Berita

Representative Image/Net

Dunia

Setelah Perhitungan Awal Diumumkan, Berikut Tiga Kesimpulan Penting Tentang Pemilu Thailand

SENIN, 15 MEI 2023 | 11:29 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Hasil perhitungan awal dari pemungutan suara Thailand menunjukkan bahwa partai oposisi liberal Move Forward lebih unggul dibanding partai populis, Pheu Thai.

Mengutip Thai Enquirer pada Senin (15/5), sejauh ini Move Forward telah memimpin perolehan sekitar 113 kursi dari 400 kursi parlemen Thailand, sementara Pheu Thai dengan 112 kursi.

Merujuk pada hasil sementara, terdapat tiga kesimpulan penting yang dapat ditarik dari posisi kedua partai sejauh ini.



1. Partai Move Forward Raih Kemenangan Besar

Sedikit yang menduga bahwa Move Forward akan mampu menyalip Pheu Thai. Padahal partai yang disokong oleh mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra memenangkan jumlah kursi terbesar di setiap pemilihan umum sejak tahun 2001.

Selama berbulan-bulan, Pheu Thai memprediksikan dirinya akan meraih kemenangan telak. Namun, sekarang posisinya sangat berbeda.

Alasan demografi diyakini memainkan peran penting dalam peroleh suara. Move Forward berhasil meraih banyak atensi kaum muda yang jumlahnya lebih banyak dalam pemilu Thailand.

Generasi muda cenderung memilih partai dengan arah kebijakan progresif dan kuat seperti Move Forward.


2. Akhir bagi PM Prayut Chan-o-cha

Setelah delapan tahun berkuasa, masa jabatan Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha di Gedung Pemerintah hampir pasti akan berakhir.

Partai United Thai Nation (UTN) memimpin di 24 daerah pemilihan, ini cukup untuk mencalonkan Prayut untuk masa jabatan ketiga.

Kendati demikian, partai Bhumjaithai berada jauh di depan UTN yang memimpin di 64 daerah pemilihan, sementara partai Palang Pracharath (PPRP) dari Wakil Perdana Menteri Prawit Wongsuwan berhasil memanfaatkan jaringan lokalnya untuk memimpin di 40 daerah pemilihan.

Dengan jumlah kursi tersebut, Prayut tidak dapat mengklaim mandat demokrasi apa pun, tidak seperti pada tahun 2019 ketika PPRP memenangkan pemilihan umum meskipun memiliki kursi lebih sedikit daripada Pheu Thai.

Dengan suara lebih sedikit dari Bhumjaithai dan PPRP, Prayut juga tidak akan dapat mengklaim memimpin koalisi konservatif.

Sekarang tampaknya Thailand akan menuju perubahan kepemimpinan untuk pertama kalinya dalam delapan tahun.


3. Jalan Pita Limjaroenrat untuk menjadi PM Thailand Cukup Menantang

Hasil pemilu sementara berarti bahwa Move Forward dan Pheu Thai kemungkinan besar akan membentuk pemerintahan koalisi yang akan memiliki mayoritas di Dewan Perwakilan Rakyat.

KPU memiliki waktu 60 hari sebelum mengesahkan hasil pemilu resmi. Ini memberikan jangka waktu yang panjang untuk mendiskualifikasi kandidat.

Terlebih, Pita sendiri sedang menghadapi penyelidikan atas kepemilikan saham medianya dari sebuah perusahaan mati.

Ada kemungkinan partai Move Forward akan kehilangan beberapa kandidat karena berbagai masalah teknis tersebut.

Move Forward harus menangani Senat, badan yang ditunjuk yang memiliki kekuatan untuk bergabung dengan majelis rendah dalam menunjuk perdana menteri.


Pada titik ini, apakah Senat bersedia atau tidak untuk menghormati mandat Move Forward masih belum jelas, meskipun beberapa senator telah mengumumkan sebelum pemilihan bahwa mereka tidak bermaksud menggunakan hak mereka untuk memilih perdana menteri.

Move Forward harus bisa membentuk koalisi besar dengan menggaet Bhumjaithai atau PPRP. Sebab, apabila kedua partai itu bergabung Pheu Thai, kemungkinan Senat akan enggan mendukung Pita sebagai Perdana Menteri.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya