Anggota KPU RI Idham Holik
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menunggu keputusan hukum tetap atau inkrah terkait pencalegan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G. Plate yang kini telah menyandang status tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Kominfo tahun 2020-2022.
Hal itu disampaikan anggota KPU RI Idham Holik kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/5).
“Dalam aturan itu harus berkekuatan hukum tetap, harus berstatus putusan hukum tetap, inkrah namanya, kalau dalam undang-undang pemilu maupun peraturan KPU,” ujar Idham.
Idham menuturkan, saat ini KPU RI tengah melakukan verifikasi administrasi mulai tanggal 15 Mei hingga 23 Juni 2023. Selanjutnya, pada 24-25 Juni 2023 KPU akan menyampaikan hasil dari verifikasi administrasi kepada parpol.
“Tanggal 26 Juni sampai 9 Juli 2023 KPU akan memberikan kesempatan kepada partai untuk memperbaiki dokumen persyaratan bacapres legislatif,” kata Idham.
Mengenai apakah pencalegan Menkominfo itu gugur atau tidak memenuhi syarat, Idham menyebut pihaknya menyerahkan kepada parpol untuk melakukan perbaikan pendaftaran caleg.
“Prinsipnya harus berkekuatan hukuman tetap dan saya yakin parpol tersebut juga mempertimbangkan aspek politik, ya kita tunggu saja kebijakan di internal partai seperti apa,” katanya.
Sebab, kata Idham, dalam urusan pencalonan anggota legislatif pihaknya hanya menjalankan fungsi administratif, dalam hal ini apa yang diperintahkan UU dan PKPU (Peraturan KPU).
“Itu yang kami laksanakan. Kami tidak akan ikut terlalu jauh persoalan politik hukum,” pungkasnya.
