Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

China Tuding Australia Sabotase Hubungannya dengan Fiji

KAMIS, 11 MEI 2023 | 12:22 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

China menuduh Australia mencoba menyabotase hubungan Beijing dengan Fiji di tengah ketegangan hubungan yang meningkat antara kedua negara itu.

Sejak Perdana Menteri Fiji Sitiveni Rabuka mengambil alih kekuasaannya pada tahun lalu, muncul kabar bahwa negara itu akan mengakhiri pakta keamanannya dengan Beijing, dengan baru-baru ini menyepakati kerja sama pertahanan baru dengan Australia.

PM Rabuka berulang kali menuturkan bahwa ia akan mengakhiri perjanjian kerja sama pertukaran polisi yang disepakati 2011 lalu oleh pemerintahan mantan PM Frank Bainimarama dengan China, karena ia lebih ingin memiliki kerja sama dengan negara yang memiliki sistem peradilan dan demokrasi yang serupa dengan negaranya, seperti Australia dan Selandia Baru.


Hal tersebut telah membuat China menuding pihak Australia telah memengaruhi hubungannya dengan Fiji.

"Negara-negara lain dengan sengaja mencoba mempengaruhi hubungan antara Beijing dan Suva," kata pernyataan Kedutaan Besar China di Fiji yang menyoroti Australia.

"China berharap pihak terkait (Fiji) akan meninggalkan prasangka ideologis, dan memandang penegakan hukum dan kerja sama polisi antara China dan Fiji secara objektif dan rasional," tambah pernyataan itu, yang dimuat ANI News, Kamis (11/5).

Menanggapi kritikan China itu, Menteri Dalam Negeri Fiji, Pio Tikoduadua yang bertanggung jawab atas pasukan pertahanan dan polisi membantah perjanjian itu telah dibatalkan. Menurutnya, pihaknya hanya sedang meninjau kerja sama pertahanan tersebut dan belum memutuskan apapun.

"Kami ingin meninjau ketentuan yang mengatur hubungan antara pemerintah China dan Fiji terkait keamanan. Itulah yang kami lakukan, kami mengikuti prosesnya," ujarnya.

Lebih lanjut menteri tersebut menegaskan bahwa negaranya akan terus mengikuti kesepakatan Memorandum of Understanding (MoU) bersama Beijing, dan akan memberikan pemberitahuan keputusannya enam bulan sebelum mereka benar-bernar mengakhiri perjanjian tersebut.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya