Sebelum Direpatriasi, Rohingya Tuntut Jaminan Keamanan dan Kewarganegaraaan dari Myanmar

Di tengah upaya repatriasi dari pemerintah Myanmar, pengungsi Rohingya di Bangladesh menuntut jaminan keamanan dan kewarganegaraan sebelum mereka kembali ke negara asalnya.

Hal tersebut disampaikan setelah sekitar 20 pengungsi Rohingya dan tujuh pejabat Bangladesh melakukan kunjungan pertamanya ke negara bagian Rakhine, Myanmar untuk melihat pengaturan pemukiman kembali.

Dimuat CNN pada Senin (8/5), menurut pengungsi Rohingya, mereka hanya akan kembali secara permanen jika keamanan dan hak-hak mereka akan dijamin, dan diberikan kewarganegaraan.

“Kami tidak ingin dikurung di kamp-kamp. Kami ingin mendapatkan kembali tanah kami dan kami akan membangun rumah kami sendiri di sana. Kami hanya akan kembali dengan kewarganegaraan dan semua hak kami,” kata salah satu pengungsi yang berkunjung ke negara bagian Rakhine, Oli Hossain.

Sejauh ini, pemerintah Myanmar dikabarkan hanya menawarkan kartu verifikasi nasional Rohingya (NVC), yang dianggap tidak cukup karena mereka lebih membutuhkan penetapan kewarganegaraannya.

“Myanmar adalah tempat kelahiran kami dan kami adalah warga Myanmar dan hanya akan kembali dengan kewarganegaraan. Kami tidak akan pernah menerima NVC. Ini secara efektif hanya akan mengidentifikasi Rohingya sebagai orang asing,” kata salah satu pengungsi lainnya, Abu Sufian.

Berdasarkan laporan dari pemerintah Bangladesh, tim dari Myanmar akan segera datang ke negaranya dalam waktu dekat ini untuk membangun kepercayaan pengungsi Rohingya, di tengah banyaknya keresahan di kalangan pengungsi.

Program repatriasi itu dikabarkan akan melibatkan sekitar 1.100 pengungsi, meski tanggalnya belum ditetapkan, akan tetapi para pengungsi Rohingya merasa curiga dengan program tersebut, di tengah kerasnya pemerintah yang dipimpin junta Myanmar.