Berita

Perdana Menteri Hongaria, Viktor Orban/Net

Dunia

Hongaria Tolak Rencana UE yang akan Kembali Gunakan Anggaran Perdamaian untuk Kirim Senjata Militer ke Ukraina

RABU, 17 MEI 2023 | 09:51 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pencairan tahap berikutnya dari Fasilitas Perdamaian Eropa (EPF) Uni Eropa untuk mendukung persenjataan Ukraina, mendapat penolakan tegas dari Hongaria.

Salah satu anggota Uni Eropa dan NATO itu menilai dana perdamaian harusnya tidak melulu dialokasikan hanya untuk Ukraina, melainkan bisa ke negara lain yang juga membutuhkan seperti Balkan atau Afrika Utara.

"Hongaria tidak setuju dengan fakta bahwa Uni Eropa menggunakan dana EPF semata-mata hanya untuk Ukraina, hal ini membuat dana yang disalurkan untuk kepentingan Uni Eropa di bidang lain menjadi tidak cukup," kata kantor juru bicara Hongaria, seperti dimuat Reuters pada Rabu (17/5).


Hongaria meminta agar Uni Eropa memeriksa kembali prioritas pencairan dana EPF yang akan diberikan pada Ukraina, namun Budapest memilih untuk tetap menolak.

"Bagi pemerintah Hongaria, sangat penting bahwa masalah ini harus diklarifikasi, dan itulah mengapa pemerintah tidak menyetujui pencairan tahap berikutnya dari EPF," tegasnya.

Pada 2021, EPF dibuat sebagai instrumen di luar anggaran yang bertujuan meningkatkan kemampuan Uni Eropa untuk mencegah konflik, membangun perdamaian, dan memperkuat keamanan internasional

Di bawah EPF, Uni Eropa telah memberikan total sekitar 3,6 miliar euro atau Rp 58 miliar untuk dukungan militer bagi Ukraina sejauh ini.

Sejak perang meletus Februari tahun lalu, Hongaria telah menolak memberikan peralatan militer apapun kepada tetangganya Ukraina, yang diserbu oleh pasukan Rusia.

Hongaria juga telah berulang kali mengkritik sanksi Uni Eropa terhadap Rusia, yang juga harus disetujui oleh 27 negara anggota dengan suara bulat, tetapi pada akhirnya mendukung semua tindakan yang telah disepakati sejauh ini.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya