Berita

Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh/Repro

Politik

Nasdem Tak Diundang Jokowi ke Istana, Surya Paloh: Kalau Negatif Thinking, Kenapa Ini Orang?

SELASA, 09 MEI 2023 | 00:43 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Partai Nasdem masih berpikir positif terhadap sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menganggap Nasdem sudah bukan bagian dari koalisi pendukung pemerintahan Jokowi-Maruf di Kabinet Indonesia Maju.

Meskipun tidak diundang dalam pertemuan ketua umum parpol pendukung pemerintah di Istana Negara pada Selasa lalu (2/5), Nasdem masih menganggap mereka bagian dari koalisi pendukung pemerintah Jokowi hingga 2024.

Demikian disampaikan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, dalam wawancara eksklusif di stasiun televisi swasta nasional bertajuk “Salah Nasdem Apa?”, Senin malam (8/5).


“Kalau dari subjektivitas dan objektivitas kita, ya pastilah kita anggap masih sebagai koalisi pemerintahan. Tapi kalau presidennya menyatakan dia sudah punya koalisi sendiri itu barangkali bisa dimaknai sebagai maksud yang positif saja,” ucap Surya Paloh.

Surya Paloh berpandangan, Jokowi tidak mengundang Nasdem lantaran perannya di pemerintahan belum ada yang perlu dibicarakan. Sedangkan parpol pendukung lain barangkali dirasa perlu untuk dibicarakan.

“Itu kalau positif thinking,” tuturnya.

Jika berburuk sangka atau negatif thinking, lanjut Surya Paloh, pihaknya justru merasa heran dengan sikap Kepala Negara. Karena, menurutnya, seorang Presiden seharusnya mengakomodasi stakeholder terkait dalam hal ini parpol pendukung untuk menguatkan pemerintahannya hingga akhir masa jabatan.

“Kalau negatif thinking, kita berpikir ya ini kenapa ya ini orang (Jokowi) sebagai presiden berpikirnya kok tidak dalam satu pemikiran yang menjaga keutuhan koalisi pemerintahan itu sendiri?” jelasnya.

“Jadi tergantung kita sekarang, mau berpikir positif thinking atau yang negatif thinking. Saya positif thinking,” tegas Surya Paloh.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya