Berita

Sejumlah mantan pimpinan dan pegawai KPK melakukan aksi di depan Gedung KPK/RMOL

Politik

Boni Hargens Lihat Ada Upaya Cipta Kondisi dengan Memperlemah KPK

KAMIS, 11 MEI 2023 | 14:42 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Boni Hargens menilai sejumlah aksi unjuk rasa dan fitnah terhadap pimpinan KPK merupakan upaya cipta kondisi untuk memperlemah lembaga antirasuah itu.

Menurut Boni, semua tudingan dan fitnah yang dialamatkan kepada Ketua KPK Firli Bahuri adalah pembunuhan karakter yang sangat kental dengan nuansa politis.

“Karena tidak ada satu fakta yang mampu menunjukan Ketua KPK itu mengintervensi sebuah kasus,” kata Boni saat dihubungi di Jakarta, Kamis (11/5).


Upaya cipta kondisi ini, papar Boni, ketika mantan pimpinan KPK melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung KPK beberapa waktu lalu yang diketahui telah terbuka mendukung salah satu bakal calon presiden Anies Baswedan. Padahal, Boni mengatakan bahwa KPK masih menangani kasus Formula E yang diduga melibatkan Anies Baswedan.

“Aksi ini ingin melemahkan KPK. Supaya kalau tiba-tiba proses hukum ini berjalan secara normal dan sesuai dengan aspirasi rakyat, maka ditudingnya KPK terlalu politis, pendzaliman. Targetnya itu,” tegas Boni.

“Jadi mereka ini melakukan cipta kondisi namanya. Dengan mendiskreditkan citra pimpinan KPK dan melemahkan citra institusi KPK, dengan mempolitisasi kasus yang tengah ditangani oleh KPK,” kata Boni lagi.

Oleh karena itu, Boni meminta agar publik bisa melihat secara jernih apa yang terjadi di KPK saat ini hanyalah sandiwara politik terhadap mereka yang berkepentingan terhadap salah satu bakal calon presiden (bacapres).

“Jadi tidak ada kaitan sama sekali dengan kualitas kepemimpinan Firli sebagai Ketua KPK,” ujar Boni.

Cara-cara yang dipakai inilah, menurut Boni yang harus dicegah. Sebab, kata dia, belum ditetapkan sebagai presiden saja telah melakukan berbagai upaya menyingkirkan pihak-pihak yang tidak sejalan dengan kepentingan kelompoknya dan mempolitisir proses hukum.

“Itu yang kita takutkan. Jadi nanti institusi negara justru diperalat untuk kepentingan-kepentingan sepihak, oleh oknum-oknum ini kalau berkuasa,” imbau Boni.

Untuk itu, Boni mengajak publik untuk bahu membahu menghadangnya sehingga lembaga negara tidak dipakai untuk kepentingan kelompok tertentu. Upaya mereka yaitu dengan melemahkan institusi negara dengan segala daya dan upaya.

“Ini harus kita jaga. Jadi ada pihak yang ingin merampok sumber daya negara dengan cara merebut kekuasaan. Ini kita harus hati-hati, waspada ini,” demikian Boni.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Tragedi Nasional dari Sumatra dan Suara yang Terlambat Kita Dengarkan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:44

Produktivitas Masih di Bawah ASEAN, Pemerintah Susun Langkah Percepatan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:41

Lewat Pantun Cak Imin Serukan Perbaiki Alam Bukan Cari Keributan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:38

Bank Mandiri Sabet 5 Penghargaan BI

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:27

Liga Muslim Dunia Siap Lobi MBS untuk Permudah Pembangunan Kampung Haji Indonesia

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:18

Banjir Rob di Pesisir Jakarta Berangsur Surut

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:13

RI–Timor Leste Sepakat Majukan Koperasi

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:08

Revisi UU Cipta Kerja Mendesak di Tengah Kerusakan Hutan Sumatera

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:57

Bahlil Telusuri Dugaan Keterkaitan Tambang Martabe dengan Banjir Sumut

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:48

BI: Cadangan Devisa RI Rp2.499 Triliun per Akhir November 2025

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:39

Selengkapnya