Berita

Sekda Pemkot Bandung, Ema Sumarna/net

Hukum

Kasus Yana Mulyana, KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Sekda Bandung Ema Sumarna

RABU, 17 MEI 2023 | 01:58 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini masih terus mendalami terkait dugaan keterlibatan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, Ema Sumarna yang telah dicegah agar tidak bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan.

"Terkait dengan Sekda Bandung, tentunya apabila nanti ditemukan tindakan-tindakan atau fakta-fakta hukum adanya tindak pidana korupsi terkait dengan yang bersangkutan, tentunya kita akan dalami terus," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa sore (16/5).

Asep menegaskan, KPK tidak melakukan diskriminasi terhadap siapapun. Mengingat, KPK akan menindak siapapun yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.


"Tidak ada kita melakukan diskriminasi. Kalau yang perlu kita tindaklanjuti, kita akan tindaklanjuti," pungkas Asep.

Sebelumnya, Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri mengatakan, KPK telah melakukan pencegahan terhadap Sekda Pemkot Bandung Ema Sumarna agar tidak melakukan perjalanan ke luar negeri.

Pencegahan itu dilakukan dalam rangka kebutuhan proses penyidikan perkara dugaan suap proyek pengadaan CCTV dan Internet Service Provider (ISP) untuk layanan digital Bandung Smart City di Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat TA 2022-2023 yang menjerat Walikota Bandung Yana Mulyana (YM).

"Diduga pihak yang dicegah dimaksud memiliki keterkaitan erat dengan penyidikan perkara ini. Pengajuan cegahnya sudah diajukan sejak awal Mei 2023 pada Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI. Sikap kooperatif dari pihak yang dicegah tersebut diperlukan agar proses penyidikan perkara dapat segera dirampungkan," ujar Ali kepada wartawan, Selasa siang (16/5).

KPK secara resmi mengumumkan enam dari sembilan orang yang terjaring tangkap tangan sebagai tersangka pada Minggu dinihari (16/4). Keenam orang yang ditetapkan tersangka, yaitu Yana Mulyana (YM) selaku Walikota Bandung periode 2022-2023; Dadang Darmawan (DD) selaku Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Pemkot Bandung.

Selanjutnya, Khairul Rijal (KR) selaku Sekretaris Dishub Pemkot Bandung; Benny (BN) selaku Direktur PT Sarana Mitra Adiguna (SMA); Sony Setiadi (SS) selaku CEO PT Citra Jelajah Informatika (Cifo); dan Andreas Guntoro (AG) selaku Manajer PT SMA.

Dalam perkaranya, pada 2018, Pemkot Bandung mencanangkan Bandung sebagai kota cerdas melalui program Bandung Smart City. Saat Yana dilantik menjadi Walikota Bandung pada 2022, Bandung Smart City masih terus dimaksimalkan layanan, di antaranya layanan CCTV dan ISP, dengan penyedia layanannya adalah PT SMA.

Pada Agustus 2022, Andreas dengan sepengatahuan Benny bersama dengan Sony menemui Yana di Pendopo Walikota dengan maksud agar bisa mengerjakan proyek pengadaan CCTV pada Dishub dan Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkot Bandung. Pertemuan tersebut difasilitasi oleh Khairul Rijal.

Selanjutnya pada Desember 2022, kembali dilakukan pertemuan antara Sony, Khairul, dan Yana di Pendopo Walikota. Dalam pertemuan itu, ada pemberian sejumlah uang dari Sony kepada Yana, sekaligus membahas pengondisian PT Cifo sebagai pelaksana pengadaan ISP di Dishub Pemkot Bandung, walaupun keikutsertaan PT Cifo dalam proyek tersebut melalui aplikasi e-catalogue.

Setelah pertemuan itu, diduga ada penerimaan uang oleh Dadang melalui Khairul dan juga Yana yang diterima melalui Rizal Hilman (RH) selaku Sekretaris pribadi sekaligus orang kepercayaan Yana yang bersumber dari Sony.

Setelah Dadang dan Yana menerima uang, Khairul menginformasikan kepada Rizal dengan mengatakan "every body happy". Atas pemberian uang itu, PT Cifo dinyatakan sebagai pemenang proyek ISP di Dishub Pemkot Bandung dengan nilai proyek Rp 2,5 miliar.

Kemudian pada sekitar Januari 2023, Yana bersama keluarga, Dadang, dan Khairul juga menerima fasilitas ke Thailand dengan menggunakan anggaran milik PT SMA.

Yana juga menerima sejumlah uang dari Andreas melalui Khairul sebagai uang saku dan Yana menggunakan uang saku tersebut dengan membeli sepasang sepatu merek LV.

Selain itu, Dadan juga menerima uang dari Andreas melalui Khairul karena memerintahkan melakukan pengubahan termin pembayaran kontrak pekerjaan ISP senilai Rp 2,5 miliar dari 3 termin menjadi 4 termin, dan setelahnya disepakati adanya pemberian uang untuk persiapan menyambut lebaran di tahun 2023.

Dalam penyerahan uang dari Sony dan Andreas untuk Yana, mengganggu istilah "nganter musang king". Sebagai bukti awal, penerimaan uang oleh Yana dan Dadang melalui Khairul sekitar Rp 924,6 juta.

Dari hasil pemeriksaan, KPK juga mendapatkan informasi dan data adanya penerimaan uang lainnya oleh Yana dari berbagai pihak yang masih akan terus didalami lebih lanjut.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya