Berita

Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi saat menggelar rapat dengan Menteri Agama RI Yaqut Cholil Quomas, Rabu (17/5)/Repro

Politik

Komisi VIII Prioritaskan 8 Ribu Kuota Tambahan Haji Buat Lansia dan Pendampingnya

RABU, 17 MEI 2023 | 20:52 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Komisi VIII DPR RI setuju adanya 8 ribu kuota tambahan haji reguler tahun 1444H/2023M.

Hal ini dipastikan Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi saat menggelar rapat dengan Menteri Agama RI Yaqut Cholil Quomas di Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (17/5).

"Telah memperoleh penjelasan dari Menteri Agama RI mengenai persiapan penyelenggaraan ibadah haji dan adanya tambahan biaya kuota haji reguler tahun 1444H/2023M berdasarkan sistem E-Hajj pemerintah Arab Saudi sebanyak 8 ribu jemaah," kata Ashabul.


Kuota tambahan itu nantinya diberikan kepada jemaah lansia dan pendamping jemaah lansia.

"Kemudian, agar kuota tambahan haji dialokasikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan mengutamakan jemaah Lansia dan pendamping lansia," kata Ashabul.

Ini semata-mata untuk membantu mobilitas lansia yang melaksanakan ibadah haji.

Untuk itu, pihaknya akan membahas lebih lanjut terkait usulan tambahan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang berasal dari tambahan kuota jemaah haji reguler

Nantinya, itu akan dibahas bersama dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Selain penambahan kuota untuk pendamping lansia, Ashabul juga meminta pemerintah memperhatikan faktor cuaca ekstrem di Arab Saudi. Ia khawatir, banyak jemaah haji yang sakit karena cuaca ekstrem.

"Dalam mengantisipasi cuaca ekstrem di Arab Saudi berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan RI," kata Ashabul.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya