Berita

Presiden Rusia Vladimir Putin/Net

Dunia

Putin Teken Dekrit Akhiri Perjanjian Senjata dengan NATO

KAMIS, 11 MEI 2023 | 06:41 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Rusia telah memutuskan untuk mengakhiri Perjanjian tentang Angkatan Bersenjata Konvensional di Eropa (CFE) pada Rabu (10/5) waktu Moskow.

Keputusan tersebut disahkan melalui dekrit yang ditandatangani langsung oleh Presiden Rusia Vladimir Putin.

Dalam dekrit yang sama, yang dipublikasikan di portal pemerintah, Putin mendelegasikan biaya tambahan kepada Wakil Menteri Luar Negeri Sergey Ryabkov, yang juga akan menjabat sebagai wakil presiden dalam mempresentasikan masalah tersebut di parlemen.


"Menunjuk Sergey Alekseyevich Ryabkov, Wakil Menteri Luar Negeri Federasi Rusia, sebagai perwakilan resmi Presiden Federasi Rusia ketika Kamar-kamar Majelis Federal Federasi Rusia mempertimbangkan masalah penghentian Perjanjian oleh Federasi Rusia tentang Angkatan Bersenjata Konvensional di Eropa yang ditandatangani di Paris pada 19 November 1990," bunyi dekrit tersebut, seperti dikutip dari AFP.

CFE adalah perjanjian pengendalian senjata pasca-Perang Dingin yang ditandatangani pada 19 November 1990, di Paris antara dua blok militer, NATO dan Pakta Warsawa.

Ini memberlakukan batasan pada lima kategori utama peralatan militer konvensional di Eropa, yaitu tank, kendaraan lapis baja, artileri, helikopter, dan pesawat tempur juga mengamanatkan penghancuran kelebihan persenjataan.

Pada tahun 1999, perjanjian CFE yang diperbarui telah dirancang dan disetujui di Istanbul, Turkiye, dengan mempertimbangkan realitas baru seperti pembubaran Pakta Warsawa dan perluasan NATO.

Karena negara-negara NATO tidak meratifikasi perjanjian tersebut, Presiden Putin menangguhkan partisipasi Rusia dalam perjanjian CFE pada tahun 2007.

Belakangan, Putin mengatakan kepada parlemen Rusia bahwa penangguhan itu akan berlaku sampai negara-negara NATO meratifikasi perjanjian itu dan mulai mengimplementasikannya.

Pada 2015, Rusia juga menghentikan partisipasi dalam pertemuan Kelompok Penasihat Bersama CFE.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya