik. Karena politisasi hukum yang akan menjadi opini liar mengisi ruang-ruang sampai pada kalangan bawah.
"Preseden ini yang akan menjadi kehilangan trust publik terhadap lembaga hukum. Oleh karena itu satu-satunya jalan untuk menjawab opini tersebut adalah proses hukum yang transparan dan akuntabel, sehingga publik melihat secara utuh bahwa kasus hukum Johnny Plate sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan dialektika politik manapun," terangnya.
Dia mengatakan, salah satu indikasi bahwa kasus Johnny Plate ini kasus hukum murni atau politisasi terhadap hukum, yaitu dengan konsistensi Nasdem dan partai koalisi perubahan lainya dengan tetap mengusung Anies sebagai capres.
"Namun ketika Nasdem dan kawan-kawannya melepas Anies dengan alibi apapun, maka sudah hampir dipastikan bahwa kasus Johnny Plate berkaitan erat dengan partainya yang sejak awal menjadikan Anies sebagai calon presiden," demikian Yusfitriadi.
