Berita

Perdana Menteri Hongaria, Viktor Orban/Net

Dunia

Hongaria Tolak Rencana UE yang akan Kembali Gunakan Anggaran Perdamaian untuk Kirim Senjata Militer ke Ukraina

RABU, 17 MEI 2023 | 09:51 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pencairan tahap berikutnya dari Fasilitas Perdamaian Eropa (EPF) Uni Eropa untuk mendukung persenjataan Ukraina, mendapat penolakan tegas dari Hongaria.

Salah satu anggota Uni Eropa dan NATO itu menilai dana perdamaian harusnya tidak melulu dialokasikan hanya untuk Ukraina, melainkan bisa ke negara lain yang juga membutuhkan seperti Balkan atau Afrika Utara.

"Hongaria tidak setuju dengan fakta bahwa Uni Eropa menggunakan dana EPF semata-mata hanya untuk Ukraina, hal ini membuat dana yang disalurkan untuk kepentingan Uni Eropa di bidang lain menjadi tidak cukup," kata kantor juru bicara Hongaria, seperti dimuat Reuters pada Rabu (17/5).


Hongaria meminta agar Uni Eropa memeriksa kembali prioritas pencairan dana EPF yang akan diberikan pada Ukraina, namun Budapest memilih untuk tetap menolak.

"Bagi pemerintah Hongaria, sangat penting bahwa masalah ini harus diklarifikasi, dan itulah mengapa pemerintah tidak menyetujui pencairan tahap berikutnya dari EPF," tegasnya.

Pada 2021, EPF dibuat sebagai instrumen di luar anggaran yang bertujuan meningkatkan kemampuan Uni Eropa untuk mencegah konflik, membangun perdamaian, dan memperkuat keamanan internasional

Di bawah EPF, Uni Eropa telah memberikan total sekitar 3,6 miliar euro atau Rp 58 miliar untuk dukungan militer bagi Ukraina sejauh ini.

Sejak perang meletus Februari tahun lalu, Hongaria telah menolak memberikan peralatan militer apapun kepada tetangganya Ukraina, yang diserbu oleh pasukan Rusia.

Hongaria juga telah berulang kali mengkritik sanksi Uni Eropa terhadap Rusia, yang juga harus disetujui oleh 27 negara anggota dengan suara bulat, tetapi pada akhirnya mendukung semua tindakan yang telah disepakati sejauh ini.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Kemitraan PLN Perkuat KDKMP jadi Penggerak Ekonomi Desa

Jumat, 16 Oktober 2026 | 06:16

Pemerintah Serap Masukan Akademisi hingga Peneliti untuk Perkuat Ekonomi Biru

Jumat, 16 Oktober 2026 | 05:53

Tak Hanya Tunjuk Kepala Baru, Pemerintah Diminta Serius Benahi BNPB

Jumat, 16 Oktober 2026 | 05:23

BUK dan Bukti Kegagalan SKK Migas

Jumat, 16 Oktober 2026 | 04:59

Korupsi Dana Bencana Bentuk Pengkhianatan terhadap Amanah Kemanusiaan

Jumat, 16 Oktober 2026 | 04:29

Wajah Muda Kemiskinan yang Berubah

Jumat, 16 Oktober 2026 | 03:58

Maruli Berjabat Tangan dengan Gibran

Jumat, 16 Oktober 2026 | 03:29

Lokasi Ledakan di Pasar Cimanggis-Ciputat Bukan SPPG

Jumat, 16 Oktober 2026 | 03:00

Selain Bupati Klaten, KPK Juga Tangkap Kepala Perwakilan BPK Jateng Ahmad Luthfi

Jumat, 16 Oktober 2026 | 02:45

Perpaduan Kekuatan Laut dan Udara Warnai Demo Pendaratan Amfibi di Pantai Banongan

Jumat, 16 Oktober 2026 | 02:08

Selengkapnya