Berita

Ilustrasi/Net

Global

HRW: Partai Komunis China Mata-matai Ponsel Milik Etnis Uighur

SELASA, 16 MEI 2023 | 19:36 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pihak berwenang Partai Komunis China (PKC) memata-matai ponsel milik etnis Uighur di provinsi Xinjiang untuk mengidentifikasi konten yang dianggap radikal oleh pemerintah.

Laporan itu diungkapkan oleh kelompok hak asasi manusia, Human Rights Watch (HRW), yang dimuat ANI News, Selasa (16/5).

Menurut laporan tersebut, kebijakan ketat China telah membuat para Muslim Uighur banyak menghadapi penyelidikan karena dicap sebagai ekstremis hanya karena mereka memiliki salinan Alquran.


Dalam penjelasannya, HRW mengatakan polisi China telah memerintahkan warga provinsi Xinjiang untuk mengunduh aplikasi Jingwang Weishi, yang diduga digunakan penegak hukum untuk memeriksa isi ponsel mereka.

"Polisi China melakukan 11,2 juta pencarian di ponsel lebih dari 1 juta penduduk Uighur, HRW memeriksa 1.000 file dari pencarian tersebut dan menemukan bahwa 57 persen konten yang diidentifikasi sebagai radikal hanyalah konten religius," tulis HRW dalam laporannya.

Pengungkapan HRW ini telah memperlihatkan fakta terbaru terkait penargetan yang terus dilakukan oleh otoritas China kepada siapa saja yang mencoba menjalankan agama mereka di Xinjiang.

Untuk itu HRW mendesak kepada masyarakat internasional agar menyoroti pelanggaran-pelanggaran yang kerap dilakukan pemerintah China terhadap etnis Uighur.

Meskipun sejauh ini PKC telah lama berada di bawah tekanan internasional. Namun langkah itu disebut masih belum menghasilkan perubahan yang banyak.

Sebab, menurut HRW banyak negara lain yang memiliki ketergantungan dengan China khususnya dalam bidang ekonomi, yang membuat mereka enggan mengkritik kekejaman negara itu, seperti Pakistan.

"Ini adalah masalah serius yang dibutuhkan masyarakat internasional untuk menghadapi China agar mengubah sikapnya terhadap minoritasnya," tulis HRW.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya