Berita

Rizal Ramli/Net

Politik

Thaksin Shinawatra "Izin" Pulang ke Thailand, Ini Kata Rizal Ramli

SELASA, 09 MEI 2023 | 17:24 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Rencana miliarder sekaligus mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra (73), untuk kembali ke negaranya pada Juli mendatang, mendapat beragam tanggapan.

Thaksin Shinawatra memutuskan pulang kampung setelah mengasingkan diri di luar negeri selama 17 tahun.

Salah seorang tokoh nasional Indonesia yang mengomentari rencana kepulangan Thaksin itu adalah Rizal Ramli.


Dalam pandangan Rizal Ramli, Thaksin dikenang rakyat Filipina sebagai orang pro petani dan pembangunan dari desa.

"Warisan Thaksin sebagai tokoh pro petani dan pembangunan pro-pedesaan, menggarisbawahi tiga kemenangannya," cuit Rizal Ramli di Twitter, Selasa (5/9).

Kemenangan yang dituliskan Rizal, salah satunya adalah kemenangan Yingluck Shinawatra menjadi Perdana Menteri Thailand pada periode 2011-2014.

"Saudara perempuannya memenangkan kursi Perdana Menteri Thailand," tulisnya.

Dalam cuitan di Twitter, Thaksin menggunakan kata "izin" untuk pulang ke Thailand sebelum hari ulang tahunnya. Tetapi tidak diketahui permintaan itu diajukan pada siapa.

"Sudah 17 tahun saya terpisah dari keluarga saya. Saya sudah tua. Saya minta izin lagi. Saya putuskan untuk pulang menengok cucu-cucu saya dalam bulan Juli, sebelum ulang tahun saya," ujar Thaksin, seperti dimuat Reuters.

Thaksin menjadi salah satu PM yang berpengaruh selama menjabat, sebelum akhirnya ia digulingkan dalam kudeta tahun 2006.

Pada 2008, ia mulai mengasingkan diri ke luar negeri untuk menghindari penjara karena penyalahgunaan kekuasaan, sebuah tuduhan yang disebut Thaksin bermotivasi politik.

Thaksin menghabiskan sebagian besar pengasingannya di Dubai atau di London, di mana ia menjadi terkenal karena membeli klub sepak bola Liga Premier Manchester City pada 2007.

Partai yang dikelola secara turun menurun oleh keluarga Thaksin, Pheu Thai, mengusung putri bungsunya, Paetongtarn, sebagai calon perdana menteri dan dilaporkan telah memimpin jajak pendapat menjelang pemungutan suara 14 Mei mendatang.

Hasil survei menunjukkan, partai-partai dalam koalisi dukungan militer yang berkuasa terpaut jauh dari Pheu Thai, termasuk partai Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, partai Persatuan Bangsa Thailand.

Chan-ocha merupakan seorang jenderal yang memimpin kudeta pada 2014 melawan pemerintah Yingluck Shinawatra, saudara perempuan Thaksin.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

UPDATE

Sopir BYD Penyebab Tabrakan Beruntun di Jaksel jadi Tersangka

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:52

Asuransi Tugu Pratama Indonesia Digugat Rp3,51 Miliar ke PN Jaksel

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:27

Sukseskan Kemandirian Pangan, Petani Adat Wanam Butuh Pendampingan

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:10

DPO Illegal Tapping Pertamina EP Jambi Sukses Diringkus Berkat Sinergitas

Senin, 26 Oktober 2026 | 04:50

TNI Kirim 4,6 Ton Dry Ice ke Banjarmasin dan Palembang Sukseskan OMC Akhiri Karhutla

Senin, 26 Oktober 2026 | 04:25

Refleksi Kisah Nabi Musa AS dan Fir'aun dalam 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Senin, 26 Oktober 2026 | 03:34

Walkot Bandung Kedepankan Koordinasi Sikapi Bentrokan Berdarah Pasar Caringin

Senin, 26 Oktober 2026 | 03:14

Startup Binaan IPB Raih Potensi Kerja Sama Rp1 Miliar Tembus Pasar Oman

Senin, 26 Oktober 2026 | 02:47

Dari Nasionalisme ke Tata Kelola dan Reformasi Pasar Modal Indonesia

Senin, 26 Oktober 2026 | 02:17

Boris Tampubolon Beri Tiga Alasan Pasal Kerugian Negara Harus Direvisi

Senin, 26 Oktober 2026 | 01:43

Selengkapnya