Berita

Sejumlah mantan pimpinan dan pegawai KPK melakukan aksi di depan Gedung KPK/RMOL

Politik

Boni Hargens Lihat Ada Upaya Cipta Kondisi dengan Memperlemah KPK

KAMIS, 11 MEI 2023 | 14:42 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Boni Hargens menilai sejumlah aksi unjuk rasa dan fitnah terhadap pimpinan KPK merupakan upaya cipta kondisi untuk memperlemah lembaga antirasuah itu.

Menurut Boni, semua tudingan dan fitnah yang dialamatkan kepada Ketua KPK Firli Bahuri adalah pembunuhan karakter yang sangat kental dengan nuansa politis.

“Karena tidak ada satu fakta yang mampu menunjukan Ketua KPK itu mengintervensi sebuah kasus,” kata Boni saat dihubungi di Jakarta, Kamis (11/5).


Upaya cipta kondisi ini, papar Boni, ketika mantan pimpinan KPK melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung KPK beberapa waktu lalu yang diketahui telah terbuka mendukung salah satu bakal calon presiden Anies Baswedan. Padahal, Boni mengatakan bahwa KPK masih menangani kasus Formula E yang diduga melibatkan Anies Baswedan.

“Aksi ini ingin melemahkan KPK. Supaya kalau tiba-tiba proses hukum ini berjalan secara normal dan sesuai dengan aspirasi rakyat, maka ditudingnya KPK terlalu politis, pendzaliman. Targetnya itu,” tegas Boni.

“Jadi mereka ini melakukan cipta kondisi namanya. Dengan mendiskreditkan citra pimpinan KPK dan melemahkan citra institusi KPK, dengan mempolitisasi kasus yang tengah ditangani oleh KPK,” kata Boni lagi.

Oleh karena itu, Boni meminta agar publik bisa melihat secara jernih apa yang terjadi di KPK saat ini hanyalah sandiwara politik terhadap mereka yang berkepentingan terhadap salah satu bakal calon presiden (bacapres).

“Jadi tidak ada kaitan sama sekali dengan kualitas kepemimpinan Firli sebagai Ketua KPK,” ujar Boni.

Cara-cara yang dipakai inilah, menurut Boni yang harus dicegah. Sebab, kata dia, belum ditetapkan sebagai presiden saja telah melakukan berbagai upaya menyingkirkan pihak-pihak yang tidak sejalan dengan kepentingan kelompoknya dan mempolitisir proses hukum.

“Itu yang kita takutkan. Jadi nanti institusi negara justru diperalat untuk kepentingan-kepentingan sepihak, oleh oknum-oknum ini kalau berkuasa,” imbau Boni.

Untuk itu, Boni mengajak publik untuk bahu membahu menghadangnya sehingga lembaga negara tidak dipakai untuk kepentingan kelompok tertentu. Upaya mereka yaitu dengan melemahkan institusi negara dengan segala daya dan upaya.

“Ini harus kita jaga. Jadi ada pihak yang ingin merampok sumber daya negara dengan cara merebut kekuasaan. Ini kita harus hati-hati, waspada ini,” demikian Boni.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya