Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun/Repro
Pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Mohammad Jusuf Kalla atau JK yang mengkritisi Presiden Joko Widodo untuk tidak cawe-cawe dalam Pemilu 2024 didukung pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun.
Refly secara tidak langsung juga mengingatkan Presiden Jokowi agar tidak memihak salah satu pasangan calon dalam Pilpres 2024. Hal itu semata-mata untuk menghadirkan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
"Perlu dipahami konstitusi itu mengatakan bahwa pemilu diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
How came pemilu bisa luber jurdil kalau kepala pemerintahannya berpihak kepada salah satu paslon?" ucap Refly dalam akun YouTube @ReflyHarunOfficial yang dikutip Redaksi, Kamis (11/5).
Oleh sebab itu, Refly menilai seharusnya pemimpin pemerintahan dalam hal ini presiden bisa bersikap arif terkait pelaksanaan pemilu.
"Di luar negeri biasa saja, tapi kita cek
governance pemilu mereka sudah sejauh mana? Kalau kita
governance kita masih kacau balau. Karena itu diperlukan sikap arif kekuasaan untuk menjaga pemilu luber dan jurdil, bahkan jadi eksponen untuk pemilu yang jurdil," tutur Refly.
Jokowi memang telah diingatkan Jusuf Kalla (JK) agar tidak terlalu jauh ikut campur dalam kontestasi politik jelang Pemilu 2024. JK berharap Jokowi bisa menjadi wasit dalam Pemilu 2024.
JK meminta Jokowi meniru Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri dan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang dinilai dapat menjauhkan diri dari politik pada saat akhir jabatannya.
"Presiden seharusnya seperti Ibu Mega, SBY, ketika itu (jabatan) akan berakhir maka tidak terlalu jauh melibatkan diri, suka atau tidak suka dalam perpolitikan. Supaya lebih demokratis," kata JK dalam konferensi pers, Sabtu malam (6/5).
