Berita

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga/Ist

Politik

Kata Waketum PAN, Presiden Jokowi Gak Boleh Netral di Pilpres 2024

SELASA, 09 MEI 2023 | 15:49 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Partai Amanat Nasional (PAN) turut memberikan pembelaan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai ikut cawe-cawe dalam Pilpres 2024.

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga justru mendukung Presiden Jokowi agar tidak boleh netral alias harus berpihak. Tapi, keberpihakan itu ditujukan pada kelancaran pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Presiden Jokowi tidak boleh netral di Pemilu 2024, harus juga aktif memonitor agar pelaksanaan pemilu dapat berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, berkualitas dan berintegritas, aman dan damai," kata Viva Yoga dalam keterangan tertulisnya, Selasa (9/5).


Menurut Viva Yoga, presiden Jokowi mesti bertanggungjawab agar pemilu sebagai jalan demokrasi yang konstitusional akan membawa kemajuan dan kebaikan bagi bangsa dan negara.

Atas dasar itu, PAN berpandangan bahwa sikap Presiden Jokowi mengumpulkan Ketum parpol pendukung pemerintah di Istana Negara pada Selasa lalu (2/5) masih dalam koridor yuridis.

“Memang apa masalahnya jika presiden Jokowi condong ke figur yang menurutnya dapat melanjutkan pembangunan dan melakukan perubahan buat bangsa dan negara?” pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya