Berita

Aksi protes yang berujung ricuh di Peshawar, Pakistan pada Selasa, 9 Mei 2023/CNA

Global

Kelompok HAM Internasional Desak Otoritas Pakistan untuk Pulihkan Layanan Internet

RABU, 10 MEI 2023 | 10:19 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Kelompok hak asasi manusia Amnesty International telah mendesak Otoritas Telekomunikasi Pakistan (PTA) untuk memulihkan layanan internet yang lumpuh pada Selasa (9/5).

Seruan dari kelompok HAM muncul setelah otoritas Pakistan dikabarkan menangguhkan layanan internet yang membuat masyarakat tidak dapat berkomunikasi dan mengakses Twitter, Facebook, dan YouTube.

Seperti dimuat ANI News, Rabu (10/5), pemerintah Pakistan menangguhkan layanan internet setelah video penangkapan dramatis mantan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan oleh badan antikorupsi Islamabad tersebar di internet, yang tidak dapat dibenarkan oleh Amnesty Internasional.


“Ini membatasi akses orang ke informasi dan kebebasan berekspresi. Kami menyerukan Otoritas Telekomunikasi Pakistan dan Kementerian Dalam Negeri untuk segera mencabut larangan ini,” tulis Amnesty International Asia Selatan dalam cuitannya di Twitter.

Berdasarkan penjelasan dari otoritas PTA, penangguhan tersebut didasari atas perintah langsung yang diberikan dari Kementerian Dalam Negeri untuk menghindari bentrokan yang semakin meluas, karena puluhan ribu pendukung Khan yang mengecam penangkapan pemimpinnya itu telah melakukan serangkain protesnya di seluruh negeri, termasuk di Lahore, Rawalpindi, Islamabad, Faisalabad, Karachi, dan wilayah lainnya.

Aksi protes yang diserukan oleh partai Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) yang dipimpin Khan itu dikabarkan telah berujung ricuh dan menewaskan satu orang, dengan beberapa lainnya luka-luka, setelah pasukan keamanan menembakkan gas air mata untuk membubarkan ratusan pengunjuk rasa.

Untuk itu, dalam menekan jumlah demonstran yang dikhawatirkan akan semakin banyak lagi, pemerintah Pakistan memutuskan membatasi informasi dengan menangguhkan layanan internet di negaranya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya