Berita

Sejumlah mantan pimpinan dan pegawai KPK melakukan aksi di depan Gedung KPK/RMOL

Politik

Boni Hargens Lihat Ada Upaya Cipta Kondisi dengan Memperlemah KPK

KAMIS, 11 MEI 2023 | 14:42 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Boni Hargens menilai sejumlah aksi unjuk rasa dan fitnah terhadap pimpinan KPK merupakan upaya cipta kondisi untuk memperlemah lembaga antirasuah itu.

Menurut Boni, semua tudingan dan fitnah yang dialamatkan kepada Ketua KPK Firli Bahuri adalah pembunuhan karakter yang sangat kental dengan nuansa politis.

“Karena tidak ada satu fakta yang mampu menunjukan Ketua KPK itu mengintervensi sebuah kasus,” kata Boni saat dihubungi di Jakarta, Kamis (11/5).


Upaya cipta kondisi ini, papar Boni, ketika mantan pimpinan KPK melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung KPK beberapa waktu lalu yang diketahui telah terbuka mendukung salah satu bakal calon presiden Anies Baswedan. Padahal, Boni mengatakan bahwa KPK masih menangani kasus Formula E yang diduga melibatkan Anies Baswedan.

“Aksi ini ingin melemahkan KPK. Supaya kalau tiba-tiba proses hukum ini berjalan secara normal dan sesuai dengan aspirasi rakyat, maka ditudingnya KPK terlalu politis, pendzaliman. Targetnya itu,” tegas Boni.

“Jadi mereka ini melakukan cipta kondisi namanya. Dengan mendiskreditkan citra pimpinan KPK dan melemahkan citra institusi KPK, dengan mempolitisasi kasus yang tengah ditangani oleh KPK,” kata Boni lagi.

Oleh karena itu, Boni meminta agar publik bisa melihat secara jernih apa yang terjadi di KPK saat ini hanyalah sandiwara politik terhadap mereka yang berkepentingan terhadap salah satu bakal calon presiden (bacapres).

“Jadi tidak ada kaitan sama sekali dengan kualitas kepemimpinan Firli sebagai Ketua KPK,” ujar Boni.

Cara-cara yang dipakai inilah, menurut Boni yang harus dicegah. Sebab, kata dia, belum ditetapkan sebagai presiden saja telah melakukan berbagai upaya menyingkirkan pihak-pihak yang tidak sejalan dengan kepentingan kelompoknya dan mempolitisir proses hukum.

“Itu yang kita takutkan. Jadi nanti institusi negara justru diperalat untuk kepentingan-kepentingan sepihak, oleh oknum-oknum ini kalau berkuasa,” imbau Boni.

Untuk itu, Boni mengajak publik untuk bahu membahu menghadangnya sehingga lembaga negara tidak dipakai untuk kepentingan kelompok tertentu. Upaya mereka yaitu dengan melemahkan institusi negara dengan segala daya dan upaya.

“Ini harus kita jaga. Jadi ada pihak yang ingin merampok sumber daya negara dengan cara merebut kekuasaan. Ini kita harus hati-hati, waspada ini,” demikian Boni.

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

KPK NU Demo di Gedung Merah Putih KPK, Desak Penangkapan Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:23

UPDATE

Wall Street Hijau Usai Data Tenaga Kerja Redupkan Sinyal Kenaikan Bunga The Fed

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 08:21

Biaya Perawatan Naik 106 Persen, Deteksi Dini Penting untuk Tekan Risiko

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 08:05

Harga Solar Naik Tinggi, G7 Lepas 100 Juta Barel Cadangan

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:51

Bank Syariah Jumbo Bakal Bertambah, OJK Pasang Target Lima Pemain

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:21

Bursa Eropa Bangkit, DAX Naik 1,17 Persen

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:06

Digitalisasi Parkir On Street Efektif Cegah Pungli

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:53

Suyudi-Wahyu Memimpin Polri: Tujuh Agenda Besar, Saatnya Pembuktian

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:22

Awas, Aktivitas Merapi Melonjak

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:04

Pengamen Dilarang Aktivitas di Mikrotrans dan Halte Transjakarta

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 05:53

Ahli Hukum Diusir MK, Apakah Gibran Sudah Bisa Didiskualifikasi?

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 05:34

Selengkapnya