Berita

Ichsanuddin Noorsy/Net

Politik

Ichsanuddin: Menko Polhukam Ungkap Transaksi Janggal Rp349 Triliun Cuma Mainan Politik

SELASA, 16 MEI 2023 | 20:46 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pembentukan Satgas transaksi janggal Rp349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan yang diketuai Ketua Komite TPPU sekaligus Menko Polhukam Mahfud MD dinilai hanya sebatas permainan politik.

Pasalnya, pembentukan Satgas sangat subjektif karena Menteri Keuangan Sri Mulyani yang notabene menjadi bagian dari kasus tersebut dilibatkan dalam tim tersebut.

Begitu pandangan yang disampaikan Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy dalam sebuah podcast bersama mantan Ketua KPK RI Abraham Samad di kanal YouTube Abraham Samad Sepak Up dikutip Selasa (16/5).


Menurut Ichsanuddin, jika pemerintah serius ingin mengungkap skandal kasus tersebut, dia justru mendorong agar Mahfud MD berani mengungkap dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Rp189 triliun yang masuk dalam item transkasi Rp349T.

Alasannya, transkasi Rp189T tersebut disinyalir berasal dari tindak pidana pencucian uang (TPPU) import emas.

“(Menko Polhukam konsen Rp349 T? Karena) main politik. Pembentukan citra. Bahwa seolah-olah ada kasus besar gitu kan,” katanya.

Ichsanuddin menyebut, dengan gemparnya isu transaksi janggal Rp349 triliun tersebut hingga menjadi perbincangan publik, hal itu bisa menjadi pengalihan isu krusial oleh penguasa.

“Terjadi pengalihan isu kan pada isu-isu tertentu. Itu kan soal main citra bahwa udah ada upaya pemerintah sungguh-sungguh menegakkan korupsi,” pungkasnya.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya