Surya Paloh, Anies Baswedan dan para petinggi Partai Nasdem/RMOL
Publik diyakini antusias menunggu keputusan Partai Nasdem mengambil langkah perubahan efektif dengan tidak bermain dua kaki, yakni keluar dari Kabinet Indonesia Maju.
Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, mengatakan, Presiden Joko Widodo telah menggunakan powernya secara terang-terangan dan lugas mendukung Bacapres PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo. Jauh sebelum pengumuman oleh Megawati Soekarnoputri, maupun setelahnya.
"Itu mencoreng wajah kekuasaan, dan pemerintahan menjadi partisan. Sebagai kepala negara mengharuskan Jokowi menjaga netralitas, tidak berpihak pada Capres tertentu. Karena keberpihakan itu melanggar sumpah dan janji kepala negara dan kepala pemerintahan," kata Muslim, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (10/5).
Dia menilai keberpihakan Jokowi terhadap Ganjar bukan basa-basi. Bahkan terlihat mempersiapkan Ganjar sebagai putra mahkotanya. Sikap itu menyalahi UU 7/2017 tentang Pemilu, yang mengamanatkan hanya partai politik dan gabungan partai politik yang mengusulkan calon presiden.
"Jokowi bukan ketua umum partai dan bukan koordinator gabungan partai-partai. Jadi tidak dibenarkan dia mencampuri penunjukan Capres dari partai mana pun," kata Muslim.
Apalagi setelah ditetapkannya Ganjar sebagai Bacapres oleh PDIP, Jokowi menggelar pertemuan di Istana Negara dengan mengundang sejumlah Ketum Parpol koalisi pemerintahannya.
"Jokowi (Istana) tidak mengundang Partai Nasdem, Surya Paloh. Meski dibantah dan disanggah sana-sini bahwa itu bukan pertemuan politik, tapi dengan hanya mengundang Ketum Parpol saja tak dapat dibantah itu pertemuan politik," tukas Muslim.
Beberapa hari kemudian, kata Muslim, Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan, bertemu Ketum Partai Nasdem, Surya Paloh. Muslim menganggap, sulit dibantah pertemuan itu bukan pertemuan politik.
Publik kata Muslim, menafsirkan pertemuan Luhut dengan Surya Paloh untuk meredam, karena Surya Paloh tidak ikut diundang ke Istana.
"Jadi pertemuan Luhut dan Surya Paloh itu untuk mengobati luka Nasdem yang telah dipinggirkan Istana," tambahnya.
Selain itu, publik juga membaca bahwa seolah-olah Surya Paloh dan Nasdem telah menyakiti Jokowi, karena mengusung Anies Baswedan sebagai Bacapres.
"Anies telah dibuang Jokowi dari jabatan Mendikbud, lalu memenangkan Pilgub DKI mengalahkan Ahok-Djarot yang didukung Jokowi dan PDIP. Tapi, kenapa dicapreskan oleh Nasdem. Nampaknya sakit hati Jokowi terhadap Surya Paloh tak terperikan. Bahkan ada isu, Nasdem mau digusur dari kabinet, meski pertemuan Surya Paloh-Luhut menegaskan Nasdem masih berada di dalam kabinet," urai Muslim.
Jika menghitung pemerintahan Jokowi saat ini, keberadaan Nasdem di pemerintahan dianggap sudah tidak efektif lagi. Jika serius usung Anies sebagai Capres bersama Demokrat dan PKS, kata Muslim, sebaiknya Nasdem ambil langkah efektif di luar pemerintahan.
"Mundur saja dari kabinet, agar full konsentrasi kerja politik memenangkan pasangan Capres Cawapresnya. Toh posisi Nasdem di pemerintah tidak memberikan manfaat apa-apa, toh ketua umumnya sudah dianggap tidak ada dan tidak digubris lagi," katanya.
Untuk itu, demi menegakkan wibawa Surya Paloh, kader Nasdem di Kabinet Indonesia disarankan mundur. Itu lebih terhormat dan mulia, karena menjaga marwah dan martabat ketua umum sama dengan menjaga marwah dan martabat partai.
"Terus terang, publik sangat antusias menunggu keputusan Nasdem ambil langkah perubahan yang efektif, tidak bermain di dua kaki. Satu kaki di pemerintahan, dan kaki lain menyiapkan Capresnya pengganti Jokowi. Sudahlah, langkah perubahan menuju perbaikan Indonesia ke depan sangat dinantikan," pungkas Muslim.
