Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

China Tuding Australia Sabotase Hubungannya dengan Fiji

KAMIS, 11 MEI 2023 | 12:22 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

China menuduh Australia mencoba menyabotase hubungan Beijing dengan Fiji di tengah ketegangan hubungan yang meningkat antara kedua negara itu.

Sejak Perdana Menteri Fiji Sitiveni Rabuka mengambil alih kekuasaannya pada tahun lalu, muncul kabar bahwa negara itu akan mengakhiri pakta keamanannya dengan Beijing, dengan baru-baru ini menyepakati kerja sama pertahanan baru dengan Australia.

PM Rabuka berulang kali menuturkan bahwa ia akan mengakhiri perjanjian kerja sama pertukaran polisi yang disepakati 2011 lalu oleh pemerintahan mantan PM Frank Bainimarama dengan China, karena ia lebih ingin memiliki kerja sama dengan negara yang memiliki sistem peradilan dan demokrasi yang serupa dengan negaranya, seperti Australia dan Selandia Baru.


Hal tersebut telah membuat China menuding pihak Australia telah memengaruhi hubungannya dengan Fiji.

"Negara-negara lain dengan sengaja mencoba mempengaruhi hubungan antara Beijing dan Suva," kata pernyataan Kedutaan Besar China di Fiji yang menyoroti Australia.

"China berharap pihak terkait (Fiji) akan meninggalkan prasangka ideologis, dan memandang penegakan hukum dan kerja sama polisi antara China dan Fiji secara objektif dan rasional," tambah pernyataan itu, yang dimuat ANI News, Kamis (11/5).

Menanggapi kritikan China itu, Menteri Dalam Negeri Fiji, Pio Tikoduadua yang bertanggung jawab atas pasukan pertahanan dan polisi membantah perjanjian itu telah dibatalkan. Menurutnya, pihaknya hanya sedang meninjau kerja sama pertahanan tersebut dan belum memutuskan apapun.

"Kami ingin meninjau ketentuan yang mengatur hubungan antara pemerintah China dan Fiji terkait keamanan. Itulah yang kami lakukan, kami mengikuti prosesnya," ujarnya.

Lebih lanjut menteri tersebut menegaskan bahwa negaranya akan terus mengikuti kesepakatan Memorandum of Understanding (MoU) bersama Beijing, dan akan memberikan pemberitahuan keputusannya enam bulan sebelum mereka benar-bernar mengakhiri perjanjian tersebut.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

KPK Panggil PNS dan Karyawan Swasta di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:21

Kapolda Riau: Penghargaan Nugraha Sakanti Prestasi Seluruh Personel

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:20

Mahfud MD Ajak Masyarakat Tetap Cintai Polri Seburuk Apa Pun Kinerjanya

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:16

KPK Panggil Sejumlah Pejabat Imigrasi di Kasus Pemerasan Silmy Karim

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:10

KPK Masih Periksa Bupati Kuansing Suhardiman Amby

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:48

Audit Dugaan Penyimpangan Impor Sianida PPI, KPK dan BPKP Didesak Turun Tangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:39

Komisi I DPR Ungkap Alasan Draf RUU KKS Belum Dibuka ke Publik

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:35

Bos Maktour yang Juga Mertua Dito Ariotedjo Dipanggil KPK

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:21

Masih Penyesuaian Sistem, Pajak Olshop di Marketplace Berlaku Mulai 1 Agustus

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:16

Prabowo Layak Dicontoh Bagi Siapa Pun yang Ingin Jadi Presiden

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:01

Selengkapnya