Berita

Sejumlah mantan pimpinan dan pegawai KPK melakukan aksi di depan Gedung KPK/RMOL

Politik

Boni Hargens Lihat Ada Upaya Cipta Kondisi dengan Memperlemah KPK

KAMIS, 11 MEI 2023 | 14:42 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Boni Hargens menilai sejumlah aksi unjuk rasa dan fitnah terhadap pimpinan KPK merupakan upaya cipta kondisi untuk memperlemah lembaga antirasuah itu.

Menurut Boni, semua tudingan dan fitnah yang dialamatkan kepada Ketua KPK Firli Bahuri adalah pembunuhan karakter yang sangat kental dengan nuansa politis.

“Karena tidak ada satu fakta yang mampu menunjukan Ketua KPK itu mengintervensi sebuah kasus,” kata Boni saat dihubungi di Jakarta, Kamis (11/5).


Upaya cipta kondisi ini, papar Boni, ketika mantan pimpinan KPK melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung KPK beberapa waktu lalu yang diketahui telah terbuka mendukung salah satu bakal calon presiden Anies Baswedan. Padahal, Boni mengatakan bahwa KPK masih menangani kasus Formula E yang diduga melibatkan Anies Baswedan.

“Aksi ini ingin melemahkan KPK. Supaya kalau tiba-tiba proses hukum ini berjalan secara normal dan sesuai dengan aspirasi rakyat, maka ditudingnya KPK terlalu politis, pendzaliman. Targetnya itu,” tegas Boni.

“Jadi mereka ini melakukan cipta kondisi namanya. Dengan mendiskreditkan citra pimpinan KPK dan melemahkan citra institusi KPK, dengan mempolitisasi kasus yang tengah ditangani oleh KPK,” kata Boni lagi.

Oleh karena itu, Boni meminta agar publik bisa melihat secara jernih apa yang terjadi di KPK saat ini hanyalah sandiwara politik terhadap mereka yang berkepentingan terhadap salah satu bakal calon presiden (bacapres).

“Jadi tidak ada kaitan sama sekali dengan kualitas kepemimpinan Firli sebagai Ketua KPK,” ujar Boni.

Cara-cara yang dipakai inilah, menurut Boni yang harus dicegah. Sebab, kata dia, belum ditetapkan sebagai presiden saja telah melakukan berbagai upaya menyingkirkan pihak-pihak yang tidak sejalan dengan kepentingan kelompoknya dan mempolitisir proses hukum.

“Itu yang kita takutkan. Jadi nanti institusi negara justru diperalat untuk kepentingan-kepentingan sepihak, oleh oknum-oknum ini kalau berkuasa,” imbau Boni.

Untuk itu, Boni mengajak publik untuk bahu membahu menghadangnya sehingga lembaga negara tidak dipakai untuk kepentingan kelompok tertentu. Upaya mereka yaitu dengan melemahkan institusi negara dengan segala daya dan upaya.

“Ini harus kita jaga. Jadi ada pihak yang ingin merampok sumber daya negara dengan cara merebut kekuasaan. Ini kita harus hati-hati, waspada ini,” demikian Boni.

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

RT/RW Didorong Jadi Garda Terdepan Pencegahan Narkoba

Senin, 06 Juli 2026 | 14:25

PKS Minta Kader di Daerah Dorong Perda Larang Kampanye LGBTQ

Senin, 06 Juli 2026 | 14:23

Bantah Isu PHK, Agrinas Palma Klaim Bakal Rekrut Lebih dari 20 Ribu Pekerja

Senin, 06 Juli 2026 | 14:13

Israel Berambisi Ciptakan Senjata Laser untuk Perang Antariksa

Senin, 06 Juli 2026 | 13:59

66 Negara Ini Melarang Homoseksual, Termasuk Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 13:57

Perpres soal LGBTQ Sejalan dengan Aspirasi Mayoritas Rakyat

Senin, 06 Juli 2026 | 13:51

Kubu Jokowi Nilai Praperadilan Kedua Roy Suryo Upaya Mengulur Persidangan

Senin, 06 Juli 2026 | 13:49

Bank Mandiri Dorong Penguatan Ekosistem Ekonomi Perempuan di Jawa Tengah

Senin, 06 Juli 2026 | 13:40

Kudeta Halus terhadap Calon Presiden

Senin, 06 Juli 2026 | 13:36

Tersangka Pemberi Suap Bupati Langkat Masih di Rutan Polda Sumut, KPK Perkuat Bukti

Senin, 06 Juli 2026 | 13:27

Selengkapnya