Berita

Ekonom senior, Ichsanuddin Noorsy/Repro

Politik

Jangan Cuma Transaksi Janggal Rp 349 T, DPR dan Pemerintah Ditantang Bongkar Dugaan TPPU Impor Emas Rp 188 T

SELASA, 16 MEI 2023 | 17:47 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pembentukan Pansus oleh DPR RI maupun Satgas oleh Menko Polhukam Mahfud MD untuk mengungkap transaksi janggal Rp349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diyakini tidak akan berhasil.

Sebab, pembentukan Pansus di DPR akan berujung pada kehendak penguasa. Lantaran 9 dari 7 fraksi di DPR merupakan koalisi pemerintah.

Sementara itu, Satgas yang dibentuk Mahfud MD akan sangat bersifat subjektif. Sebab,
kasus ini notabene terjadi di kementerian yang dipimpin Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang justru dilibatkan dalam Satgas tersebut.

“Dua-duanya tidak penting (Pansus atau Satgas),” tegas ekonom senior, Ichsanuddin Noorsy, dalam sebuah video yang diunggah kanal YouTube "Abraham Samad Speak Up", yang dikutip Selasa (16/5).

Ichsanuddin mengurai, transaksi janggal Rp349 triliun di lingkungan Kemenkeu itu sejatinya merupakan mutasi debit kredit dalam kurun waktu 2009-2023. Sehingga, apabila ingin ditelusuri lebih dalam cukup memeriksa item-item dari transaksi Rp349 triliun tersebut.

“Merujuk pada ratusan jumlah surat itu pada hakikatnya beberapa sudah terselesaikan. Jadi poinnya, bukan 349 T ya tapi ada beberapa item-item di dalamnya,” tegasnya.

Atas dasar itu, Ichsanuddin menyarankan apabila pemerintah serius ingin mengungkap skandal kasus tersebut maka ungkaplah bongkar juga tindak pidana pencucian uang (TPPU) Rp189 triliun yang masuk dalam item Rp349 triliun. Diduga, Rp189 triliun tersebut adalah TPPU dari tambang emas.

“Kalau saya enggak usah ikut-ikutan yang 349 triliun, biarkan saja mereka bermain itu, mereka menari-nari dengan gendang mereka sendiri. Mestinya kalau DPR memang mau, kalau para pihak juga mau, mainkan kasus yang Rp189 T pencucian uang lewat yang namanya impor emas,” kata Ichsanuddin.

“Di situ kita bongkar kenapa mesti terjadi pencuci uang?” imbuh dia.

Populer

Jaksa Agung Tidak Jujur, Jam Tangan Breitling Limited Edition Tidak Masuk LHKPN

Kamis, 21 November 2024 | 08:14

MUI Imbau Umat Islam Tak Pilih Pemimpin Pendukung Dinasti Politik

Jumat, 22 November 2024 | 09:27

Kejagung Periksa OC Kaligis serta Anak-Istri Zarof Ricar

Selasa, 26 November 2024 | 00:21

Rusia Siap Bombardir Ukraina dengan Rudal Hipersonik Oreshnik, Harga Minyak Langsung Naik

Sabtu, 23 November 2024 | 07:41

Ini Identitas 8 Orang yang Terjaring OTT KPK di Bengkulu

Minggu, 24 November 2024 | 16:14

Sikap Jokowi Munculkan Potensi konflik di Pilkada Jateng dan Jakarta

Senin, 25 November 2024 | 18:57

Legislator PKS Soroti Deindustrialisasi Jadi Mimpi Buruk Industri

Rabu, 20 November 2024 | 13:30

UPDATE

Jokowi Tak Serius Dukung RK-Suswono

Jumat, 29 November 2024 | 08:08

Ferdian Dwi Purwoko Tetap jadi Kesatria

Jumat, 29 November 2024 | 06:52

Pergantian Manajer Bikin Kantong Man United Terkuras Rp430 Miliar

Jumat, 29 November 2024 | 06:36

Perolehan Suara Tak Sesuai Harapan, Andika-Hendi: Kami Mohon Maaf

Jumat, 29 November 2024 | 06:18

Kita Bangsa Dermawan

Jumat, 29 November 2024 | 06:12

Pemerintah Beri Sinyal Lanjutkan Subsidi, Harga EV Diprediksi Tetap Kompetitif

Jumat, 29 November 2024 | 05:59

PDIP Akan Gugat Hasil Pilgub Banten, Tim Andra Soni: Enggak Masalah

Jumat, 29 November 2024 | 05:46

Sejumlah Petahana Tumbang di Pilkada Lampung, Pengamat: Masyarakat Ingin Perubahan

Jumat, 29 November 2024 | 05:31

Tim Hukum Mualem-Dek Fadh Tak Gentar dengan Gugatan Paslon 01

Jumat, 29 November 2024 | 05:15

Partisipasi Pemilih Hanya 55 Persen, KPU Kota Bekasi Dinilai Gagal

Jumat, 29 November 2024 | 04:56

Selengkapnya