Berita

Ekonom senior, Ichsanuddin Noorsy/Repro

Politik

Jangan Cuma Transaksi Janggal Rp 349 T, DPR dan Pemerintah Ditantang Bongkar Dugaan TPPU Impor Emas Rp 188 T

SELASA, 16 MEI 2023 | 17:47 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pembentukan Pansus oleh DPR RI maupun Satgas oleh Menko Polhukam Mahfud MD untuk mengungkap transaksi janggal Rp349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diyakini tidak akan berhasil.

Sebab, pembentukan Pansus di DPR akan berujung pada kehendak penguasa. Lantaran 9 dari 7 fraksi di DPR merupakan koalisi pemerintah.

Sementara itu, Satgas yang dibentuk Mahfud MD akan sangat bersifat subjektif. Sebab,
kasus ini notabene terjadi di kementerian yang dipimpin Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang justru dilibatkan dalam Satgas tersebut.

kasus ini notabene terjadi di kementerian yang dipimpin Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang justru dilibatkan dalam Satgas tersebut.

“Dua-duanya tidak penting (Pansus atau Satgas),” tegas ekonom senior, Ichsanuddin Noorsy, dalam sebuah video yang diunggah kanal YouTube "Abraham Samad Speak Up", yang dikutip Selasa (16/5).

Ichsanuddin mengurai, transaksi janggal Rp349 triliun di lingkungan Kemenkeu itu sejatinya merupakan mutasi debit kredit dalam kurun waktu 2009-2023. Sehingga, apabila ingin ditelusuri lebih dalam cukup memeriksa item-item dari transaksi Rp349 triliun tersebut.

“Merujuk pada ratusan jumlah surat itu pada hakikatnya beberapa sudah terselesaikan. Jadi poinnya, bukan 349 T ya tapi ada beberapa item-item di dalamnya,” tegasnya.

Atas dasar itu, Ichsanuddin menyarankan apabila pemerintah serius ingin mengungkap skandal kasus tersebut maka ungkaplah bongkar juga tindak pidana pencucian uang (TPPU) Rp189 triliun yang masuk dalam item Rp349 triliun. Diduga, Rp189 triliun tersebut adalah TPPU dari tambang emas.

“Kalau saya enggak usah ikut-ikutan yang 349 triliun, biarkan saja mereka bermain itu, mereka menari-nari dengan gendang mereka sendiri. Mestinya kalau DPR memang mau, kalau para pihak juga mau, mainkan kasus yang Rp189 T pencucian uang lewat yang namanya impor emas,” kata Ichsanuddin.

“Di situ kita bongkar kenapa mesti terjadi pencuci uang?” imbuh dia.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Turbulensi Kepercayaan dalam Teropong Nobel Ekonomi

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 22:16

Jadi Tersangka KPK, Bupati Klaten Didepak PDIP

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:45

Kapolri Rangkul Ulama Jatim untuk Jaga Kamtibmas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:32

Ilham Habibie hingga Chappy Hakim Dianugerahi Golden PIN INACA

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:02

DPR: Kehadiran Kapolri di BEI Sinyal Negara Serius Menegakkan Hukum

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 20:33

Ketua Gappura Minta DPR Turun Tangan Mediasi PHK dan GHS di Krakatau Steel

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:35

Walhi Soroti Tanggung Jawab Lintas Sektor dalam Penanganan Karhutla

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:28

Kementerian UMKM Pulihkan 908 Usaha Terdampak Bencana di Sumatera

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:51

Komjak Diminta Turun Tangan Teliti JPU di Kasus Febrie

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:30

Surati Presiden Prabowo, YLKI Minta Menteri Bahlil Dicopot

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 17:49

Selengkapnya