Berita

Menko PMK Muhadjir Effendy saat menyapa masyarakat pada acara Hari Kesiapsiagaan Bencana/Ist

Politik

Cegah Kerusakan Akibat Pembangunan, Menko Muhadjir Minta Pejabat Cermat Buat Kebijakan

RABU, 17 MEI 2023 | 21:22 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Para pejabat dan pimpinan daerah diminta untuk melakukan kajian yang matang dan cermat serta menggunakan hati nurani dalam membuat kebijakan. Hal ini untuk mencegah agar pembangunan yang dikerjakan tidak merusak ekosistem.

Demikian ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dalam kegiatan puncak acara Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) tahun 2023 di Pendopo Kecamatan Karang Binangun, Lamongan, Jawa Timur.

“Banyak sekali kerusakan di muka bumi ini akibat tangan manusia. Ironisnya justru sering berkedok pembangunan. Kerusakannya harus dibayar jangka panjang," kata Muhadjir seperti dikutip melalui keterangan tertulisnya, Rabu (17/5).


HKB ini digagas oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan mengangkat tema “Tingkatkan Ketangguhan Desa, Kurangi Risiko Bencana”.

Secara tegas, Muhadjir memberikan pesan kepada para pejabat dan pimpinan daerah yang memiliki wilayah dengan risiko tinggi bencana untuk berhati-hati ketika hendak mengambil keputusan dalam pembangunan.

Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) empat periode ini meminta agar siaga bencana dipersiapkan secara spesifik berdasarkan wilayah dan potensi bencana yang akan terjadi. Sehingga edukasi yang diberikan dapat lebih tertanam di masyarakat.

Termasuk di antaranya adalah memasukkan kurikulum kebencanaan ke dalam sekolah-sekolah. Yang perlu langsung menjelaskan kondisi dan potensi bencana yang dapat terjadi di area sekitar tempat tinggal siswa.

“Kalau bicara tentang bantaran sungai Bengawan Solo, maka itu pasti soal banjir. Jadi penyadarannya, edukasinya, konsentrasinya tidak usah panjang-panjang menceritakan tentang gunung meletus dan lain-lain, tetapi banjir saja,” tegas Muhadjir.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

RUU Perampasan Aset Diusulkan Ganti Nama, Berikut Nomenklaturnya

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:07

Purbaya Sudah Cairkan Rp20,5 Triliun ke 490 Pemda buat Gaji PPPK

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:52

Koperasi Jadi Kunci Hilirisasi Sawit dan Penguatan Daya Tawar Petani

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:50

Songs for Sumatera-Human Initiative Pulihkan Fasilitas MIN 4 Aceh Tamiang

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:38

Subsidi Pertalite Bocor, Kelompok Kaya Masih Nikmati Kucuran Negara

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:32

Pengacara Gus Yaqut Bongkar Duduk Persoalan Pembagian Kuota Haji Tambahan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:16

Usai Bertemu Purbaya, Bahlil Bakal Perketat Orang Kaya yang Pakai Pertalite

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:58

12 Saksi Diperiksa, Sekretaris Kepala BGN Ikut Terseret Kasus MBG

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:46

Rudy Tanoe Irit Bicara soal Korupsi Penyaluran Bansos Usai Diperiksa KPK 4,5 Jam

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:42

Selengkapnya