Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto saat mengecek Stadion Utama Gelora Bung Karno/RMOL
PDI Perjuangan menegaskan pertemuan enam partai politik dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara beberapa waktu lalu bukan dalam rangka konsolidasi parpol.
Hal itu ditegaskan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto ketika ditemui di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Senin (8/5).
Pihaknya menegaskan dalam pertemuan tersebut Presiden Jokowi tidak menyinggung soal politik praktis dan tidak ada upaya pemaksaan untuk menentukan calon presiden tapi lebih kepada membicarakan tantangan Indonesia ke depan.
"Bukan upaya dalam tanda petik suatu pemaksaan konsolidasi partai politik yang menyampaikan gambaran tantangan, sehingga ini menciptakan suatu gambaran dari ketua umum partai politik terhadap apa tantangan yang dihadapi bangsa ini ke depan dan bagaimana apa yang sudah dicapai Presiden Jokowi dapat berkesinambungan ke depan, sehingga tidak ada suatu intervensi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi," ujar Hasto.
Menurutnya, dialog tentang tantangan ke depan antara Presiden Joko Widodo dan enam ketum partai politik tidak dilarang dalam negara demokratis.
"Jadi, yang disampaikan Presiden Jokowi pada pertemuan dengan enam ketua umum partai politik itu menyampaikan suatu tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa ini ke depan dan kemudian juga bagaimana tantangan dari aspek demografi, tantangan dari pertarungan hegemoni, bagaimana dengan pencapaian yang telah dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi," katanya.
Dia menambahkan tidak ada yang salah dari langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengumpulkan enam ketua umum partai parlemen pendukung pemerintah.
Hasto mengatakan itu demi menanggapi pernyataan beberapa pihak yang menganggap Jokowi terlalu cawe-cawe untuk urusan pencapresan sampai kepala negara mengundang enam ketua umum parpol.
"Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini sebagai suatu proses dialog yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokratis, mengingat rakyat, lah, yang menjadi pemegang kedaulatan tertinggi," demikian Hasto.
