Berita

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia/Net

Politik

Giliran Menteri Meniru Jokowi, Pakai Kantor Kementerian untuk Bicara Capres

MINGGU, 14 MEI 2023 | 12:58 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Selain Presiden Joko Widodo yang menggunakan Istana Negara untuk urusan mendukung calon presiden (capres), kini muncul menteri yang juga dianggap menyalahgunakan kewenangannya dengan berbicara soal capres.

Menteri yang dianggap menyalahgunakan kewenangan dengan menggunakan atribut kementerian adalah Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia. Ini lantaran Bahlil, dalam sebuah video yang beredar, turut membicarakan masalah capres di kantor kementeriannya.

"Setelah Jokowi terang-terangan dukung Ganjar sebagai capres PDIP, ada menteri yang meniru Jokowi. Menggunakan kantor kementerian untuk bicara copras-capres. Ini jelas menyalahgunakan wewenang," ujar Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (14/5).


Menurut Muslim, tidak pantas Menteri Investasi Bahlil Lahadalia berbicara soal capres seperti dalam video yang beredar di media sosial. Apalagi saat itu, terdapat bendera kementerian di samping Bahlil.

"Berarti secara resmi gunakan fasilitas negara untuk kampanye. Kesalahan ini dicontoh oleh Jokowi, dan menteri mulai ikuti Jokowi. Ini jelas-jelas salah," pungkas Muslim.

Dalam video yang beredar di media sosial, Bahlil menyoroti soal survei tingkat kepuasan dari masyarakat kepada Presiden Jokowi sebesar 82 persen. Bahlil menganggap, tingkat kepuasan tersebut menjadi catatan rekor sejarah Presiden Indonesia, bahkan tertinggi di dunia.

"Hati-hati ini capres-capres, kalau mau jauh-jauh dengan Pak Jokowi, ya sudah hasilnya tau sendiri. Jadi ini saya mau jujur ini, bagi capres-capres yang mau menang, maka baik-baik lah kalian dengan Bapak Presiden Jokowi,” ujar Bahlil.

“Tapi kalau capres yang mau bikin antitesa dengan Pak Jokowi, ya silakan, hasilnya juga akan ketahuan. Kenapa? Ini bukan kata saya nih, kata survei ini,” sambungnya dalam video yang beredar di media sosial.

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Megawati: Kudatuli adalah Simbol Ketidakadilan!

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:38

Densus 88 Ciduk Dua Pria Terlibat Jaringan Terorisme di Ciamis dan Lampung

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:11

PDIP Sebut Babinsa Awasi Wajib Pajak Salahi Wewenang

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:47

Purbaya Buka Peluang Ubah Status KEK di Bali untuk PFII

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:39

Megawati Minta Pramono dan Doel Kembalikan TIM jadi Tempat Seniman

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:30

Warga Kwini 8 Minta Sengketa Diselesaikan Lewat Jalur Hukum

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:28

PPP Dukung Tindakan Tegas Polri Jaga Kamtibmas di Jakarta

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:14

KPK Terbitkan Dua Sprindik Pengembangan Kasus Bea Cukai, Sudah Ada Tersangka

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:31

Pakar Soroti Modus Dugaan TPPU Febrie dari Safe House hingga Temuan Emas Batangan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:24

Kiprah Mantri BRI Menjadi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:14

Selengkapnya