Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

HRW: Partai Komunis China Mata-matai Ponsel Milik Etnis Uighur

SELASA, 16 MEI 2023 | 19:36 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pihak berwenang Partai Komunis China (PKC) memata-matai ponsel milik etnis Uighur di provinsi Xinjiang untuk mengidentifikasi konten yang dianggap radikal oleh pemerintah.

Laporan itu diungkapkan oleh kelompok hak asasi manusia, Human Rights Watch (HRW), yang dimuat ANI News, Selasa (16/5).

Menurut laporan tersebut, kebijakan ketat China telah membuat para Muslim Uighur banyak menghadapi penyelidikan karena dicap sebagai ekstremis hanya karena mereka memiliki salinan Alquran.


Dalam penjelasannya, HRW mengatakan polisi China telah memerintahkan warga provinsi Xinjiang untuk mengunduh aplikasi Jingwang Weishi, yang diduga digunakan penegak hukum untuk memeriksa isi ponsel mereka.

"Polisi China melakukan 11,2 juta pencarian di ponsel lebih dari 1 juta penduduk Uighur, HRW memeriksa 1.000 file dari pencarian tersebut dan menemukan bahwa 57 persen konten yang diidentifikasi sebagai radikal hanyalah konten religius," tulis HRW dalam laporannya.

Pengungkapan HRW ini telah memperlihatkan fakta terbaru terkait penargetan yang terus dilakukan oleh otoritas China kepada siapa saja yang mencoba menjalankan agama mereka di Xinjiang.

Untuk itu HRW mendesak kepada masyarakat internasional agar menyoroti pelanggaran-pelanggaran yang kerap dilakukan pemerintah China terhadap etnis Uighur.

Meskipun sejauh ini PKC telah lama berada di bawah tekanan internasional. Namun langkah itu disebut masih belum menghasilkan perubahan yang banyak.

Sebab, menurut HRW banyak negara lain yang memiliki ketergantungan dengan China khususnya dalam bidang ekonomi, yang membuat mereka enggan mengkritik kekejaman negara itu, seperti Pakistan.

"Ini adalah masalah serius yang dibutuhkan masyarakat internasional untuk menghadapi China agar mengubah sikapnya terhadap minoritasnya," tulis HRW.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya