Berita

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres/Net

Dunia

AS Kecam Keputusan PBB yang Tetap Beroperasi di Afghanistan tanpa Staf Perempuan

SENIN, 08 MEI 2023 | 15:47 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Keputusan PBB untuk tetap melanjutkan operasi kemanusiaan di PBB tanpa staf perempuan, mendapat respon negatif dari Amerika Serikat.

Beberapa anggota DPR AS mengecam kebijakan tersebut karena membuat perempuan semakin jauh bahkan terhapus dalam kehidupan publik Afghanistan.

Ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR AS, Michael McCaul, pada Minggu (7/5) mengirimkan surat kritikan kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.


McCaul mengatakan bahwa seharusnya PBB bersikap tegas pada kebijakan represif Taliban yang dilakukan terhadap perempuan di sana.

"PBB harus terus mendukung perempuan dan anak perempuan Afghanistan alih-alih berkompromi dengan pembatasan berbasis gender yang melarang perempuan bekerja," bunyi surat tersebut seperti dimuat ANI News.

PBB semestinya menghindari penerapan program bantuan kemanusiaan yang hanya menguntungkan laki-laki dan mendukung tindakan pelanggaran hak dasar perempuan yang dilakukan Taliban.

"Tanggapan PBB terhadap pembatasan ini bertentangan dengan Piagam PBB, dan akan berdampak pada kredibilitas organisasi ini," tegasnya.

Pada Jumat (5/5), PBB mengumumkan akan terus mempertahankan stafnya bekerja di Afghanistan, meskipun pemerintah di negara itu melarang perempuan bekerja di organisasi kemanusiaan.

PBB memiliki 3.300 staf Afghanistan, sekitar 400 di antaranya adalah perempuan, sementara sekitar 600 staf internasional di negara tersebut tidak terpengaruh oleh larangan tersebut.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Direksi BUMN Butuh Kepastian Hukum, Bukan Kekebalan

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:59

Menkop dan Wantimpres Rocky Gerung Hadiri Pra Kongres Syarikat Islam ke-42

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:50

Kakak Kandung Ridwan Kamil Dicecar KPK soal Kasus Korupsi bjb

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:46

IHSG Menguat 1,36 Persen, Rupiah Masih Dibayangi Konflik Timur Tengah

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:38

Legislator PDIP Ungkap Sejumlah Isu yang Dibahas dalam Revisi UU Pemilu

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:21

BOP Pantura Bentukan Prabowo untuk Jaga Kawasan Pesisir

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:04

Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Rentan Disalahgunakan

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:56

Warek Unsoed Dicecar KPK soal Mekanisme PMB Jalur Mandiri

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:37

Fitch Pertahankan Rating Tertinggi BTN, Peran di Program 3 Juta Rumah jadi Kunci

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:35

GWS Dorong UMKM jadi Ruang Perempuan Perkuat Peran Ekonomi

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:25

Selengkapnya