DALAM kesempatan Halal Bihalal pada Minggu siang sore kemarin di Menteng Jakarta, Pak Gatot Nurmantyo selaku Presidium KAMI mengatakan belum saatnya mendukung bacapres tertentu. Saat ini belum ada capres versi KPU.
Status ARB (Anies Rasyid Baswedan) saat ini, termasuk GP (Ganjar Pranowo) dan PS (Prabowo Subianto) masih Bacapres. Bahkan bacawapres masih sangat belum jelas. Apakah ketiganya akan jadi capres? hanya Tuhan yang tahu.
Ketidakpastian masih sangat tinggi termasuk apakah Pemilu 2024 akan terlaksana. KAMI memutuskan untuk menunggu saat yang tepat untuk memberi dukungan pada pasangan capres-cawapres tertentu.
Tentu sikap KAMI ini mengecewakan, terutama pendukung ARB yang konon mewakili agenda perubahan seperti yang diusung KAMI. Orang mungkin juga membaca bahwa KAMI memilih golput dalam Pilpres 2024.
Platform perjuangan KAMI jelas bahwa situasi dan kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini makin menjauh dari cita2 Proklamasi 17 Agustus 1945. Harus ada koreksi atas praktek dan model kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan menurut Din Syamsudin, anggota Presidium KAMI lainnya, sudah sangat berbahaya bagi masa depan bangsa dan negara. Jadi KAMI akan mendukung capres yang paling mendukung misi KAMI.
Perlu disadari bahwa pemilu sejak reformasi telah dilaksanakan sesuai dengan UUD 2002 yang sangat liberal. MPR tidak lagi penjelmaan kedaulatan rakyat, tapi digusur oleh elite partai-partai politik yang menggantungkan logistik partai pada para taipan pemilik modal.
Presiden terpilih hanya petugas partai, bukan mandataris MPR pelaksana GBHN sebagai amanat rakyat. Presiden terpilih mewakili kepentingan elite parpol dan para taipan tersebut.
UU seperti Omnibus Law Cipta Kerja dibuat tidak untuk kepentingan publik pemilih, tapi untuk kaum oligarch tersebut. Korupsi makin menjadi-jadi, kesenjangan sosial ekonomi melebar dengan Rasio Gini 0.4, kemiskinan bertahan 10 hingga 11 persen penduduk, dan kerusakan lingkungan makin parah.
Publik pemilih makin menjadi jongos ekonomi dan politik. Masa depan pemuda terancam oleh kelumpuhan lembaga-lembaga negara, kerusakan lingkungan dan utang yang menggunung.
Oleh Pangdam Siliwangi, Mayjen Kunto Wibowo, situasi jagad politik nasional sudah memasuki tahapan yang berbahaya. Jika para elite politik terus memaksakan agenda-agenda politik jangka pendek mereka untuk tetap berkuasa, TNI akan mengambil langkah-langkah pre-emptive yang diperlukan untuk menyelamatkan kehidupan berbangsa dan bernegara ini.
Mayjen Kunto berharap dibangun komunikasi politik yang lebih sehat dan beretika. Perlu diingat bahwa etika politik memiliki standar tertinggi melampaui standar etika dokter dan insinyur.
Berpolitik sesungguhnya adalah berjuang untuk memasukkan nilai-nilai utama sebagai yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD 45 ke dalam seluruh sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan sekadar soal meraih kekuasaan dan sumber-sumber daya ekonomi.
Jika pembangunan adalah proses memperluas kemerdekaan, maka politik KAMI adalah perjuangan untuk mempertahankan dan memperluas kemerdekaan itu. Kita tunggu Capres mana yang memiliki rekam jejak, kompetensi, serta integritas untuk melakukannya.
Penulis adalah Presidium KAMI Jawa Timur, Daniel M Rasyid
