Berita

Perdana Menteri Hongaria, Viktor Orban/Net

Dunia

Hongaria Tolak Rencana UE yang akan Kembali Gunakan Anggaran Perdamaian untuk Kirim Senjata Militer ke Ukraina

RABU, 17 MEI 2023 | 09:51 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pencairan tahap berikutnya dari Fasilitas Perdamaian Eropa (EPF) Uni Eropa untuk mendukung persenjataan Ukraina, mendapat penolakan tegas dari Hongaria.

Salah satu anggota Uni Eropa dan NATO itu menilai dana perdamaian harusnya tidak melulu dialokasikan hanya untuk Ukraina, melainkan bisa ke negara lain yang juga membutuhkan seperti Balkan atau Afrika Utara.

"Hongaria tidak setuju dengan fakta bahwa Uni Eropa menggunakan dana EPF semata-mata hanya untuk Ukraina, hal ini membuat dana yang disalurkan untuk kepentingan Uni Eropa di bidang lain menjadi tidak cukup," kata kantor juru bicara Hongaria, seperti dimuat Reuters pada Rabu (17/5).


Hongaria meminta agar Uni Eropa memeriksa kembali prioritas pencairan dana EPF yang akan diberikan pada Ukraina, namun Budapest memilih untuk tetap menolak.

"Bagi pemerintah Hongaria, sangat penting bahwa masalah ini harus diklarifikasi, dan itulah mengapa pemerintah tidak menyetujui pencairan tahap berikutnya dari EPF," tegasnya.

Pada 2021, EPF dibuat sebagai instrumen di luar anggaran yang bertujuan meningkatkan kemampuan Uni Eropa untuk mencegah konflik, membangun perdamaian, dan memperkuat keamanan internasional

Di bawah EPF, Uni Eropa telah memberikan total sekitar 3,6 miliar euro atau Rp 58 miliar untuk dukungan militer bagi Ukraina sejauh ini.

Sejak perang meletus Februari tahun lalu, Hongaria telah menolak memberikan peralatan militer apapun kepada tetangganya Ukraina, yang diserbu oleh pasukan Rusia.

Hongaria juga telah berulang kali mengkritik sanksi Uni Eropa terhadap Rusia, yang juga harus disetujui oleh 27 negara anggota dengan suara bulat, tetapi pada akhirnya mendukung semua tindakan yang telah disepakati sejauh ini.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

UPDATE

Tak Ada Pintu Setop Perang Iran versus AS-Israel

Sabtu, 02 Mei 2026 | 04:02

Prabowo di Tengah Massa Buruh Tak Lagi Hadapi Kritik, tapi Terima Dukungan

Sabtu, 02 Mei 2026 | 04:00

Pertama Kali Presiden RI Dielu-elukan Buruh

Sabtu, 02 Mei 2026 | 03:28

Polri Apresiasi Massa Buruh Tertib

Sabtu, 02 Mei 2026 | 03:20

Perpres Ojol 92 Persen Bisa Picu Kenaikan Tarif

Sabtu, 02 Mei 2026 | 03:01

Jumhur Hidayat Jadi Menteri LH: Politik Merangkul untuk Mengendalikan

Sabtu, 02 Mei 2026 | 02:42

Waspada Gelombang Tinggi saat Libur Panjang Pekan Ini

Sabtu, 02 Mei 2026 | 02:19

Kaji Ulang Wacana Pemangkasan Jaminan Kesehatan Aceh

Sabtu, 02 Mei 2026 | 02:00

Perbedaan Lokasi May Day Tak Perlu Diperdebatkan

Sabtu, 02 Mei 2026 | 01:32

Perpina DKI Serukan Kepemimpinan Perempuan Berdaya

Sabtu, 02 Mei 2026 | 01:06

Selengkapnya