Berita

Menteri Keuangan Sri Mulyani/Net

Politik

Diminta Tunjuk Hidung Oknum Pemda Manipulasi Bansos, Ke Mana Sri Mulyani?

RABU, 17 MEI 2023 | 19:57 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati  kembali membuat kegaduhan atas ucapannya. Kali ini, dia menyinggung soal penyaluran bantuan sosial tidak tepat sasaran.

Dikatakan Sri Mulyani dalam acara World Bank's Indonesia Poverty Assesment di Jakarta, Selasa (9/5), ada praktik manipulasi penyaluran bansos oleh pemerintah daerah.

Sri Mulyani membeberkan praktik oknum pemerintah daerah (pemda) yang memanipulasi data penerima bansos untuk kepentingan politik tertentu.


"Pemda akan memilih keluarga 'miskin' yang memilihnya, jadi ini bukan benar-benar orang miskin," ujar Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani, hal itu kemudian yang menjadi dilema bagi pemerintah pusat ketika memberikan tanggung jawab kepada pemda dalam menyalurkan bansos.

Bahkan, Sri Mulyani menyebutkan manipulasi data itu menjadi permasalahan yang kompleks. Permasalahan itu adalah bagian dari konsekuensi dari sistem demokrasi yang diterapkan Indonesia. Praktik pilih-pilih penerima bansos muncul dari oknum yang berpartisipasi dalam pemilu.

Pernyataan Sri Mulyani itu, lantang dibantah Kementerian Sosial.

Bahkan Staf Khusus Mensos Bidang Komunikasi dan Media Massa Don Rozano Sigit, meminta Sri Mulyani menunjuk secara jelas siapa pelaku politisasi bansos.

"Siapa pun yang mau bicarakan itu, tunjuk hidung (tunjuk siapa pelakunya). Jangan insinuasi (menyindir). Sehingga nanti kita bisa memperbaiki," kata Don Rozano, Senin (15/5).

Hanya saja, tanggapan dari Don Rozano, belum direspon Sri Mulyani, yang hingga kini belum buka suara siapa oknum pemda yang memanipulasi bansos.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Setengah Logistik Indonesia Bertumpu di Tanjung Priok

Selasa, 14 April 2026 | 05:58

Dana asing ke NGO Rawan jadi Alat Kepentingan Global

Selasa, 14 April 2026 | 05:46

Mantan Pj Bupati Tapteng Jabat Kajati Sultra

Selasa, 14 April 2026 | 05:23

BGN Luruskan Info Beredar soal Pengadaan Barang Operasional MBG

Selasa, 14 April 2026 | 04:59

Ke Mana Arah KDKMP?

Selasa, 14 April 2026 | 04:30

Anak Asuh Kurniawan DY Sukses Bungkam Timor Leste 4-0

Selasa, 14 April 2026 | 04:15

Komisi XIII DPR: LPSK Resmi jadi Lembaga Negara

Selasa, 14 April 2026 | 03:53

Pentagon Ungkap Isi Pertemuan Menhan RI dan Menteri Perang AS soal Kemitraan

Selasa, 14 April 2026 | 03:35

Ganggu Iklim Usaha, Wacana Penghentian Restitusi Pajak Perlu Ditinjau Kembali

Selasa, 14 April 2026 | 03:15

Mantan Dirdik Jampidsus Kejagung Jabat Kajati Jatim, Ini Profilnya

Selasa, 14 April 2026 | 02:45

Selengkapnya