Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Kerap Cekik Kebebasan Publik, Status Darurat Covid-19 Yordania Dicabut

SENIN, 08 MEI 2023 | 16:27 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Setelah status darurat Covid-19 telah dicabut oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Yordania mengakhiri undang-undang yang memberlakukan keadaan darurat di negaranya sejak tiga tahun lalu.

Dimuat LBC pada Senin (8/5), keputusan pembatalan keadaan darurat itu telah disetujui oleh kabinet, dan kini negara tersebut akan dikembalikan kembali dalam keadaan normal.

"Kami memiliki sistem legislatif yang akan kembali berfungsi normal seperti kehidupan yang kembali normal," kata Menteri Komunikasi Pemerintah Faisal Shboul kepada media pemerintah.


Langkah itu dilakukan oleh pemerintah Yordania tiga hari setelah WHO mencabut status darurat kesehatan global.

Menurut kelompok hak asasi manusia, UU tersebut telah digunakan oleh pemerintah Yordania untuk menekan kebebasan sipil dan politik selama tiga tahun terakhir.

Kelompok advokasi Human Rights Watch (HRW) menuturkan Yordania dalam beberapa tahun terakhir telah mengintensifkan penganiayaan dan pelecehan terhadap lawan politik dan warga negara biasa dengan menggunakan serangkaian undang-undang tersebut untuk membungkam suara-suara kritis.

Lusinan aktivis dilaporkan telah dipenjara dan dilecehkan. Sementara para pejabat terus menyangkal pelanggaran yang meluas tersebut, tetapi mereka telah membenarkan tindakan keras yang dilakukan pihaknya kepada siapa saja yang memicu kerusuhan sipil di Yordania.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Ngobrol Serius Bareng Macron

Rabu, 15 April 2026 | 01:59

Diplomasi Konstruktif Diperlukan Buat Akhiri Perang di Selat Hormuz

Rabu, 15 April 2026 | 01:41

BGN Bantah Hapus Pemberian Susu dalam Program MBG

Rabu, 15 April 2026 | 01:13

Pujian Habiburokhman ke Polri soal Transparansi Sesuai Realitas

Rabu, 15 April 2026 | 00:58

Prabowo Disambut Pasukan Kehormatan saat Temui Macron di Istana Élysée

Rabu, 15 April 2026 | 00:35

Taman Sunyi: Sebuah Pembelaan atas Rumah-Rumah Fantasi

Rabu, 15 April 2026 | 00:06

Maruli Tuntut Yayasan Tanggung Biaya Perawatan Head Chef SPPG

Selasa, 14 April 2026 | 23:55

DPR Sambut Baik MDCP: Bisa Buka Kerja Sama Lain

Selasa, 14 April 2026 | 23:37

AFPI Buka Suara Usai Didenda KPPU: Kami Hanya Melindungi Konsumen

Selasa, 14 April 2026 | 23:12

Denda Rp755 Miliar ke Perusahaan Pinjol Menguak Borok Regulasi

Selasa, 14 April 2026 | 22:48

Selengkapnya