Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Hadapi Persaingan Great Power, India dan Indonesia Perlu Perkuat Infrastruktur Ekonomi

KAMIS, 18 MEI 2023 | 07:46 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Persaingan antar negara berkekuatan besar, seperti Amerika Serikat, China, dan Rusia, menjadi tantangan tersendiri bagi negara-negara berkembang, termasuk India dan Indonesia.

Hasil diskusi dari lembaga think tank terkemuka India, Delhi Policy Group, menyarankan agar kedua negara dapat memperkuat aspek ekonomi baik dalam konteks kerja sama bilateral dan multilateral.

Menurut beberapa narasumber yang hadir, baik India maupun Indonesia, dinilai memiliki potensi ekonomi yang sangat besar dalam beberapa tahun ke depan.


"India diperkirakan mampu mencapai PDB kumulatif hingga 7,8 triliun dolar AS atau Rp 115.851 triliun, sementara Indonesia menuju 3,4 triliun dolar AS atau Rp 50.499," bunyi laporan diskusi yang diperoleh redaksi pada Rabu (16/5).

Melihat potensi tersebut, India dan Indonesia dinilai mampu memperkuat kapasitas perekonomian kedua negara dengan jalinan kerja sama yang erat dan berorietasi strategis.

Selain itu kedua negara juga dapat memaksimalkan modal yang dimiliki untuk mendorong penguatan ekonomi di kancah regional Asia. Langkah ini bisa dilakukan dengan membangun kemitraan yang kokoh bersama negara-negara yang memiliki visi dan cita-cita selaras.

"Kemitraan strategis dengan mitra Asia perlu dibangun, terutama dengan negara-negara yang memiliki yang memiliki orientasi serupa untuk menjaga tatanan yang demokratis, berkeadilan, bebas dari dominasi kekuasaan," kata salah seorang narasumber dalam diskusi.

Lembang think tank India itu menyerukan agar India dan Indonesia tidak terjebak dalam skenario persaingan yang akan  mengganggu stabilitas pertumbuhan dan kemakmuran kawasan.

Delhi Policy Group (DPG) adalah wadah pemikir terkemuka di India bahkan di Asia yang didirikan tahun 1994.

Lembaga itu secara teratur menyelenggarakan seminar, konferensi, meja bundar, dan webinar untuk membahas isu-isu penting di kancah internasional.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya