Berita

Presiden Rusia Vladimir Putin/Net

Dunia

Putin Teken Dekrit Akhiri Perjanjian Senjata dengan NATO

KAMIS, 11 MEI 2023 | 06:41 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Rusia telah memutuskan untuk mengakhiri Perjanjian tentang Angkatan Bersenjata Konvensional di Eropa (CFE) pada Rabu (10/5) waktu Moskow.

Keputusan tersebut disahkan melalui dekrit yang ditandatangani langsung oleh Presiden Rusia Vladimir Putin.

Dalam dekrit yang sama, yang dipublikasikan di portal pemerintah, Putin mendelegasikan biaya tambahan kepada Wakil Menteri Luar Negeri Sergey Ryabkov, yang juga akan menjabat sebagai wakil presiden dalam mempresentasikan masalah tersebut di parlemen.


"Menunjuk Sergey Alekseyevich Ryabkov, Wakil Menteri Luar Negeri Federasi Rusia, sebagai perwakilan resmi Presiden Federasi Rusia ketika Kamar-kamar Majelis Federal Federasi Rusia mempertimbangkan masalah penghentian Perjanjian oleh Federasi Rusia tentang Angkatan Bersenjata Konvensional di Eropa yang ditandatangani di Paris pada 19 November 1990," bunyi dekrit tersebut, seperti dikutip dari AFP.

CFE adalah perjanjian pengendalian senjata pasca-Perang Dingin yang ditandatangani pada 19 November 1990, di Paris antara dua blok militer, NATO dan Pakta Warsawa.

Ini memberlakukan batasan pada lima kategori utama peralatan militer konvensional di Eropa, yaitu tank, kendaraan lapis baja, artileri, helikopter, dan pesawat tempur juga mengamanatkan penghancuran kelebihan persenjataan.

Pada tahun 1999, perjanjian CFE yang diperbarui telah dirancang dan disetujui di Istanbul, Turkiye, dengan mempertimbangkan realitas baru seperti pembubaran Pakta Warsawa dan perluasan NATO.

Karena negara-negara NATO tidak meratifikasi perjanjian tersebut, Presiden Putin menangguhkan partisipasi Rusia dalam perjanjian CFE pada tahun 2007.

Belakangan, Putin mengatakan kepada parlemen Rusia bahwa penangguhan itu akan berlaku sampai negara-negara NATO meratifikasi perjanjian itu dan mulai mengimplementasikannya.

Pada 2015, Rusia juga menghentikan partisipasi dalam pertemuan Kelompok Penasihat Bersama CFE.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya