Berita

Sejumlah mantan pimpinan dan pegawai KPK melakukan aksi di depan Gedung KPK/RMOL

Politik

Boni Hargens Lihat Ada Upaya Cipta Kondisi dengan Memperlemah KPK

KAMIS, 11 MEI 2023 | 14:42 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Boni Hargens menilai sejumlah aksi unjuk rasa dan fitnah terhadap pimpinan KPK merupakan upaya cipta kondisi untuk memperlemah lembaga antirasuah itu.

Menurut Boni, semua tudingan dan fitnah yang dialamatkan kepada Ketua KPK Firli Bahuri adalah pembunuhan karakter yang sangat kental dengan nuansa politis.

“Karena tidak ada satu fakta yang mampu menunjukan Ketua KPK itu mengintervensi sebuah kasus,” kata Boni saat dihubungi di Jakarta, Kamis (11/5).


Upaya cipta kondisi ini, papar Boni, ketika mantan pimpinan KPK melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung KPK beberapa waktu lalu yang diketahui telah terbuka mendukung salah satu bakal calon presiden Anies Baswedan. Padahal, Boni mengatakan bahwa KPK masih menangani kasus Formula E yang diduga melibatkan Anies Baswedan.

“Aksi ini ingin melemahkan KPK. Supaya kalau tiba-tiba proses hukum ini berjalan secara normal dan sesuai dengan aspirasi rakyat, maka ditudingnya KPK terlalu politis, pendzaliman. Targetnya itu,” tegas Boni.

“Jadi mereka ini melakukan cipta kondisi namanya. Dengan mendiskreditkan citra pimpinan KPK dan melemahkan citra institusi KPK, dengan mempolitisasi kasus yang tengah ditangani oleh KPK,” kata Boni lagi.

Oleh karena itu, Boni meminta agar publik bisa melihat secara jernih apa yang terjadi di KPK saat ini hanyalah sandiwara politik terhadap mereka yang berkepentingan terhadap salah satu bakal calon presiden (bacapres).

“Jadi tidak ada kaitan sama sekali dengan kualitas kepemimpinan Firli sebagai Ketua KPK,” ujar Boni.

Cara-cara yang dipakai inilah, menurut Boni yang harus dicegah. Sebab, kata dia, belum ditetapkan sebagai presiden saja telah melakukan berbagai upaya menyingkirkan pihak-pihak yang tidak sejalan dengan kepentingan kelompoknya dan mempolitisir proses hukum.

“Itu yang kita takutkan. Jadi nanti institusi negara justru diperalat untuk kepentingan-kepentingan sepihak, oleh oknum-oknum ini kalau berkuasa,” imbau Boni.

Untuk itu, Boni mengajak publik untuk bahu membahu menghadangnya sehingga lembaga negara tidak dipakai untuk kepentingan kelompok tertentu. Upaya mereka yaitu dengan melemahkan institusi negara dengan segala daya dan upaya.

“Ini harus kita jaga. Jadi ada pihak yang ingin merampok sumber daya negara dengan cara merebut kekuasaan. Ini kita harus hati-hati, waspada ini,” demikian Boni.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Kecewa ke Mardiono, Kader PPP Segel Kantor DPP

Jumat, 13 November 2026 | 14:32

Paviliun Wonderful Indonesia Raih Penghargaan Terbaik di Asia pada WTM London 2026

Jumat, 13 November 2026 | 14:18

Sidak Narkoba di Lapas Kerobokan Bali, 24 Warga Binaan Positif Narkoba

Jumat, 13 November 2026 | 14:15

Sore Ini Prabowo akan Kumpulkan Ketum Parpol di Istana Bogor

Jumat, 13 November 2026 | 14:03

Pewarisan Kekuasaan Jadi Penyakit Demokrasi

Jumat, 13 November 2026 | 14:03

Pergantian Wapres Jadi Kompetisi Elite Politik

Jumat, 13 November 2026 | 13:42

Isu Penyadapan Prabowo dan Mundurnya Gibran Jangan Ganggu Stabilitas Ekonomi

Jumat, 13 November 2026 | 13:30

Pemerintah Tarik Utang Rp629,3 Triliun hingga Oktober 2026

Jumat, 13 November 2026 | 13:30

Konser Guns N’ Roses dan BTS Diproyeksikan Dongkrak Pariwisata Jakarta

Jumat, 13 November 2026 | 13:20

Penerimaan Pajak Tembus Rp1.796 Triliun, DJP Masih Kejar Rp514 Triliun

Jumat, 13 November 2026 | 13:07

Selengkapnya