Berita

Pedagang biji-bijian di pasar Khartoum, Sudan/Net

Dunia

Konflik Militer Sudan Sebabkan Kenaikan Harga Bahan Pokok Hingga 60 Persen

RABU, 10 MEI 2023 | 23:38 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Peningkatan konflik bersenjata antara militer Sudan dan paramiliter Rapid Support Force (RSF)  berimbas pada kenaikan harga bahan pokok hingga 60 persen.

Lonjakan pada kebutuhan pokok seperti bahan bakar, makanan pokok, dan air, disebabkan oleh terhambatnya distribusi pasokan akibat bentrokan di Khartoum dan bagian lain Sudan.

Mengutip African News pada Rabu (10/5), Khartoum adalah pusat bisnis untuk sebagian besar industri dan jasa.


Pabrik-pabrik yang memproduksi barang-barang vital berada di bagian kota tempat pertempuran sengit terjadi. Bahkan Beberapa dari mereka dilaporkan telah dijarah.

Menurut Badan Kemanusiaan PBB, kondisi saat ini merupakan kemunduran baru bagi ekonomi Sudan yang stagnan.  

Konflik yang sedang berlangsung telah menutup arus perdagangan ke dan dari Sudan. Pelabuhan utama bahkan menghentikan operasinya hingga pemberitahuan lebih lanjut.

"Ekonomi negara yang kewalahan diperkirakan akan semakin memburuk jika pertempuran berlanjut," kata PBB.

Konflik militer yang meletus sejak 15 April lalu telah mengakibatkan 550 kematian dengan 4.926 orang terluka.

Sementara itu, PBB mengatakan sebanyak 123.110 pengungsi telah melarikan diri ke Sudan Selatan, Mesir, Chad, Ethiopia, dan Republik Afrika Tengah, untuk mencari perlindungan.

Sudan adalah pengekspor penting getah Arab, emas, wijen, kacang tanah, dan ternak. Tetapi ekonomi telah tertahan oleh sanksi selama beberapa dekade dan isolasi internasional, serta menjamurnya kasus korupsi.

Situasi memburuk setelah kudeta militer 2021 ketika lembaga keuangan internasional menghentikan program bantuan Sudan.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

Pakai Jaket Gojek Mulyono di Sidang Pledoi, Nadiem Ingin Seret Jokowi?

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:18

UPDATE

BNI Ingatkan Nasabah, Waspada Modus Penipuan BNIdirect

Sabtu, 13 Juni 2026 | 16:06

Diduga Palsukan KTA, Sekjen dan Waketum PPP Dipolisikan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:47

DPR Nilai Dukungan Publik terhadap Program MBG Tetap Kuat Meski Diterpa Kasus Korupsi

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:09

Seleksi Pejabat Kemenag Kini Makin Ketat, Rekam Jejak Jadi Penentu

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:04

Soal Protes Kenaikan BBM, DPR Ingatkan Harga di Indonesia Masih Relatif Murah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:34

Program Padat Karya Jaga Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:29

Kejagung: Motor Listrik MBG Bukan untuk Disita, Tapi Segera Disalurkan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:24

LEMIGAS dan Pertagas Resmi Berkolaborasi di Proyek Cisem II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:55

Fernando Emas: Waspada Reformasi 1998 Jilid II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:51

Bank Mandiri Siapkan Rp1,95 Triliun untuk Lunasi Green Bond Seri A

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:33

Selengkapnya